Disebut Minta Jaminan Pemerintah RI, Ini Kata Pengembang Kereta Cepat
Michael Agustinus - detikfinance
Jumat, 29/01/2016 13:57 WIB


Jakarta -PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) angkat suara perihal tudingan yang menyebut proyek kereta cepat (High Speed Train/HST) meminta jaminan pemerintah.

KCIC menegaskan, pihaknya sama sekali tidak meminta jaminan seperti ganti rugi proyek atau pengambilalihan proyek bila berhenti di tengah jalan.

"Silakan cari suratnya, kami tidak pernah minta. Kita tidak tahu. Ini prosesnya di pemerintah," kata Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), Hanggoro Budi Wiryawan di Gedung DPD, Jakarta, Jumat (29/1/2016).

Namun, KCIC sedang membahas perihal opsi default di dalam perjanjian konsesi bila proyek kereta cepat gagal. KCIC juga sedang membahas skema ini dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebagai wakil pemerintah dan regulator.

"Kita nggak menuntut pemerintah, tapi kalau ada aturan yang berubah, ya kita harus bicarakan lagi. Kita minta dituangkan dalam perjanjian itu (perjanjian konsesi) agar ada pembicaraan lebih lanjut," sebutnya.

Sebelumnya, Kemenhub menyebut konsorsium kereta cepat khususnya China, secara diam-diam masih meminta jaminan pemerintah. Padahal di awal peluncuran kereta cepat, pengusul menegaskan proyek bisa tetap jalan tanpa jaminan pemerintah.

"Maunya kalau gagal, pemerintah disuruh beli. Infonya begitu. Kan kita nggak mau. Dari awal kita sudah disebutkan, nggak ada jaminan pemerintah kalau beli kan dari APBN," kata Dirjen Perkeretaapian, Hermanto Dwiatmoko.

Hal ini tentunya langsung ditolak oleh Kemenhub sebagai wakil pemerintah Indonesia. Di dalam poin perjanjian konsesi, Kemenhub jelas menyebutkan pihak Indonesia tidak akan memberikan jaminan.

"Apabila terdapat kegagalan dalam pembangunan dan pengoperasian maka menjadi tanggung jawab investor sepenuhnya dan tidak dibiayai oleh Pemerintah Indonesia," tegasnya.
(feb/drk)
sumur

opsi default di dalam perjanjian konsesi bila proyek kereta cepat gagal