JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Joko Widodo tak ingin pemerintahannya - jika dia terpilih menjadi presiden - tersandera koalisi partai politik. Ia ingin komposisi kabinet bukan diisi personel hasil koalisi bagi-bagi kursi, melainkan orang yang kredibel di bidangnya.

"Kita ingin membangun kabinet kerja, bukan kabinet politik. Saya akan ngotot untuk bangun kabinet kerja," ujar Jokowi di dalam pertemuan dengan Forum Pemred di Restoran Horapa, Jalan Teuku Cik Ditiro, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2014). "Beban masalah kita di Indonesia berat. Saya ndak ingin menteri kita nanti sibuk urus partai, saya bilang ndak ada."

Pernyataan Jokowi direspons positif sejumlah pemimpin redaksi media masa yang hadir. Ada yang mengangguk-angguk. Ada juga yang mengangkat dua jempolnya untuk Jokowi serta ada juga yang langsung menyambut pernyataannya dengan tepuk tangan.

Hampir seluruh pemred media masa hadir dalam pertemuan ini. Sebelumnya, Jokowi pernah pula mengatakan, kabinet menteri jika dia terpilih menjadi presiden di Indonesia akan lebih banyak diisi oleh profesional ketimbang dari partai politik seperti terjadi selama ini terjadi.

Jika satu partai cukup, ya sudah

Menurut Jokowi, percuma mengembangkan "koalisi gemuk" tapi ujung-ujungnya membebani si penguasa pemerintahan dengan bagi-bagi kursi. Dia pun lalu bertutur soal pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat, Surya Paloh, beberapa waktu lalu.

Jokowi mengatakan dalam pertemuan dengan Paloh itu, dia sama sekali tak menyinggung soal jatah kursi maupun calon wakil presiden sebagai pendampingnya. "Saya ngomong apa adanya, ketemu Pak Surya Paloh kemarin ndak ada satupun soal cawapres atau menteri. Saya cerita aja apa yang mau saya lakukan, salaman, sudah, selesai," ujarnya.

"Kalau Nasdem satu saja cukup (untuk koalisi), ya sudah. Kita itu harus punya keberanian untuk melakukan itu. Kalau ndak ya kita begini terus. Bagi-bagi kursi," lanjut mantan Wali Kota Surakarta tersebut.

Siap ambil risiko

Kendati demikian, Jokowi sadar strategi politik itu mengandung banyak risiko. Jika gabungan PDI-P dengan Nasdem hanya ada 25 persen suara saja, misalnya, dia mengatakan ada kemungkinan koalisi ini akan menjadi musuh bersama bagi partai lain.

Namun, lagi-lagi Jokowi mengaku tidak gentar. Dia berkaca dari peta koalisi PDI-P dan Gerindra di Jakarta yang hanya 17 persen suara, program unggulannya tetap berjalan. "APBD jadi mundur ya itu konsekuensi saja. Tapi nyatanya kan program-program tetap berjalan. Itu saja," ujar Jokowi. "Kalau di-backup rakyat dan media, saya tidak takut."

Beberapa pemred yang hadir dalam pertemuan ini antara lain adalah Pemred SCTV serta Indosiar Nurjaman Mochtar, Pemred JakTV Timbo Siahaan, Pemred Berita Satu TV Don Bosco Selamun, Pemred Harian Kompas Rikard Bagun, Pemred harian Suara Pembaruan Primus Dorimulu, Pemred Bisnis Indonesia Arif Budisusilo, Pemred Media Indonesia Usman Kansong, Pemred Republika Nasihin Masha.

Suasana pertemuan terbuka itu cukup hangat, dipandu oleh Nurjaman. Pertemuan diisi dengan dialog aktif antara Jokowi dengan sejumlah pemred. Banyak saran, kritik serta pertanyaan yang keluar dari para pemred. Jokowi pun menjawabnya dengan lancar. Usai pertemuan, para pemred menyempatkan diri untuk berfoto bersama Jokowi.

SUMBER KOMPAS