Banyak dari kita yang pasti masih mengingat apa yang terjadi pada hari Sabtu, 30 Mei 2015. Yap, itu ialah hari berlangsungnya islah atau saling berdamai antar dua kubu yang ada di tubuh Golkar, yakni kubu Agung Laksono (kubu JK) dan kubu Aburizal Bakrie (Ical). Islah tersebut merupakan usulan dari JK dan juga dilaksanakan di kediaman dinasnya di Jalan Diponegoro, Jakarta.
Pada hari itu kedua kubu sepakat untuk menandatangani 4 poin penting yakni:
Pertama, setuju mendahulukan kepentingan Partai Golkar ke depan, sehingga ada calon kepala daerah yang diajukan. Kedua, setuju untuk membentuk tim penjaringan bersama di daerah-daerah baik provinsi maupun Kabupaten Kota, yang akan dilaksanakan pilkada serentak 2015, baik provinsi maupun kabupaten kota.
Ketiga, adapun calon yang diajukan maupun kriteria yang disepakati bersama. Terkahir, untuk mendapatkan calon yang diajukan Partai Golkar pada Juli 2015 usulan dari Partai Golkar ditandatangani oleh DPP Golkar yang diakui Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Kesepakatan Islah tersebut menjadi sangat penting bagi partai Golkar karena menentukan jumlah kursi Partai Golkar di DPR RI. Ternyata hal ini merupakan salah satu siasat JK untuk mengantisipasi hal yang ia takutkan akan terjadi dikemudian hari, yakni tersandungnya Setya Novanto dalam kasus “papa minta saham”
Rencana DRI RI untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) dalam kasus Freeport ialah untuk mengawal pemerintah RI dalam melakukan negosiasi ulang kontrak Freeport. Untuk merealisasikan terbentuknya Pansus Freeport, setidaknya dibutuhkan dukungan dari 3 – 5 Partai Pemenang. Dalam hal ini, Partai Golkar memiliki posisi penting karena Partai Golkar merupakan salah satu kunci untuk terbentuknya Pansus.
Putusan Mahkmah Agung (MA) yang memenangkan Aburizal Bakrie (Ical) sebagai Ketua Umum Partai Golkar dalam sengketa kepemimpinan partai ternyata mempengaruhi sikap Partai Golkar dalam perihal pembentukan Pansus Freeport. Golkar terlihat tidak menghendaki terbentuknya Pansus tersebut dan justru memiliki andil dalam pembentukan Panitia Kerja (Panja) Freeport di Komisi III DPR RI (bidang hukum dan etika). Lantas apa yang membedakan kedua panitia ini ? apa beda antara Panitia Khusus dan Panitia Kerja ?
Dengan melihat tujuan awal pembentukannya, kedua Panitia tersebut jelas berbeda. Pembentukan Pansus bertujuan untuk mengawal pemerintah dalam melakukan begosiasi, sementara Pembentukan Panja lebih kepada mengawal kasus “papa minta saham” dapat juga dikatakan mengawal penyelamatan Setya Novanto (SN).
Sudah menjadi konsumsi umum bahwa kasus “papa minta saham” yang melibatkan Setya Novanto ditangani oleh Jaksa Agung, HM Prasetyo. Ia tidak lain ialah politikus Partai Nasdem yang diduga sebagai titipan papa JK dan Jaksa Agung inilah yang memenangkan sengketa kepemimpinan Partai Golkar. Terlihat pula bahwa adanya hubungan antara kepentingan JK dan Ical dalam kasus “papa minta saham” ini.
Bukan hal yang sulit bagi kedua tokoh yang sangat berpengaruh dalam Partai Golkar tersebut untuk membelokan memberikan arahan kepada “anak-anak” mereka yang berada dalam Komisi III DPR RI untuk bersikeras membentuk Panja Freeport. “anak-anak” mereka tidak perlu lagi menghawatirkan pembentukan Pansus karena sikap partai sudah merek tentukan.
Jika SN berhasil diselamatkan, maka JK akan mendapatkan bagian dalam sejumlah proyek Freeport. Lalu apa yang didapatkan Ical ? jelas itu adalah kebebasan SN. Sebagaimana yang kita semua tahu bahwa SN ialah bendahara keluarga Bakrie dalam segala urusan politik. Sikap Partai Golkar yang berubah semenjak Islah sungguh disayangan. Golkar lebih mementingkan penyelamatkan Setya Novanto ketimbang tetap mendukung pembentukan Pansus guna mengawal Pemerintah dalam menegosiasi ulang Freeport.
Sumber:
http://nasional.kompas.com/read/2015...Daerah.Bersama
http://news.detik.com/berita/3048844...ncol-abal-abal