JAKARTA, KOMPAS.com — Chevron Indonesia Company angkat bicara perihal desas-desus yang menyebutkan rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 1.700 karyawan yang disebabkan oleh anjloknya harga minyak mentah (crude) dunia. 

Senior Vice President, Policy, Government, and Public Affairs Chevron Indonesia Yanto Sianipar mengatakan, perusahaan minyak dan gas bumi (migas) itu kini tengah melakukan kajian terhadap semua model bisnis dan operasi. 

"Latar belakangnya bukan hanya karena harga minyak yang rendah, melainkan sejak tahun lalu kami sudah melakukan tinjauan terhadap bisnis dan operasi di lapangan," kata Yanto kepadaKompas.com, Kamis (28/1/2016).

Dia mengatakan, perubahan model operasi tersebut tentu saja berpengaruh terhadap struktur dan ukuran organisasi. Oleh karena itu, Yanto menegaskan, semua perubahan yang terjadi di Chevron bukan keputusan yang mendadak, melainkan sudah melalui proses panjang. 

"(Soal rencana PHK) Saya tidak bisa men-disclose karena ini sedang berjalan semua perubahan itu," kata Yanto.

Sementara itu, ketika ditanya adakah penundaan belanja modal (CAPEX) atau efisiensi biaya operasi (OPEX) pada tahun ini, Yanto memastikan bahwa perusahaan berkomitmen dengan angka yang sudah disepakati dalam work plan and budget(WPNB) Desember 2015.

"Dalam pertemuan dengan SKK Migas, kami sudah menyetujui WPNB 2016 yang disesuaikan dengan kondisi terkini, kapital, dan biaya operasinya disesuaikan dengan kondisi terkini. Kami tetap sama, tidak berubah dari persetujuan bulan Desember. Kami tetap komit," jelas Yanto. 

Sebelumnya, santer dikabarkan bahwa Chevron akan merumahkan 1.700 karyawan sebagai buntut anjloknya harga minyak mentah di bawah 30 dollar AS per barrel. 

Adapun perusahaan migas lain, Shell Indonesia, juga belum bisa memberikan pernyataan terkait dampak rendahnya harga minyak mentah. 

Menanggapi gejolak di industri hulu migas ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menyampaikan, pemerintah memahami kondisi yang menimbulkan gejolak tersebut.

"Kami sedang melihat seluruh regulasi, dan feelingsaya, dengan harga rendah ini tetap akan banyak perusahaan yang berpikir ulang," kata Sudirman. 

Saat ini, dia mengatakan, Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM IGN Wiratmadja Puja dan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas Amien Sunaryadi terus melakukan diskusi dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).