Argumen Menkeu soal Pentingnya Investor Tiongkok bagi Indonesia
27 JAN 2016 20:45


Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro

Rimanews - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan investasi langsung dari Tiongkok harus direalisasikan karena dampaknya dalam jangka panjang bisa membantu peningkatan ketahanan perekonomian nasional terhadap perlambatan.

"Kita optimistis terhadap perekonomian nasional, karena ada kesempatan untuk mengubah pola ekspor ke Tiongkok dan kita bisa mencari partner FDI (foreign direct investment) juga dari Tiongkok," katanya di Jakarta, Rabu (27/01/2016).

Menkeu menjelaskan saat ini Tiongkok sedang mengubah pendekatan ekonominya dari yang berbasis investasi ke berbasis konsumsi, sehingga sedikit mengalami perlambatan ekonomi sejak tahun lalu.

Perubahan pendekatan itu, kata dia, terjadi karena Tiongkok memiliki sarana infrastruktur yang memadai untuk mendukung perekonomiannya, padahal negara itu masih memiliki dana yang cukup besar untuk investasi dalam bidang infrastruktur.

"Ekonomi China tetap kuat, meskipun ada perlambatan dan pembentukan AIIB sudah membuktikan itu. Mereka juga tidak perlu membangun jalan tol atau pembangkit listrik karena semua sudah tersedia, padahal mereka punya uang dan tidak punya obyek untuk investasi dalam negeri," ujar Menkeu.

Kelebihan dana Tiongkok dalam sektor investasi itulah yang bisa dimanfaatkan oleh negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk membangun sarana infrastruktur dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

"Mereka sudah 'over investment', makanya strategi kita ke Tiongkok mengubah dari perdagangan ke investasi. Kita harus mengundang FDI, karena meskipun nilai perdagangan Indonesia dan China sangat tinggi, tapi FDI China di Indonesia masih rendah," kata mantan Dekan FE UI itu.

Menurut Menkeu, meskipun investasi Tiongkok tercatat menjadi salah satu pemodal asing di Indonesia, namun realisasinya masih jauh dari harapan, sehingga pekerjaan rumah selanjutnya adalah mendorong komitmen investasi dari negara tersebut.

"Tantangannya adalah implementasi komitmen China, karena sedikit yang terealisasi. Saat ini realisasi investasi Jepang di Indonesia masih nomor satu diikuti Taiwan dan Singapura. China masih dibawah mereka, artinya minat investor China masih rendah, dan realisasinya terbatas," jelasnya.

Menkeu menambahkan upaya untuk memancing investor asal Tiongkok idealnya bukan hanya dilakukan oleh pemerintah namun juga sektor swasta yang bisa bermanfaat sebagai mitra kerja dari para investor itu.

"Ini juga membutuhkan peran swasta, karena salah satu penyebab suksesnya FDI adalah adanya mitra kerja yang bisa dipercaya di Indonesia yang bermanfaat untuk meningkatkan kepercayaan dan minat berinvestasi di Indonesia," katanya.

Menkeu mengatakan menjaga hubungan ekonomi dengan Tiongkok dan mengundang investasi dari negara tersebut sangat penting, karena Tiongkok saat ini merupakan salah satu negara dengan Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar di di dunia.

"China saat ini mempunyai PDB terbesar kedua di dunia, dan Indonesia berpotensi masuk sepuluh besar ekonomi dunia. Makanya kalau hubungan Indonesia-China makin kuat, dampaknya tidak hanya untuk kedua negara tapi juga secara global," jelasnya.
http://ekonomi.rimanews.com/investas...bagi-Indonesia


Menkeu: Soal Investasi, China Banyak Bohongnya!
Oleh Busthomi 27 Januari 2016 12:51 PM


Kerjasama Indonesia Tiongkok (Aktual/Ilst.Nelson)

Jakarta, Aktual.com — Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro menyebutkan, realisasi foreign direct investment (FDI) dari China ke Indonesia relatif masih rendah dibanding negara lain, seperti Jepang.

Justru selama ini, China kebanyakan ngomong komitmen tapi realisasi untuk mengucurkan investasinya sangat rendah. Masih kalah dibanding negara seperti Jepang, Taiwan, Singapura, atau Amerika Serikat (AS).

“Dari 100 persen komitmen, hanya 10 persen yang terealisasi. Jadi keinginan mereka untuk berinvestasi di sini sangat rendah. Hanya banyak komitmen, tapi realisasinys masih sedikit,” tandas Menkeu di Jakarta, Rabu (27/1).

Menurutnya, saat ini menjadi tantangan pemerintah untuk mendorong investor China mau berinvestasi di Indonesia. Pasalnya selama ini dalam neraca perdagangan Indonesia, lebih banyak impor daripada ekspor ke China.

“Bagaimana kami bisa membuat komitmen investasi dari China menjadi realisasi. Di BKPM ada data soal rasio realisasi berbanding komitmen. China sangat parah,” kata dia.

Sejauh jni, kata dia, investor yang paling besar. Mencapai 40-50 persen dari komitmen yang sudah disepakati. Namun meski begitu, dia lihat, investor tetap potensial untuk didatangkan ke Indonesia meskipun pertumbuhan negaranya sedang melambat.

“Jadi strategi kami harus bergeser dari trading ke investmemt. Bagaimana pemerintah menarik FDI dari China,” katanya.

Langkah itu penting mengingat dari sisi perdagangan, ekspor Indonesia ke China masih kalah dibanding impornya. “Saat pertumbuhan ekonomi mereka baik, permintaan ekspor banyak. Tapi saat ini kita ubah untuk investasi. Mereka benar terus impor ke kita, mestinya kita juga espor banyak (ke China),” tegas Bambang.
https://www.aktual.com/menkeu-soal-i...yak-bohongnya/


Menkeu: Investasi China Jarang Terealisasi. Dari 100 janji investasi, hanya 10 yang terealisasi selama satu tahun.
Rabu, 27 Januari 2016 | 12:52 WIB

VIVA.co.id - Perlambatan ekonomi Tiongkok, 'memaksa' negara tersebut merubah pola kebijakan yang selama ini dilakukan, sebagai upaya kembali menggeliatkan ekonominya. Salah satunya, adalah menawarkan investasi kepada negara-negara lain.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, dengan langkah kebijakan itu, artinya Tiongkok sudah mulai melakukan persiapan untuk tidak bergantung terhadap ekspor komoditas. Tentunya, hal ini akan memberikan pengaruh terhadap Indonesia selaku penyuplai barang komoditas ke Tiongkok.

"Tiongkok sudah menawarkan investasi mereka. Kita harus memiliki strategi. Bergeser dari trading (perdagangan), ke investasi. Bagaimana kita menarik Foreign Direct Investment (penanaman modal asing)," ujar Bambang, saat ditemui di Hotel Fairmount Jakarta, Rabu 27 Januari 2016.

Berdasarkan catatan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), rasio data investasi yang berasal dari Tiongkok masih terbilang rendah dari sisi realisasi. Tentunya, ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menarik investasi dari Tiongkok, sehingga tidak hanya komitmen belaka.

"Ada banyak komitmen, tetapi justru sedikit yang terealisasi. Dari 100 komitmen, hanya 10 (investasi) yang jadi," katanya.

Bambang menuturkan, Tiongkok merupakan salah satu investor potensial bagi Indonesia. Sebab, selama ini hubungan Indonesia dengan negara tersebut terbilang baik dalam hal perdagangan ekspor impor. Tiongkok pun akan senang hati bekerja sama dengan partner yang sudah dikenal dengan baik.

"Kunci sukses dari penanaman FDI, itu (investor) ingin memiliki partner yang dapat diandalkan. Karena bisa meningkatkan keinginan mereka berinvestasi di Indonesia," tutur Bambang
http://bisnis.news.viva.co.id/news/r...ng-terealisasi


China Banyak Umbar Janji Investasi, Realisasi Selama Ini Minim
Kamis, 02/04/2015 03:30 WIB

Bisnis.com, JAKARTA -- Kendati banyak minat atau komitmen investasi yang masuk dari China dalam kunjungan Presiden Joko Widodo pekan lalu, pemerintah akan terus mengawal realisasi investasinya.

Kepala Badam Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani mengatakan langkah ini dilakukan karena rasio investasi dari negara yang dipimpin Xi Jinping itu terhitung kecil, hanya 7%

"Artinya, selama ini hanya 7% komitmen investasi yang terealisasi," ujarnya, Rabu (1/4/2015).

Menilik data BKPM dalam kurun 2005-2014, dari total komitmen investasi senilai US$24,27 miliar, hanya US$1,8 miliar yang direalisasikan. Performa ini jauh lebih rendah dari rasio investasi Jepang yang mencapai 62%.

Rendahnya rasio investasi China, sambungnya, dipengaruhi oleh beberapa kondisi, a.l. pertama, banyaknya investor tersebut tidak dibarengi kecocokan mitra dalam negeri. Kondisi ini membuat investor batal merealisasikan investasinya.

Kedua, belum banyaknya informasi terkait kondisi wilayah yang ada di Indonesia meskipun investor sudah memasukan permohonan izin prinsip. Ketiga, banyak investor yang merasa frustasi dengan proses perizinan yang lama selama ini. Keempat, tidak kredibelnya investor yang daftar ke BKPM.

Franky enggan menyebut ada investor yang bodong. Namun, belum lama ini, BKPM membatalkan 6.541surat persetujuan/izin prinsip (SP/IP) penanaman modal asing (PMA) dan 9 untuk PMDN pada periode 2007-2012.

Dari sisi negara, rencana investasi yang paling banyak dibatalkan berasal dari Korea Selatan yakni 20%, China 11%, Malaysia 9%, dan Singapura 8%.

Mantan Ketua Apindo itu mengatakan instansinya akan membentuk kantor perwakilan BKPM di China seperti yang ada di Tokyo saat ini. Selain mengoptimalkan informasi dan kerja sama dengan seluruh stakeholder, langkah ini dinilai akan efektif dalam mengakselerasi realisasi investasi dari China.

Franky menargetkan untuk tahun ini rasio investasi dari Negeri Tembok Raksasa itu bisa mencapai 30%. Sementara, rasio investasi dari Jepang ditargetkan naik hingga 80%. Dia optimistis rasio investasi dari China bisa terakselerasi karena pada kuartal IV tahun lalu, investasi dari Jepang tercatat US$700 juta dan mencatatkan performa investasi selama 2014 senilai US$800 juta.

Deputi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM Azhar Lubis mengatakan untuk investasi di sektor-sektor prioritas pembangunan nasional utamanya infrastruktur, instansinya akan proaktif dengan pihak perusahaan untuk merealisasikan investasinya.

"Kita akan proaktif komunikasi dengan perusahaan dan memfasilitasi apabila ada permasalahan yang dihadapi di dalam merealisasikannya," ujarnya Azhar.
http://finansial.bisnis.com/read/201...lama-ini-minim


Investasi dari Cina Baru Terealisasi Rp 3 Triliun
SELASA, 15 SEPTEMBER 2015 | 10:12 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Heri Gunawan menyatakan investasi Cina yang dijanjikan sebesar ratusan triliun baru terealisasi Rp 3 triliun hingga Juni 2015.

“Realisasi hanya sekitar Rp 3 triliun. Padahal Cina sudah gembar-gembor mau investasi ratusan triliun pada beberapa proyek nasional. Hasilnya, nol besar,” kata Heri Gunawan di gedung DPR, Jakarta, Senin, 14 September 2015.

Rendahnya realisasi itu diharapkan tidak ada hubungannya dengan berbagai deregulasi yang akhir-akhir ini gencar dilakukan, seperti penghapusan kewajiban berbahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing dan kepemilikan properti oleh asing. Apalagi Cina dikenal sebagai negara yang mau berinvestasi dengan berbagai persyaratan sendiri, antara lain proyek yang jadi obyek investasinya harus ditangani pekerja-pekerja mereka.

“Jika itu yang menjadi penghambat, negara jangan kalah. Jangan korbankan kepentingan warga kita yang masih banyak menganggur untuk kepentingan asing yang merugikan. Masih banyak alternatif lain, seperti negara Jepang, Korea Selatan, bahkan negara-negara Asia lain, yang sebetulnya lebih mampu merealisasikan investasinya, tidak sekadar komitmen di atas kertas,” tutur Heri.
http://bisnis.tempo.co/read/news/201...i-rp-3-triliun

-------------------------------

Dagang sama orang chinese daratan ... ibaratnya itu kalo dianya ngasih satu ke kita, dan kembaliannya nggak sampai 10 kali lipat ... mana maulah mereka, bapak? Kitak-kitak aja yang terlalu lugu dan naif di mata mereka.