Jakarta, CNN Indonesia -- Pengacara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Fahmi Zulfikar, Ilal Ferhard, Selasa ini (26/1), akan menyerahkan bukti untuk meringankan kliennya yang terjerat kasus korupsi alat catu daya listrik atau uninterruptible power supply (UPS).

Ilal mengatakan bukti yang akan dia serahkan kepada penyidik Badan Reserse Kriminal Polri menunjukkan keterlibatan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam kasus yang terjadi di Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat dan Pusat itu.

"Ada pertemuan antara Ahok dan Pak Prasetyo (Edi Marsudi, Ketua DPRD DKI), yang sifatnya tidak resmi," kata Ilal di Markas Besar Polri, Jakarta.

Dia menjelaskan, pertemuan itu dilakukan saat ada permintaan evaluasi perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2014.

Saat itu, pada rancangan APBD-Perubahan, disebutkan pemerintah Jakarta akan membeli Rumah Sakit Sumber Waras, alih-alih lahannya.

"Ketika direvisi jadi pembelian sebagian lahan Rp800 miliar, dimasukan pengadaan scanner dan UPS," kata Ilal.

Padahal, kata dia, selama periode pemerintahan 2009-2014, tidak ada rencana pengadaan kedua alat yang kini tersangkut masalah hukum tersebut.

Pertemuan itu, kata Ilal, telah diakui Prasetyo dalam rapat kecil antara pimpinan komisi dan fraksi, pada Desember lalu. "Pak Prasetyo merasa dijebak.

"Karena itu, dia meminta penyidik memanggil Prasetyo dan Ahok.

"Kalau perlu keduanya dikonfrontir," ujarnya.

Sebelumnya, Ahok justru mengklaim diminta bantuan oleh jaksa untuk jadi saksi yang memberatkan.

Dia mengatakan akan membocorkan semuanya dalam kesaksian dia, bahwa dalam pengadaan UPS tersebut memang ada permainan.

Ahok lantas mengungkit perkataan yang pernah diucapkan mantan Kepala Inspektorat DKI Jakarta Lasro Marbun dalam sidang UPS dengan terdakwa Alex Usman.

Dalam sidang itu, kata Ahok, Lasro yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengaku tahu jika ada permainan dalam pengadaan UPS.

Ahok pun menyinggung nama Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah yang juga disebut mengetahui soal pengadaan tersebut. Atas alasan itulah, Ahok beberapa waktu lalu mencopot Lasro dari jabatan di Inspektorat.

"Dulu saya minta dia mencoret yang tak perlu, tapi dalam APBD-Perubahan tiba-tiba muncul UPS.

Begitu dengar kesaksian di pengadilan, saya jadi tahu bahwa Kadis Pendidikan dan Sekda tahu itu," ujar Ahok.

Saat ini, ada dua tersangka yang ditetapkan terkait kasus ini, yakni Fahmi dan seorang anggota DPRD lainnya, M Firmansyah.

Penetapan kedua orang ini sebagai tersangka adalah pengembangan dari penyidikan sebelumnya yang telah lebih dulu menjerat dua orang dari pihak pemerintah eksekutif.

Kini berkas keduanya sudah lengkap dan memasuki tahap penuntutan.

Dua orang itu adalah Alex Usman selaku pejabat pembuat komitmen dari Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat dan Zaenal Soleman selaku pejabat pembuat komitmen dari Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat.


ternyata ahok terlibat