Pendidikan merupakan hak mutlak yang patut diperoleh bagi anak-anak di Indonesia. Karena dengan pendidikan, mereka dapat memperoleh ilmu guna mencapai cita-cita yang diinginkan.

Pemerintah sendiri, telah menetapkan aturan tegas dan kebijakan bahwa pendidikan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) harus gratis dan terbebas dari berbagai pungutan biaya. Akan tetapi, di Kota Bogor hingga saat ini masih ada saja "persekongkolan" antara pihak sekolah dan Komite Sekolah yang tetap meraup keuntungan dengan melakukan berbagai pungutan terhadap orang tua murid.

Contohnya saja seperti di SDN 3 Bangka, Kelurahan Babakan Pasar, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor. Di sekolah ini, banyak para orang tua murid yang mengeluh dan mengadu karena masih banyak pungutan yang dilakukan oleh pihak ketua komite sekolah.

Menurut salah satu orang tua murid sekolah tersebut yang meminta namanya dirahasiakan mengungkapkan, banyak orangtua murid yang merasa keberatan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh ketua komite. Ia bercerita jika di SDN 3 Bangka saat ini memiliki dua forum, yaitu forum sekolah yang melakukan pungutan melalui pengumpulan uang kas perbulan sebesar Rp 10 ribu per siswa. Dan forum komite sekolah yang melakukan pungutan melalui uang donasi perbulan Rp 15 ribu per siswa.

"Dulu namanya pungutan uang donasi, tapi karena banyak yang mengadu sekarang namanya di ganti jadi dana partipasi. Kalau forum sekolah sendiri itu dikelola di masing-masing kelas," katanya kepada infonitas.com, Jumat (22/1/2016).

Dirinya menilai kebijakan tersebut hanya akal-akalan dari pihak komite sekolah untuk meraup keuntungan. Ia juga menuding jika uang yang dikumpulkan dari para siswa, masuk ke kantong pribadi. Hal ini dikarenakan setiap ada acara atau kegiatan sekolah, pihak komite selalu meminta lagi dana iuran kepada para siswa.

"Ya itu uangnya kemana, pada rapat awal uang tersebut untuk membiayai segala kegiatan sekolah. Tapi faktanya, setiap ada kegiatan selalu meminta lagi ke siswa. Seperti contohnya kemarin pas kegiatan renang di Yasmim itu kami para orang tua murid dimintai uang sebesar Rp 45 ribu. Lalu pas mau ada pertandingan voli juga dimintai uang lagi, mau maulidan, mau kurban. Bahkan anehnya lagi, guru pensiun juga siswa dimintai uang sebesar Rp 10 sampai 15 ribu per siswa, padahal kalau pensiun kan sudah di bayar oleh pemerintah," paparnya sembari mewanti-wanti agar dirahasiakan namanya.

Tak hanya itu, lebih jauh, setiap awal bulan para orang tua murid juga dibebankan untuk membeli buku Lembar Kerja Siswa (LKS) di semester pertama sebesar Rp 118 ribu dan semester kedua sebesar Rp 108 ribu. "Buku LKS itu di jual disekolah di ruangan komite. Katanya kan tidak boleh," jelasnya.

Dirinya juga menambahkan, setiap memasuki tahun ajaran baru, siswa baru diwajibkan membayar uang komputer sebesar Rp 200 ribu per siswa. Sementara untuk siswa kelas enam SD hanya dimintai uang sebesar Rp 50 ribu.

Diakuinya, dalam hal ini terkesan ada intimidasi yang dilakukan oleh pihak komite sekolah. Bagaimana tidak, karena bagi siswa yang tidak membayar uang partisipasi atau uang kas tersebut, maka namanya akan di umumkan di depan kelas dihadapan para siswa lainnya. Tak hanya itu, nama para siswa yang tidak membayar dana tersebut juga terpasang di mading sekolah. Tentu saja hal itu membuat minder dan down mental anak didik.

"Kami orang tua siswa serba salah, karena bagi siswa yang tidak membayar namanya diumumin di depan kelas, kan jadinya anak kami malu dengan teman-teman lainnya. Bahkan bagi yang tidak membayar uang komputer itu katanya tidak boleh ikut pelajaran komputer," ujarnya dengan nada kesal.

Untuk diketahui, SDN 3 Bangka sendiri saat ini tercatat memiliki 710 siswa. Dan jika terkumpul uang parsitipasi yang sebesar Rp 15 ribu dikali 710 siswa selama 12 bulan, maka jumlah uang parsitipasi yang terkumpul sebesar Rp 127,8 juta. Sementara untuk uang kas sendiri, selama setahun maka akan terkumpul Rp 85,2 juta.

Terakhir, para orang tua murid berharap kepada pihak pemerintah agar bisa menyikapi permasalahan ini. Dan tidak hanya menerima laporan tertulis saja, namun juga harus melakukan pengecekan atau sidak langsung ke lapangan agar mengetahui fakta ril dilapangan

Narsum: http://www.infonitas.com/megapolitan...g-rupiah/13380

gak di D*R , ga di jln, ga diSekola* sma ajah WANI PIRO