JAKARTA (Pos Kota) – Jaksa Agung HM Prasetyo sangat pantas untuk diganti dalam reshuffle oleh Presiden Jokowi. Pasalnya, rapor Prasetyo dinilai merah karena kinerja buruk, dan dalam kasus Bansos Pemrov Sumut namanya disebut-seebut yang membuat Kejagung tercemar, sehingga berimplikasi pada penegakkan hukum.

“Saya sudah sering mengemukakan soal ini. Jika nanti Presiden Jokowi melakukan reshuffle, maka posisi Jaksa Agung harus diisi oleh figur yang kredibel dan bisa mengejawantahkan Nawacita dari sisi hukum,” kata pengamat politik dari LIPI Prof (riset) Siti Zuhro, Selasa (19/1/2016).

Menurut Siti hasil penilaian kinerja kementerian yang dilakukan Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, terlepas dari pro kontra, yang menempatkan Kejaksaan Agung pada posisi rendah menjadi alasan yang sah bagi Presiden untuk mengganti HM Prasetyo. “Apa yang dilakukan Menteri Yuddy Chrisnandi, tak lepas dari perintah Presiden, jadi tak masalah,” tambahnya.

Menurut Siti, di tengah keinginan publik yang kuat menginginkan penggantian Jaksa Agung, harusnya HM Prasetyo juga legowo. Apalagi sejak awal akan dilantik, pegiat hukum dan antikorupsi sudah mempermasalahkan figur Jaksa Agung ini.

“Apa yang diprotes para pegiat hukum dan antikorupsi, ternyata belakangan terkonfirmasi. Jadi, Presiden Jokowi jangan ragu untuk mencari figur baru Jaksa Agung yang mumpuni,” ujarnya.

Di sisi lain, Siti melihat dalam konteks persaingan parpol, baik pendukung pemerintah maupun partai yang baru mendekat dan menyatakan akan bergabung, seperti PKS, Golkar, dan PPP, terlihat hubungan yang renggang alias tak harmonis antara Presiden jokowi dengan partai Nasdem yang direpresentasikan Surya Paloh.

“Kita bisa melihat belakangan ini, hubungan Jokowi dengan Surya Paloh tak semesra saat kampanye atau awal awal pemerintahan. Mungkin ini dipicu kinerja menteri dari Nasdem yang kurang memuaskan seperti Jaksa Agung.” katanya.

Gejala hubungan Pemerintah dengan parpol pendukung yang fluktuatif itu, lanjut Siti, karena koalisi parpol pendukung memang cair, dan Presiden Jokowi membutuhkan dukungan politik dari parpol agar bisa mengimbangi parlemen.

“Jokowi harus pandai mengelola parpol, karena itu dia pun memanggil pemimpin partai yang berkonflik untuk segera mencari solusi, sebab ini akan berpengaruh pada kehidupan demokrasi terutama hubungan pemerintah-DPR.”katanya.

SUMBER: http://poskotanews.com/2016/01/19/ra...layak-diganti/

Sdah muak kita dibohi sama Prasetyo ini pak Jokowi
Tolong ganti saja. Jaksa Pilihan anda ini....