Mengamuk, Massa Bakar Pemukiman Eks Gafatar di Mempawah



Jakarta, CNN Indonesia -- Pemukiman organisasi masyrakat Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, jadi target amuk massa sampai melakukan pembakaran pemukiman pada Selasa sore (19/1).

Massa menolak kelompok ini dan meminta pemerintah segera mengevakuasi eks anggota Gafatar keluar dari wilayah mereka. Selama beberapa bulan terakhir, eks anggota yang kebanyakan berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat ini, tinggal di pemukiman tersebut.

Tidak ada korban jiwa dari peristiwa ini namun kerugian diprediksi mencapai ratusan juta rupiah.

Pemerintah setempat mulai melakukan evakuasi sejak Selasa siang. Bupati Mempawah, Ria Norsan, saat dihubungi kantor berita Antara mengatakan, sesuai rapat koordinasi pihaknya sepakat untuk mengevakuasi eks Gafatar itu ke Pontianak.

Sejak Selasa pagi, rapat dilakukan di Kantor Bupati Mempawah untuk membahas pemulangan mereka, kemudian sekitar pukul 14.10 WIB, seluruh unsur Forkopimda Mempawah langsung keluar untuk menuju lokasi.

"Mereka sudah bersedia kita evakuasi dan dikembalikan ke daerah asal. Evakuasi dilakukan dengan menggunakan sejumlah armada yang sudah disiapkan dan selanjutnya akan dibawa ke Pontianak," ujar Ria Norsan.

Salah satu lokasi permukiman eks Gafatar tersebut adalah di Km 12 Moton Asam, Desa Antibar, Kecamatan Mempawah Timur, sejumlah truk milik TNI berikut anggota dikerahkan guna mengevakuasi warga eks Gafatar tersebut.

Pemulangan tersebut nantinya menggunakan kapal laut. "Kita sudah tangani soal dana pemulangan mereka sesuai kemampuan, mengenai aset-aset mereka semua nanti juga akan kami urus," ujarnya seperti dikutip dari Antara.

Sementara itu, Kapolres Mempawah AKBP Suharjimantoro menyatakan situasi saat ini sudah terkendal. Sejak kemarin seluruh anggota dikerahkan untuk siaga di pemukiman eks Gafatar yang menjadi target amuk massa.

"Kami antisipasi semua dengan optimal, termasuk mengamankan lokasi. Kita juga dibantu empat pleton dengan kekuatan 120 Brimob Polda Kalbar guna mengamankan lokasi eks Gafatar itu," ujarnya.

Menurut data Pemkab Mempawah, ada sekitar 749 jiwa anggota eks Gafatar. Mereka pun siap meninggalkan pemukiman, termasuk membawa berbagai logistik dan perlengkapan.

Warga eks Gafatar yang umumnya berasal dari Pulau Jawa itu mengaku pasrah dan akhirnya berkenan menerima tawaran evakuasi menyusul 10 perwakilan mereka yang sejak Senin (18/1) malam sekitar pukul 23.30 WIB sudah terlebih dahulu dievakuasi ke Polda Kalbar. (adt)
sumur

Soal Gafatar, Istana: Siapapun yang Diserang, Pemerintah Wajib Melindungi



Jakarta - Ribuan anggota kelompok Gafatar diungsikan dari kawasan Menpawah, Kalimantan Barat, setelah mendapat penolakan dari warga setempat. Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada pihak berwenang untuk segera menyelesaikan permasalahan ini.

"Pemerintah tentunya harus hadir pada semua warga bangsa yang ada. Untuk itu, Presiden telah meminta untuk Menko Polhukam dan Mendagri, Kepolisian, dan Panglima TNI untuk menyelesaikan persoalan ini," ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (20/1/2016).
Seskab Pramono Anung (Bagus PN/detikcom)
Baca juga: Menko Polhukam: KRI Akan Bawa Ribuan Anggota Gafatar dari Kalbar ke Semarang

Pramono mengatakan, ribuan anggota Gafatar itu memang sempat mengalami keterlambatan untuk direlokasi. Akhirnya, warga geram dengan keberadaan kelompok ini dan melakukan penyerangan.

"Sekarang kan sudah semuanya direlokasi. Kemarin memang sempat terjadi, karena keterlambatan melakukan relokasi, diminta empat hari, ternyata belum empat hari juga dilakukan serangan oleh warga," kata Pramono.

Lalu apa yang akan dilakukan pemerintah menyikapi persoalan ini?

"Ke depan tentunya yang paling penting, yang pertama, dibedakan dulu, terhadap organisasinya, apabila organisaisi tersebut memang bertentangan dengan apa yang sudah kita atur dalam perundang-undangan, tentunya pemerintah akan mengambil tindakan. Tetapi terhadap warga sendiri atau siapapun yang kemarin mengalami diserang, pemerintah bertanggung jawab. Wajib untuk melakukan perlindungan," jelas Pramono. (rjo/hri)
sumur dalam

Pembakaran rumah anggota Gafatar dikecam

Amuk massa yang berujung pada pembakaran rumah anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) di Kalimantan Barat menuai kecaman. Pembakaran terjadi ketika proses evakuasi sekitar 700 orang anggota Gafatar di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat.

Dilansir Tribunnews, Wakil Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor Benny Ramdhani mengecam tindakan masyarakat yang menggunakan cara rusuh dalam menyikapi masalah sosial dan keyakinan.

"Persoalan beda paham, mazhab, aliran-aliran keagamaan, saya pikir tidak harus diselesaikan dengan cara-cara kekerasan," ujar Benny, Rabu (20/1/2016).

Menurut Benny, kalaupun paham tersebut dinilai menyimpang atau sesat, maka biarlah negara yang memproses dan menindak secara tegas lewat jalur hukum.

Permukiman warga eks Gafatar di Moton Panjang, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, dirusak dan dibakar, Selasa (19/1/2016). Pontianak Post melaporkan, pembakaran terjadi ketika proses evakuasi sekitar anggota Gafatar berlangsung.

Pemerintah Kabupaten Mempawah melakukan evakuasi karena desakan masyarakat agar anggota Gafatar yang bermukim di beberapa desa di Mempawah diusir. Dikutip Antara, data pemerintah kabupaten Mempawah memperkirakan jumlah anggota Gafatar di kabupaten ini sekitar 749 jiwa yang mayoritas berasal dari pulau Jawa.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta agar pemindahan warga anggota Gafatar di Kalimantan Barat dilakukan tanpa aksi anarkistis. Tjahjo meminta jajaran pemerintah daerah dapat menjamin tidak ada tindakan pengusiran atau perlakuan anarkistis terhadap anggota Gafatar.

Tjahjo menambahkan Gubernur, Polda dan TNI sudah mencoba mengantisipasi masalah tersebut agar tidak meluas dan bisa mengendalikan situasi. "Gubernur sebagai presiden suku dayak menjamin masyarakat dayak di Kalbar tidak terlibat atau ikut campur, dan Gubernur Kalbar pastikan suku dayak Kalbar tidak terprovokasi dan terlibat," katanya.

Gafatar mencuat setelah dokter Rica Tri Handayani menghilang dan diduga pernah mengikuti organisasi ini. Dokter Rica bersama anaknya dilaporkan hilang sejak 30 Desember 2015 dan ditemukan di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Senin (11/1/2016).

Gafatar dituding sebagai perpanjangan dari sekte Al-Qiyadah al Islamiyah, Komunitas Millah Abraham (Komar), pimpinan nabi palsu Ahmad Mushaddeq sejak awal kemunculannya.

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Aceh telah mengeluarkan fatwa bahwa Gafatar beraliran sesat. Pengurus Gerakan Fajar Nusantara Aceh diadili di Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan tuduhan menyebarkan aliran sesat.

Di beberapa daerah, Gafatar pun divonis sebagai aliran sesat. MUI Maluku Utara menghentikan seluruh kegiatan Gafatar sejak 27 Maret 2015. Organisasi yang terdaftar di Pemerintah Provinsi Maluku Utara pada 2012 itu dianggap mengajarkan berbagai aliran yang bertentangan dengan nilai Islam, di antaranya melarang orang menunaikan salat, zakat, dan puasa.

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin mengatakan MUI sudah mengeluarkan fatwa, bahwa kelompok ini masuk kategori aliran sesat dan menyesatkan. "Gafatar ini ternyata ada tali temali dengan sebuah gerakan yang beberapa tahun lalu menyebut Al Qiyadah Al Islamiyah yang dipimpin oleh seorang Ahmad Musadeq yang mengaku sebagai nabi baru," katanya dikutip Detik.com.
sumur bor

Komnas HAM: Pengikut Gafatar Harus Dilindungi, Kasusnya Diproses
Jakarta - Penolakan organisasi Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) di banyak wilayah di Indonesia, seperti di Mempawah, Kalimantan Barat, harus diantisipasi serius oleh negara. Komnas HAM menilai antisipasi itu dengan tetap melindungi para pengikutnya, namun memproses kriminalnya.

"Sebagai warga negara Indonesia, negara utamanya pemerintah diminta untuk tetap hadir memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara kepada para pengikut (atau pernah) mengikuti organisasi Gafatar," ucap Komisioner Komnas HAM RI Maneger Nasution dalam pesan singkat, Kamis (21/1/2016).

"Negara harus memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak konstitusional itu, karena mereka juga warga negara Indonesia," lanjutnya.

Soal penegakan hukum, selain melindungi anggota Gafatar, negara utamanya pemerintah juga tetap harus melakukan proses hukum yang dilakukan oleh pengikut Gafatar secara kasus per kasus.

"Komnas HAM masih memantau apakah dalam penanganan kasus Gafatar ada pelanggaran HAM. Sejauh ini Komnas HAM belum menyimpulkan ada pelanggaran HAM," tutur Maneger.

Hal itu dikarenakan beberapa anggota Gafatar, melakukan tindakan kriminal murni. Meski diakui, kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia dijamin oleh konstitusi, tapi di Indonesia hanya ada enam agama yang diakui.

"Memang sejatinya negara tidak boleh intervensi, kecuali jika keberagamaan itu merusak moralitas publik, nilai-nilai agama, keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa (pasal 28J ayat (2) UUD 45 dan pasal 73 UU 39 tahun 1999 tentang HAM)," paparnya.

"Dalam kasus per kasus, apa yang dilakukan oleh anggota atau mantan Gafatar itu kriminal atau tidak," imbuh Maneger.

Maneger mencontohkan kasus dokter Rica Tri Handayani di mana dua pelaku membujuk untuk menguasai harta. Hal ini termasuk kriminal murni. Sementara untuk membuktikan apakah Gafatar salah, sejatinya biarlah prores hukum yang menentukan.

"Oleh karenanya, ada baiknya kasus Gafatar ini harus dilihat satu-satu," pungkas Maneger.
(miq/aan)
gali sumur