Dana Haji Diatur Undang-Undang, Bukan untuk Nombok Defisit APBN
Selasa, 19 Januari 2016, 15:16 WIB



REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kementerian Agama (Kemenag) membantah kabar yang mengatakan bila dana haji yang dikumpulkan dari masyarakat dipergunakan oleh pemerintah untuk menutup defisit anggaran negara.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Abdul Djamil secara tegas menepis kabar tersebut. Menurut dia, penggunaan dana haji tidak bisa digunakan secara sembarangan karena telah diatur dalam Undang-Undang (UU) No 13 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Agama (Permenag) No 23 Tahun 2011.

"Tidak benar kabar tersebut karena selama ini dana haji atau dana abadi umat disimpan dalam bentuk surat berharga syariah negara (SBSN)," kata Djamil kepada Republika.co.id, Selasa (19/1).

Selain tu, kata dia, penempatan dana haji ini pun tersimpan di 17 bank syariah milik pemerintah, dan dalam aturan UU SBSN itu, pemerintah diwajibkan mengembalikan pokok dan nilai manfaat selama ini.

Kalaupun setelah SBSN dana haji tersebut digunakan oleh pemerintah, ia mengungkapkan itu adalah kebijakan fiskal dari pemerintah dan Kemenag tidak memiliki kewenangan akan itu.

"Policy-nya kita tidak tahu karena itu kebijakan fiskal pemerintah, yang diatur dalam UU adalah dana haji tersebut disetor ke berbagai bank, baik syariah maupun konvensional, disimpan dalam bank syariah dan diikat dengan aturan UU No 13 Tahun 2008 dan Permenag No 23 Tahun 2011," ujarnya menjelaskan.
http://khazanah.republika.co.id/beri...k-defisit-apbn


Jokowi Ingin Dana Haji Diinvestasikan ke Infrastruktur
Senin, 16 Februari 2015 | 15:39


Presiden Joko Widodo (Antara/Setpres/Intan)

Bogor - Bertemu dengan direktorat jenderal (dirjen) penyelenggara ibadah haji dan badan usaha milik negara (BUMN) sektor asuransi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai, dana haji sebaiknya tak hanya terparkir di deposito. Presiden menilai, cara tersebut aman, hanya seharusnya bisa dioptimalkan dengan mengalokasikan ke investasi dan kebutuhan rakyat.

“Kalau hanya ditaruh di deposito apakah betul? Kalau mau aman, ya taruh di situ. Tetapi kalau hanya taruh di deposito aja enggak usah manajer. Ini yang mau kami bicarakan siang ini,” kata ] Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (16/2).

Dia menambahkan, pemerintah akan kembali mengidentifikasi lembaga-lembaga yang punya dana besar untuk dialokasikan atau digunakan sementara bagi sektor yang bisa memajukan public dan ditarget akan memberikan keuntungan.

“Karena orientasi kita adalah kepada rakyat pada masyarakat,” lanjutnya.

Jokowi mengatakan ada negara lain yang memiliki tabungan haji lebih besar dibandingkan Indonesia. Mereka menggunakan dana haji ke berbagai investasi antara lain perkebunan kelapa sawit dan sektor-sektor lain. Dengan begitu keuntungan yang bisa didapatkan jauh lebih besar dibandingkan hanya terparkir di deposito.

“[Berinvestasi di perkebunan] sawit enggak ada ruginya. Terus infrastruktur, di jalan, pelabuhan, airport yang itu juga tidak ada ruginya,” kata presiden.

Oleh karena itu sembari berinvestasi maka peran BUMN asurani seperti Taspen dan BPJS ditekankan Jokowi harus lebih efektif.
http://www.beritasatu.com/nasional/2...astruktur.html


Oh Tidak! Pemerintah Jokowi Gunakan Dana Haji dan Jamsostek Buruh Untuk Biayai APBN?
Tuesday 19, Jan 2016

Ada keanehan besar dalam lonjakan utang pemerintah sepanjang 2015.. ditengah lesunya pasar keuangan, tiba tiba penerimaan pemerintah dari utang meningkat drastic.

Tidak mungkin investor mau membeli surat berharga Negara , disaat defresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar mencapai lebih dari 11 %, sementara imbal hasilnya tidak sebesar itu. “Hanya investor gila atau stress”.

Laporan Bank Dunia menyebutkan sampai dengan tanggal 2 desember utang yang sudah diterima pemerintah dalam tahun 2015 ini mencapai Rp. 510,4 Triliun dari penerbitan securitas dan Rp. 53 triliun dari pinjaman resmi luar negeri.

Dengan demikian pemerintah telah berhutang senilai Rp. 563,4 Triliun. Peningkatan utang pemerintah dalam setahun tersebut adalah yang terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah Republik Indonesia. Belum pernah pemerintahan sebelumnya mencetak utang sebesar itu.

Ada dugaan bahwa pemerintah menggunakan dana haji dan dana jamsostek untuk menutup deficit anggaran Negara. Dugaan ini beralsan dikarenakan Pada tanggal 3 Agustus 2015 Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek).

Pasal 26 ayat (2) PP tersebut, disebutkan bahwa instrumen investasi dalam negeri meliputi: a. Deposito berjangka termasuk deposit on call dan deposito berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan serta sertifikat deposito yang tidak dapat diperdagangkan (non negotiable certificate deposit) pada Bank; b. Surat berharga yang diterbitkan Negara Republik Indonesia; c. Surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia. Dalam Pasal 28 PP tersebut disebut instrumen investasi dana Jamsostek adalah Obligasi daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang tercatat dan diperjualbelikan secara luas dalam Bursa Efek.

Sementara dana haji sampai Februari 2015 telah ditempatkan pada instrumen investasi, yaitu deposito pada bank penerima setoran (BPS) BPIH sebesar Rp 39,95 triliun, surat berharga syariah negara (SBSN), dan surat utang negara (SUN) sebesar Rp 32,27 triliun, serta giro pada BPS BPIH Rp 165,57 miliar. Belum ada laporan terbaru mengenai keberadaan dana haji dalam SUN.

Pemerintah Jokowi perlu menjelaskan ke public sudah berapa banyak dana Jamsostek dan dan haji yang digunakan untuk membiayai pemerintahan ini sampai dengan saat ini. Penjelasan ini perlu mengingat utang pemerintah yang sudah sangat besar, yang bisa membuat dana haji dan dana jamsostek menguap..!
http://www.suaranews.com/2016/01/oh-....06J8rN6i.dpbs


Rencana lama Pemerintah semenjak zaman SBY dulu?



Saleh Bantah Dana Haji Digunakan untuk Biayai APBN
Selasa, 19 Januari 2016, 11:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, ‎JAKARTA -- Komisi VIII DPR RI membantah kabar bahwa biaya haji digunakan untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Komisi VIII pun sudah mendapat penjelasan dari Kementerian Agama perihal tersebut.

"Tidak benar. Sudah diklarifikasi langsung ke Menteri Agama dalam rapat kerja yang lalu," kata Ketua Komisi VIII Saleh Partaonan Daulay kepada Republika.co.id, Selasa (19/1). (Baca: Kemana Muara Optimalisasi Dana Haji?).

Saleh mengatakan, menurut keterangan Kemenag, dana haji tersebut sekarang nilainya hampir mencapai Rp 80 triliun. Dana haji itu secara umum disimpan dalam dua bentuk. Pertama, sukuk sebesar kurang lebih Rp 33 triliun yang disimpan di Kementerian Keuangan.

Kedua, deposito berjangka yang ditempatkan di bank-bank penerima setoran calon jamaah haji. "Total deposito itu berarti kurang lebih Rp 47 triliun, baik sukuk dan deposito sama-sama mendapatkan nilai manfaat. Artinya, simpanan itu dari waktu ke waktu akan bertambah," ujarnya.

Kemenag pun, kata Saleh, menjelaskan baik sukuk maupun deposito tidak mudah ditarik begitu saja. Simpanan tersebut terikat dengan perjanjian dan jangka waktu. Sukuk, misalnya, ada yang disimpan selama 20 tahun, 25 tahun, dan jangka waktu lainnya. Karena itu, Kemenag mengatakan bahwa tidak benar dana haji dipakai untuk membiayai APBN.

Komisi VIII sudah menanyakan masalah ini langsung kepada Menag dalam rapat kerja pekan lalu. Namun, soal angka-angka pastinya, politikus dari Partai Amanat Nasional (PAN) tidak hafal persis.
http://khazanah.republika.co.id/beri...uk-biayai-apbn


Kemana Muara Dana Optimalisasi Haji?
Selasa, 19 Januari 2016, 09:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR mempertanyakan kemana muara dana optimalisasi penyelenggaraan haji setiap tahunnya. Hingga saat ini belum ada laporan evaluasi mengenai dana optimalisasi dana haji.

"Kami ingin mengetahui laporan keungan dana optimalisasi haji, berapa sesungguhnya penggunaan dana tersebut untuk jamaah," ujar Wakil Ketua Komisi VIII fraksi PKS Ledia Hanifa Amaliah, kepada Republika.co.id, Selasa (19/1).

Ledia juga ingin mengetahui jumlah perolehan bagi hasil dana tersebut. Sebenarnya, berapa dana milik jamaah yang akan berangkat haji tahun ini.

Dia berharap jangan sampai jamaah yang akan beribadah haji menggunakan uang orang lain ketika uang yang disimpannya ternyata tidak cukup. Hingga saat ini pihaknya tidak mengetahui mana komponen yang dibiayai negara dan mana yang dibayarkan oleh jamaah.

Sementara itu Anggota Komisi VIII DPR RI Muhammad Iqbal Romzy mengatakan perlunya laporan nyata mengenai dana optimalisasi jamaah haji dari tahun-tahun sebelumnya. Seberapa besar bagi hasil dana tersebut untuk tiap jamaah.

"Apakah sebenarnya mereka yang mengantri puluhan tahun dapat bebas biaya karena adanya dana tersebut," ujar dia. Seharusnya juga dana tersebut dapat dikembangkan fokus untuk ibadah haji mereka.

Iqbal menyarankan Menteri Agama melakukan pengecekan terkait item kebutuhan penyelenggaraan ibadah haji. Dia mengingatkan jangan sampai ada item ganda yang menggunakan APBN.

Terutama terkait pembiayaan petugas haji jangan sampai memakai uang jamaah. Padahal mereka melaksanakan tugas negara yang seharusnya dibiayai negara.
http://www.republika.co.id/berita/du...imalisasi-haji
----------------------------

Asal tahu sajalah ... secara syariat Islam ... setiap rupiah yang dikumpulkan dan disetorkan ummat muslim untuk berhaji itu, adalah merupakan belanja si muslim ybs di jalan Allah. Maka secara subsantif, uang dana haji yang dititipkan ke Pemerintah itu, hakekatnya tidak boleh digunakan untuk-untuk hal yang tdak sesuai dengan syariat Islam dan menyimpang dari rencana semula, yaitu untuk biaya perjalanan ke tanah suci. Gua nggak bayangin kalo dana haji itu dipakai untuk membiayai proyek-proyek Pemerintah, lalu duit proyeknya di korupsi!