Jangan Sampai Teror Sarinah Tutupi Isu Divestasi Freeport
Kamis, 14 Januari 2016 , 13:59:00 WIB



RMOL.‎ Pemerintah melalui Kementerian ESDM memberi waktu hingga 14 Januari 2016 kepada Freeport untuk menawarkan divestasi sahamnya kepada pemerintah. Setelah menerima penawaran saham dari Freeport, pemerintah akan mengevaluasinya melalui tim evaluasi yang sudah dibentuk.

Bila melewati batas yang ditentukan, maka akan ada peringatan dari pemerintah Indonesia kepada Freeport. Amandemen kontrak karya PT Freeport Indonesia diwajibkan melepas 30% sahamnya kepada pemerintah Indonesia hingga 2019. Saat ini 9,36 % saham Freeport telah dimiliki pemerintah, dan di periode ini Freeport mengajukan tawaran saham sebesar 10,64%.

Namun dalam waktu yang bersamaan, terjadi peristiwa ledakan dan ‎penembakan di kawasan Sarinah. Peristiwa semacam ini seolah-olah sudah diramalkan oleh netizen di twitter. akun @ferizandra mencuitkan kalimat menarik pada Rabu (13/1) kemarin pukul 23.30.

"Jangan lupa besok 14/01/2016 batas waktu Freeport Indonesia untuk menawarkan saham. Hati-hati pengalihan isu," cuit Ferizandra.

Belum ada pihak berwenang memastikan kaitan penawaran saham Freeport dengan teror Sarinah. Namun yang pasti kejadian ini cukup memilukan. Karena dari informasi dari pihak kepolisian diketahui tiga warga sipil dan tiga polisi meregang nyawa. Sementara itu belum diketahui berapa korban luka-luka akibat kejadian ini.

‎Presiden Joko Widodo yang tengah berada di Cirebon, Jawa Barat menyebut insiden Sarinah sebagai aksi terorisme.

"Negara bangsa dan rakyat kita tidak boleh takut, tidak boleh kalah oleh aksi teror seperti ini. Dan saya harap masyarakat tetap tenang karena semua terkendali," kata Jokowi.
http://m.rmol.co/read/2016/01/14/231...tasi-Freeport-


Divestasi PT Freeport lagi dihitung, Sarinah meledak!
Kamis, 14 Januari 2016 / 10:51 WIB


Beberapa pelaku aksi teror di Sarinah tewas dan tergeletak di jalanan usai tembak menembak dengan polisi.

JURNAL3.COM | JAKARTA – Mall Sarinah di Jakarta diserang sekolompok bersenjata, Kamis (14/01/2016), bertepatan dengan Kementerian ESDM memberi waktu hari ini kepada Freeport untuk menawarkan divestasi sahamnya kepada pemerintah.

Di saat bersamaan, terjadi aksi teror bom dan penembakkan yang menggoncang ibukota Indonesa.

Setelah menerima penawaran saham dari Freeport, pemerintah akan mengevaluasinya melalui tim evaluasi yang sudah dibentuk.

Bila melewati batas yang ditentukan, maka akan ada peringatan dari pemerintah Indonesia kepada Freeport. Amandemen kontrak karya PT Freeport Indonesia diwajibkan melepas 30% sahamnya kepada pemerintah Indonesia hingga 2019.

Saat ini 9,36 % saham Freeport telah dimiliki pemerintah, dan di periode ini Freeport mengajukan tawaran saham sebesar 10,64%.

Yang menarik, aksi teror yang waktunya bersamaan dengan proses divestasi Freeport ini sudah diramalkan olah para netizen melalui Twitter.

Beberapa sudah memberikan peringatan, soal adanya pengalihan isu atas divestasi PT Freeport itu.
http://www.jurnal3.com/divestasi-pt-...rinah-meledak/


Netizen Duga Ledakan Bom di Sarinah Cuma Pengalihan Isu Freeport
14 Jan 2016 at 17:45 WIB


Hari ini terakhir PT. Freeport menawarkan saham atau divestasi. Namun hari ini pula terjadi ledakan bom di Sarinah. Pengalihan isu?

Bintang.com, Jakarta Ledakan bom di Sarinah, Jakarta sungguh mencengangkan. Indonesia terkejut lantaran peristiwa ini terjadi tiba-tiba. Kamis, (14/1/2016) sebuah pos polisi meledak dan menewaskan setidaknya 6 orang. Semua orang berpikir, ini ada kaitannya dengan gerakan ekstremis seperti ISIS. Tapi tak sedikit netizen yang menduga bom Sarinah ini cuma pengalihan isu penawaran saham PT. Freeport.

Dilansir dari liputan6.com, Rabu (13/1/2015), PT. Freeport harus melepas sahamnya dan menawarkan kepada perusahaan Indonesia selambat-lambatnya hari ini dan gak ada perpanjangan waktu. Saham mereka harus dilepas sebesar 10,64 persen. Kewajiban ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2014. Dalam aturan tersebut berbunyi, perusahaan tambang yang melakukan kegiatan pertambangan dan terintegrasi dengan pengolahan dan pemurnian maka divestasi sebesar 40 persen. Jika perusahaan tambang asing melakukan kegiatan tambang bawah tanah maka divestasi 30 persen. Jika perusahaan tambang asing melakukan pertambangan saja, maka divestasi 51 persen.


Freeport Indonesia (AFP Photo)

Indonesia memberikan Freeport divestasi sebanyak 3 tahap. Tahap 1 yakni saham 9,36 persen sudah dimiliki pemerintah. Tahap 2 sebesar 10,64 persen pada hari ini, dan tahap 3 sebesar 10 persen pada 2019 mendatang. Entah memang kebetulan atau bukan, ledakan bom di Sarinah bertepatan dengan divestasi Freeport yang kedua. Mungkinkah ada pihak-pihak yang sengaja mengacaukan isu tersebut? Entahlah, tapi hal ini bisa juga menjadi rujukan bagi badan intelijen untuk menyelidiki kasus ini.

Berikut kicauan netizen bernama akun @ferizandra terkait bom Sarinah dan dugaan pengalihan isu Freeport.


Kicauan netizen soal ledakan bom di Sarinah yang dikaitkan dengan pengalihan isu divestasi Freeport | Via: twitter.com/ferizandra
http://www.bintang.com/lifestyle/rea...n-isu-freeport


Arteria: AS tak suka sikap Jokowi-JK
Teror bom Jakarta terjadi bersamaan dengan deadline divestasi Freeport
Kamis, 14 Januari 2016 19:35 WIB (11 jam yang lalu)


Dua korban tergeletak dipinggir jalan pasca ledakan di kawasan Mall Sarinas, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (14/01/2016).

LENSAINDONESIA.COM: Bersamaan dengan batas akhir PT Freeport Indonesia menawarkan divestasi sahamnya kepada Pemerintah Indonesia, 14 Januari 2016, kawasan Sarinah Thamrin, Jakarta Pusat (Jakpus) diguncang bom dan penembakan. Peristiwa Kamis siang ini menewaskan 6 orang.

Terkait hal ini, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Arteria Dahlan mengatakan, teror bom di Sarinah Thamrin serta serta daerah lainnya di Jakarta hari ini, kerena Amerika Serikat (AS) tidak suka dengan sikap pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla yang akan memutus kontrak perpanjangan PT Freeport Indonesia di Papua.

Baca juga: Video Bom Sarinah, pelaku tak bunuh diri tapi diledakkan dari jauh dan Setelah 4 jam tegang, Ahok minta warga Jakarta jangan takut teror

“Teror bom kita harus berpikir out of the box. Amerika tidak suka dengan sikap pemerintah Jokowi-JK yang akan putus kontrak Freeport,” katanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta seperti dikutip harian terbit, Kamis (14/01/2016).

Menurut Arteria, apa yang terjadi (terhadap Freeport) patut pula dicermati dalam menganalisa teror bom hari ini. “Pelaku hanya boneka untuk kirim pesan/signal pada pemerintah untuk lebih melunak. Pelaku hanya pemain antara yang ditunggangi oleh kepentingan yang lebih besar,” ujarnya.

Anggota Komisi II DPR ini berharap, semua elemen bangsa bersatu membendung kebijakan pemerintah. Sehingga, pemerintah lebih berani dan yakin dalam memutus kontrak-kontrak karya yang memiskinkan negara dan rakyat.

“Bukankah perlu juga kita cermati bahwa Hari ini adalah tenggat waktu Freeport menyerahkan penawaran divestasi. Suatu hal yang kesannya tidak disengaja tapi tidak menutup kemungkinan ini semua dalam balutan design besar yang terencana,” ungkap Ketua Bantuan Hukum dan Advokasi DPP PDI Perjuangan ini.

Arteria ini juga berharap, dengan kejadian ini Pemerintah dapat lebih berani bersikap. “Dan pastinya kami semua mendukung. All for One, one for all,” harapnya.

Seperti diketahui, mendekati batas waktu pada 14 Januari, PT Freeport Indonesia akhirnya menawarkan 10,64 persen sahamnya kepada Pemerintah Indonesia. Perusahaan asal Amerika Serikat ini menawarkan sahamnya senilai 1,7 miliar dolar AS atau setara dengan kurang lebih Rp 23,5 triliun. Freeport menaksir jumlah keseluruhan nilai sahamnya sebesar 16,2 miliar dolar AS atau Rp 224,7 triliun.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot mengungkapkan, penawaran saham sudah diserahkan oleh Freeport kepada pemerintah sejak Rabu (13/01/2015) kemarin.

Bambang menjelaskan, langkah selanjutnya pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap valuasi saham yang ditawarkan Freeport Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, kata Bambang, pemerintah memiliki waktu 60 hari untuk memutuskan hasil evaluasi atas penawaran saham Freeport.

“Dan, sesudah menyampaikan tawarannya, tentunya menjadi tugas pemerintah memberikan evaluasi terhadap valuasi yang disampaikan Freeport, nanti akan melbatkan tim lintas kementerian,” ujar Bambang, Kamis (14/01/2016
http://www.lensaindonesia.com/2016/0...-freeport.html


Teror Bom, Legislator: Amerika Tak Suka Kontrak Freeport Diputus
Kamis, 14 Januari 2016 13:21 WIB


Teror Bom di Sarinah, Jakarta Pusat. (Sopian/HanTer)

Jakarta, HanTer - Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP), Arteria Dahlan menyatakan, teror bom yang terjadi di Sarinah Thamrin, Jakarta Pusat (Jakpus) serta daerah lainnya di Jakarta hari ini, akibat Amerika Serikat (AS) tidak suka dengan sikap pemerintah Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK) yang akan memutus kontrak perpanjangan PT Freeport Indonesia di Papua. BACA: Edarkan Pesan Peringatan untuk Warganya, AS Tahu Bakal Ada Bom di Sarinah?

"Teror bom kita harus berpikir out of the box. Amerika tidak suka dengan sikap pemerintah Jokowi-JK yang akan putus kontrak Freeport," kata Arteria Dahlan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (14/1/2016). BACA JUGA: Ini Komentar Rizal Ramli Terkait Teror Bom di Ibu Kota
Menurutnya, kejadian ini patut pula dicermati dalam menganalisa teror hari ini. "Pelaku hanya boneka untuk kirim pesan/signal pada pemerintah utk lebih melunak. Pelaku hanya pemain antara yang ditunggangi oleh kepentingan yang lebih besar," ujarnya. BACA JUGA: Pakar Hukum: Teror Bom Bisa Ada Kaitan dengan Kepentingan AS

Anggota Komisi II DPR ini berharap, semua elemen bangsa bersatu membendung kebijakan pemerintah. Sehingga, pemerintah lebih berani dan yakin dalam memutus kontrak-kontrak karya yang memiskinkan negara dan rakyat. BACA JUGA: Ada Teror Bom, Sidang Sengketa Pilkada di MK Tetap Berjalan

"Bukankah perlu juga kita cermati bahwa Hari ini adalah tenggat waktu Freeport menyerahkan penawaran divestasi. Suatu hal yang kesannya tidak disengaja tapi tidak menutup kemungkinan ini semua dalam balutan design besar yang terencana," ungkapnya. BACA JUGA: Foto-Foto Evakuasi Korban Bom di Pos Polisi Sarinah

Ketua Bantuan Hukum dan Advokasi DPP PDIP ini juga berharap, dengan kejadian ini Pemerintah dapat lebih berani bersikap. "Dan pastinya kami semua mendukung. All for One, one for all," harapnya. BACA: Wakapolri: Bahrun Naim Siapkan Teror di Malam Tahun Baru
http://nasional.harianterbit.com/nas...eeport-Diputus


Teror Bom Sarinah
Teror Bom Disebut Pengalihan Isu Freeport, Ini Jawaban DPR
Jumat, 15 Januari 2016, 00:33 WIB

Republika/Prayogi Kondisi pos polisi kawasan sarinah yang sudah di tutup pasca bom bunuh diri dan penembakan yang terjadi pada siang tadi, Jakarta, Kamis (14/1). (Republika/Prayogi)
Kondisi pos polisi kawasan sarinah yang sudah di tutup pasca bom bunuh diri dan penembakan yang terjadi pada siang tadi, Jakarta, Kamis (14/1). (Republika/Prayogi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Teror bom dan penembakan di Jalan MH Thamrin, Kamis (14/1) menyita perhatian seluruh warga Indonesia dan dunia. Di hari yang sama, menjadi batas waktu penawaran saham PT Freeport Indonesia.

DPR membantah teror yang terjadi di salah satu lokasi paling vital nasional ini sebagai pengalihan isu atas tenggat waktu penawaran saham tambang emas terbesar di dunia itu.

“Kalau peledakan bom ada yang mengatakan untuk pengalihan isu ‘deadline’ divestasi Freeport, saya tidak percaya,” kata anggota komisi VII DPR RI, Ramson Siagian pada wartawan, Kamis (14/1).

Ramson menambahkan, tenggat waktu divestasi PT Freeport sudah dijadwalkan untuk dibahas dengan Menteri ESDM. Jadi, pembahasan soal Freeport hanya masalah waktu saja. Sebab, memang sudah dijadwalkan.

Politikus Partai Gerindra ini mengatakan, teror bom dan penembakan di Thamrin tidak ada hubungannya dengan jadwal divestasi Freeport.

Menurut Ramson, kalaupun pemerintah belum melakukan tindakan tegas pada Freeport, hal itu merupakan kelemahan pemerintah.

Namun, saat ini daya kritis DPR juga menurun akibat upaya Presiden Joko Widodo yang mengintervensi dan menarik partai politik bergabung untuk mendukung. Jadi, kalau soal divestasi Freeport, tidak perlu pengalihan isu dengan teror yang memakan korban.

“Terlalu tinggi cost-nya tapi tidak diperlukan,” tegas dia.

Sebelumnya, teror berupa ledakan bom dan penembakan terjadi di kawasan Sarinah, Jalan MH Thamrin, sekitar pukul 11.00 WIB. Akibat teror itu, tujuh orang dilaporkan meninggal dunia, sedangkan puluhan lainnya terluka.
http://nasional.republika.co.id/beri...ni-jawaban-dpr

-----------------------------------

Rakyat Indonesia itu tidak sebodoh seperti 20-30 tahun yang lalu lagi. Mereka melek informasi. Kebenaran pasti akhirnya terungkap, dan pasti menang!