Senin 11 Jan 2016, 16:05 WIB
Velodrome dan LRT Tak Jelas,
Ahok: Jakpro Kalau Nggak Sanggup Bilang!
Ayunda Windyastuti Savitri - detikNews




Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) Ahok kecewa terhadap direksi PT Jakarta Propertindo (Jakpro) yang memilih mundur karena tidak sanggup menyelesaikan proyek revitalisasi GOR Velodrome. Menurut Ahok, jika mereka tidak mampu seharusnya memberitahu sejak awal.

"Jakpro cuma bilang mau ini mau ini saja, kalau enggak sanggup bilang enggak sanggup. Kan enggak benar ini kepentingan nasional. Jadi lebih baik bilang enggak bisa. Dia bilang bisa, mana bisa hitung saja waktunya," ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (11/1/2016).

Dengan begitu, proyek-proyek di Ibu Kota yang sudah ditugaskan kepada Jakpro tidak tersendat. Sejumlah proyek besar ditugaskan kepada Jakpro, seperti revitalisasi GOR Velodrome untuk Asian Games 2018, pembangunan Light Rail Transit (LRT), tempat sampah berteknologi ITF di sejumlah titik dan masih banyak lagi.

Ahok merasa kecewa karena proyek-proyek yang dijanjikannya molor karena ketidaksanggupan Jakpro memenuhi target. Terlebih soal rencana pembangunan LRT yang hingga kini belum ada kejelasan.

"LRT juga enggak jelas. Makanya kalau mereka mau mundur ya silakan kita cari lagi siapa. (Dirut PT Jakpro Abdul Hadi) Mau mundur juga," kata Ahok.

Meski demikian, dia enggan terlalu memusingkan mundurnya sejumlah direksi Jakpro. Kalaupun mereka benar mundur maka Ahok harus mencari pengganti direksi Jakpro dengan segera.

"Kita enggak tahu, mereka nyerah saja begitu kita tanya. Makanya itu (jadi) alasan mereka mau mundur," lanjutnya.

Ahok menengarai alasan sejumlah direksi mundur dari Jakpro lantaran dicoretnya dana Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) untuk 6 BUMD dalam evaluasi APBD 2016, termasuk untuk Jakpro. Sehingga, banyak proyek yang tidak bisa dikerjakan.

"Kalau enggak sanggup mungkin diambil alih, mesti ada Keppres penunjukan langsung untuk yang kerjain. Duit ada semua ada," terang Ahok.

Dari 7 BUMD yang diusulkan menerima PMP, hanya PT MRT Jakarta yang disetujui Kemendagri. Sementara itu, 6 BUMD lainnya seperti untuk PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan PT Transportasi Jakarta yang diajukan dalam APBD 2016 dicoret.

Adapun 7 BUMD yang diusulkan Pemprov dalam Rancangan KUA-PPAS 2016, antara lain PT MRT Jakarta sebesar Rp 2,28 triliun, PT Jakpro sebesar Rp 2,95 triliun, PD PAL Jaya sebesar Rp 370 miliar, PT Bank DKI sebesar Rp 500 miliar, PD Dharma Jaya sebesar Rp 50 miliar, PT TransJakarta sebesar Rp 750 miliar dan PD Pasar Jaya sebesar Rp 370 miliar. Total dari PMP tersebut adalah Rp 7,27 triliun.
(aws/rvk)