Kubu Agung: Kubu Aburizal seperti Jilat Ludah Sendiri Ingin Dukung Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com — Kubu Aburizal Bakrie dinilai tak tahu malu karena berencana membawa Golkar hasil Munas Bali mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Langkah ini dinilai hanya sebagai taktik agar Golkar hasil Munas Bali mendapat pengesahan dari pemerintah.

"Mereka seperti menjilat ludahnya sendiri. Munas Bali kan memutuskan mereka berada di Koalisi Merah Putih yang artinya mereka beroposisi dengan pemerintah. Namun, karena 'kebelet' ingin mendapatkan SK Kemenkumham, mereka rela melanggar keputusan hasil munas mereka," kata Ketua DPP Golkar hasil Munas Ancol, Ace Hasan Syadzily, di Jakarta, Kamis (7/1/2016).

Ace menambahkan, soal dukungan kepada pemerintah ini justru sumber kekisruhan di tubuh Partai Golkar.

Saat Pilpres 2014 lalu, Aburizal sampai memecat kader Partai Golkar, yaitu Agus Gumiwang Kartasasmita, Nusron Wahid, dan Poempida Hidayatullah, karena dukungan mereka kepada Jokowi-JK.

"Seharusnya, Aburizal memberikan penghargaan kepada tiga kader Partai Golkar yang dipecatnya karena seiring perjalanan waktu, ternyata sikap mereka yang benar," ucap Ace.

Jika Aburizal ingin mengubah kebijakannya untuk mendukung pemerintah, lanjut Ace, pilihannya hanya dua.

Pertama, bergabung dengan kepengurusan hasil Munas Ancol yang secara konsisten memiliki kebijakan mendukung Pemerintahan Jokowi-JK, atau kedua, menganulir kebijakan itu melalui munas kembali.

"Janganlah kita berpartai ini mencla-mencle. Tahun lalu mengatakan berada di KMP, tetapi sekarang ngemis-ngemis mau jadi pendukung pemerintah dengan berharap imbalan. Kita harus konsisten dengan keputusan munas kita masing-masing," ucap Ace.

Partai Golkar di bawah pimpinan Aburizal membuka opsi untuk bergabung menjadi pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Opsi ini muncul pada konsolidasi nasional Partai Golkar, Senin (4/1/2016), di Bali. DPD I sepakat merekomendasikan agar Golkar menjadi partai pendukung pemerintah dalam konsolidasi nasional di Bali.

Namun, rekomendasi itu masih akan dibahas kembali dalam rapat pimpinan nasional yang akan segera digelar.

"Dibahas dalam rapimnas apakah kita tetap di luar pemerintahan atau bergabung dengan pemerintahan, tetapi bukan di KIH ya," kata Wakil Ketua Umum DPP Golkar Munas Bali, Nurdin Halid, saat dihubungi Kompas.com, Selasa.

Nurdin membantah bahwa rencana mendukung pemerintah ini sebagai upaya lobi untuk mendapatkan pengesahan Menkumham.

http://nasional.kompas.com/read/2016...ung.Pemerintah

Apkh elite Ikatan Kritis&Smart Indonesia mulai seret ?
Yakin mau gabung pemerintah ?siap2 helm karna hujan hengpon dr The Great Leader "Kim Jong Wo" Titisan Tuhan