Jokowi: Reshuffle Hak Prerogatif Presiden, Jangan Dikte-dikte!
Rabu 06 Jan 2016, 12:59 WIB

Jakarta - Kabar reshuffle kabinet jilid 2 kian kencang berhembus. Semua bermula dari pengakuan Ketua DPP PAN Aziz Subekti yang mengaku partainya bakal mendapat dua pos menteri. Pengakuan Aziz itu sebenarnya sudah dibantah oleh rekan separtainya, namun toh isu soal perombakan kabinet tetap mencuat.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun menegaskan bahwa tak ada satu pun pihak yang bisa mendikte dia soal reshuffle. Perombakan kabinet adalah hak prerogatif Presiden.

"Saya ulangi lagi, reshuffle itu adalah hak prerogatif Presiden. Kamu juga jangan ikut-ikut dorong-dorong, dikte-dikte, desak-desak. Hak prerogatif Presiden," kata Jokowi usai acara di Kantor Kementerian PUPR, Jl Pattimura, Jakarta Selatan, Rabu (6/1/2016).

Isu reshuffle muncul setelah PAN memutuskan bergabung mendukung pemerintah. Sempat muncul klaim bahwa PAN akan dapat tempat di Kenterian LHK dan Perhubungan. Tetapi klaim itu ditepis oleh elite PAN juga.

Sementara itu ada pula yang menyebut PAN akan masuk di jajaran kementerian bidang ekonomi. Tetapi kali ini Jokowi tampak puas dengan kinerja tim ekonominya.

"Ya kalau enggak puas, terserah saya," kata Jokowi.

Lalu, adakah kinerja menteri yang di bawah ekspektasi?

"Rahasia," jawab Jokowi singkat.
http://news.detik.com/berita/3111895...an-dikte-dikte


Isu Perombakan Kabinet, Jokowi: Jangan Dikte Saya
RABU, 06 JANUARI 2016 | 12:36 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menegaskan kepada semua pihak agar tidak mendiktenya mengenai waktu perombakan kabinet. Menurut dia, waktu perombakan atau siapa yang akan diganti sepenuhnya menjadi hak prerogatif presiden.

"Saya ulangi lagi, reshuffle itu adalah hak prerogatif presiden. Jangan ikut-ikut mendorong-dorong, dikte-dikte, desak-desak. Itu hak prerogatif presiden," kata Jokowi setelah menghadiri acara di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jakarta Selatan, Rabu, 6 Januari 2016.

Pada awal tahun ini, banyak kalangan yang mendesak Presiden Jokowi merombak kabinetnya. Di antaranya beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Bahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mempublikasikan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Laporan yang memuat penilaian sejumlah menteri Kabinet Kerja ini dianggap sarat kepentingan politik oleh para pengamat.

Adapun mengenai kinerja kementerian secara umum, Presiden Jokowi tidak menjawab secara rinci ketika ditanya wartawan. Jokowi menuturkan kepuasan terhadap kinerja menteri menjadi kewenangannya sebagai presiden.

Sambil tertawa dan memegang sehelai kertas, Jokowi memberikan jawaban yang mengambang. "Puas atau tidak puas, terserah saya," ujar Jokowi.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Amanat Nasional Azis Subekti sempat memberikan pernyataan bahwa partainya diberikan dua kursi menteri oleh Istana. Pernyataan ini kemudian diralatnya dan dibantah sejumlah petinggi PAN. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menegaskan, partainya tidak pernah mencampuri urusan perombakan kabinet.
http://nasional.tempo.co/read/news/2...gan-dikte-saya


Amien Rais Temui Ketum PAN di DPR, Bahas Reshuffle Kabinet?
06 Jan 2016 at 04:37 WIB

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais menggelar pertemuan dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan beberapa elite partai tersebut. Saat disinggung apakah pertemuan tersebut membahas nama-nama calon menteri yang akan disodorkan kepada Presiden Joko Widodo dalam isu reshuffle kabinet jilid II, Amien menepisnya.

"Saya dengan teman-teman menemui ketua umum, saya Ketua Dewan Kehormatan sudah ada 9 nama (anggota), cuma minta diresmikan
Mantan Ketua Umum PAN ini menyatakan, dalam pertemuan yang digelar di ruang kerja Ketua MPR itu, pihaknya sama sekali tidak membahas jatah menteri pasca-PAN bergabung dengan pemerintah.

"Saya Ketua Dewan Kehormatan supaya segera diresmikan. Supaya saya ngantor sudah resmi. Tidak ada satu patah kata pun soal reshuffle," ujar mantan Ketua MPR tersebut.

Libatkan Tokoh Bangsa

Amien Rais mengakui belakangan ini masyarakat Indonesia disuguhi kegaduhan politik, terlebih dibumbui isu reshuffle kabinet atau perombakan kabinet yang kian santer.

Ia pun menyarankan, dalam setiap kegaduhan politik, sebaiknya Jokowi-JK mengundang para tokoh bangsa dari semua elemen untuk duduk bersama membahas isu-isu strategis untuk tetap menjalankan amanah rakyat.

"Jokowi dan JK sebagai pimpinan nasional itu duduk kemudian mengundang semua elemen yang ada di bangsa ini. Panggillah pimpinan TNI, Polri, ketua-ketua lembaga tinggi, pimpinan partai besar yang lolos kemarin. Kemudian undang tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh intelektual yang termuka," ujar mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah tersebut.

Salah satu tokoh reformasi 1998 ini menilai, sekalipun reshuffle kabinet adalah hak prerogatif presiden, namun yang menjadi perhatian penting adalah bagaimana Jokowi mengelola sistem pemerintahan dan kepemimpinannya. Dengan demikian, setiap perintah kepada para menterinya bisa sesuai yang diharapkan.

"Apalagi kalau reshuffle sering terjadi, sementara kita tidak punya strong leadership yang kuat itu nanti hanya seperti angin lewat saja. Tidak sungguh-sungguh membawa perubahan," tutup Amien Rais.
http://news.liputan6.com/read/240497...huffle-kabinet


Reshuffle Kabinet, Jokowi Belum Minta Pendapat PDIP
PDIP bersedia memberi masukan nama-nama baru jika diminta Jokowi.
Senin, 4 Januari 2016 | 21:01 WIB

VIVA.co.id - Isu perombakan (reshuffle) kabinet jilid dua terus berhembus. Namun, partai asal Presiden Joko Widodo, sekaligus partai pendukung pemerintah, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengaku belum diminta pendapat terkait nama menteri yang akan diganti.

"Presiden belum minta, justru nanti kami meminta saran Presiden dalam Rakernas (rapat kerja nasional) nanti," ujar Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto di DPP PDIP, Jakarta, Senin 4 Januari 2015.

Menurut Hasto, PDIP bersedia memberi masukan nama-nama baru jika memang diminta oleh Jokowi. Reshuffle pun dipandang wajar, karena pemerintahan memang menghadapi tantangan berat, utamanya di bidang ekonomi.

"Ketika PDIP ditanya, tentu saja akan memberikan masukan dalam kaitannya dengan efektivitas dan kinerja pemerintah. Reshuffle harus dilakukan dalam rangka itu. Kami juga melihat situasi global tidak mudah. Kami melihat di Jepang, sudah tiga kali melakukan reshuffle. Di Australia, juga terjadi persoalan yang tidak jauh beda pada dasarnya, karena tantangan yang dihadapi pemerintah memang tidak ringan," tambahnya.

Jika nanti akhirnya reshuffle benar terjadi, Hasto berharap, Jokowi memilih orang yang tepat, agar mampu memaksimalkan pembangunan di Indonesia.

"Kami berharap enggak ada keputusan berdampak negatif. Kami berharap, segala sesuatu membawa hal jauh lebih positif," kata dia.
http://politik.news.viva.co.id/news/...-pendapat-pdip

-----------------------------------

Lebih baik lavgi bila omongan pak Jokowi itu diucapkan dan ditujukan kepada jajaran elit PDIP,, terutama Megawati?


: