Merdeka.com - Pengakuan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin ada bagi-bagi proyek APBN saat era Presiden SBY diakui oleh Angelina Sondakh. Bahkan, di APBN 2010, Angie menyebut Partai Demokrat mendapat jatah 20 persen dari seluruh proyek APBN.

Pengakuan itu diucapkan mantan Puteri Indonesia itu saat bersaksi di sidang kasus pencucian uang dengan terdakwa Nazaruddin di Pengadilan Tipikor, Kemayoran, Jakarta, Rabu (6/1).

Angie yang saat itu berada di Komisi X DPR, diminta mengamankan proyek-proyek yang terkait dengan kementerian pendidikan yang menjadi mitra kerja komisinya.

"Kalau menurut bapak (Nazar), per partai diberikan jatah sesuai kursi di DPR, pada 2009 Demokrat kursinya 20 persen berarti kita dapat jatah 20 persen (dari anggaran)," ungkap Angie.

Namun menurutnya jatah 20 persen untuk Partai Demokrat tersebut tidak seluruhnya untuk partai tapi hanya 5 persen yang menjadi fee (komisi) yang murni untuk partai.

"Jadi 20 persen adalah jatah, yang 5 persen adalah fee, katakanlah jatah partai Rp 1 triliun itu kegiatannya, Pak Nazar bilang Partai Demokrat harus dapat 5 persen sebagai fee-nya, sehingga 5 persen itu ada alokasinya, 15 persen itu tidak ada karena itu kan jatahnya 20 persen total anggarannya, yang hak partai itu 5 persen," bebernya.

Kemudian, ketika JPU menanyakan siapa yang menetapkan jatah tersebut, Angie mengklaim tak tahu menahu. "Itu sesuai pembahasan tingkat tinggi, yang tahu pak Nazar, saya bagian pelaksanaannya saja," jawabnya.

Angie pun menceritakan harus meloloskan Daftar Isian Perencanaan Anggaran (DIPA) yang ada pada rapat Badan Anggaran. "Di rapat fraksi disampaikan apa yang diusulkan dalam DIPA (Daftar Isian Perencanaan Anggaran) kalau tidak ada di DIPA kami dianggap tidak berhasil," ungkap Angie.

Angie yang juga menjadi anggota Badan Anggaran mengakui pernah didesak oleh Nazaruddin untuk meloloskan proyek yang ketika itu akan digarap oleh PT Duta Graha Indah milik Nazaruddin.

"Ketika itu Mindo Rosalina Manurung (mantan anak buah Nazaruddin) menyerahkan daftar kegiatan permintaan terdakwa, saya harus kerjakan pekerjaan itu untuk dibahas di Banggar," ujar Angie.

Saat itu, Angie mengaku disodorkan 16 proyek oleh Rosa. Namun dirinya mengaku hanya bisa meloloskan lima proyek. "Proyek yang diloloskan cuma lima proyek dan nilai proyek yang dianggarkan APBN saat itu sekitar Rp 100 miliar," bebernya.

Demi menekan Angie, Nazar menggunakan nama Anas Urbaningrum dan Ibas Yudhoyono yang menjadi ketua dan sekjen Partai Demokrat. "Kalau kata Pak Nazar, ini sudah seizin pangeran dan Pak Ketua," beber Angie.

Lalu, JPU KPK penasaran tentang 'pangeran' yang disebut Angie.

"Siapa pangeran? Ketua?" tanya Jaksa.

"Saya juga tahu dari Pak Nazar, 'pangeran' itu Ibas. Ketua, Anas," jawab Angie.

Namun Angie mengaku meski ditugaskan untuk mengurus proyek di Kemendiknas, dia hanya fokus untuk pendidikan tinggi dan bukan proyek pendidikan dasar dan menengah.

"Pak Nazar yang menugasi di masing-masing komisi dan masing-masing bagian seumpamanya di Komisi X ada di Kemendiknas dan saya yang di Diktinya, bidang yang lain orang lain, misalnya Kemenpora itu ditugaskan orang lain," tukasnya.

Dalam sidang itu, Angie juga mengakui mengapa dirinya selalu menuruti perintah Nazaruddin. "Pak, saya sudah seperti debu di bawah kesetnya bapak. Apa yang bapak perintahkan, saya turuti," kata Angie kepada Nazaruddin.

Bukan tanpa alasan Angie selalu menurut perintah Nazaruddin. Terungkap bahwa Angie patuh karena tidak bisa membayar iuran partai yang seharusnya jadi kewajibannya. "Di Partai ada kewajiban, karena saya tidak punya uang untuk bayar iuran menurut terdakwa kerja saja nanti dibebaskan iurannya," bebernya.

Nazaruddin sempat bertanya tentang perguruan tinggi yang diurus Angie. "Soal perguruan tinggi yang dialokasikan apakah sendiri atau anggota yang lain?" tanyanya kembali.

Angie menegaskan semua yang diperintahkan melalui Rosa sudah diusahakan dengan maksimal. "Semua yang diperintahkan melalui Rosa saya usahakan maksimal kerjakan," katanya.