JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron tidak paham indikator yang dipakai Kementerian PAN-RB dalam menilai kinerja 86 kementerian dan lembaga (K/L) yang baru dirilis dan menuai polemik.

Menurut politikus Demokrat itu, di era Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), penilaian terhadap kinerja K/L dilakukan oleh UKP4 (Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan). Itupun, hasilnya tidak diekspose namun dijadikan bahan evaluasi pelaksanaan program prioritas kementrian.

"Di era pemerintahan Pak SBY, penilaian kinerja kementrian dan lembaga di UKP4. Penilaiannya tidak berdasar peringkat, namun berdasarkan pada nilai pelaksanaan program prioritas masing-masing kementrian, dan itu sangat terukur," kata Herman di Jakarta, Rabu (6/1).

Dia memastikan di masing-masing kementrian ada kelemahan dan kelebihannya, tidak semestinya diperingkat seperti itu. Karenanya, untuk tidak membuat gaduh dan multitafsir atas penilaian tersebut, Menpan Yuddy Chrisnandi harus transparan kepada publik.

"Saya belum paham dengan alat ukurnya menpan atas penilaian itu. Menpan harus terbuka ke publik berkaitan alat ukurnya. Memang saya salut jika diukur dari sisi pemberitaan media dan pencitraan Bu Susi dan kementrian kelautan dan perikanan paling menonjol,"ujar Herman.

Padahal, tambahnya, dalam penilaiannya justru dinilai dari cara kerja birokrasi, restrukturisasi dan merger antar kementrian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan lah yang lebih tertata. Sedangkan dari sisi etos kerja dan pelaksanaan program pro rakyat, kementrian pertanian lebih baik.(fat/jpnn)

Sumber