Kementerian Keuangan mencatat, realisasi belanja negara (sementara) mencapai Rp1.810,0 triliun, atau 91,2 persen dari pagunya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015 sebesar Rp1.984,1 triliun. Capaian tersebut merupakan yang terendah dalam enam tahun terakhir. 

Berdasarkan data yang dikumpulkan CNN Indonesia dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang telah diaudit, realisasi belanja tahun 2015 merupakan yang terendah sejak 2010. Pada 2010, realisasi belanja negara tercatat 92,54 persen, kemudian pada 2011 mencapai 98,05 persen, 2012 sebesar 96,33 persen, 2013 mencapai 95,62 persen dan tahun 2014 mencapai 94,69 persen. 

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, N.E. Fatimah mengatakan realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp1.187,1 triliun, atau sebesar 90,0 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp1.319,5 triliun. Capaian tersebut terdiri atas Kinerja belanja kementerian negara/lembaga (K/L) mencapai 91,1 persen dari pagu APBNP tahun 2015. 

“Tingkat penyerapan belanja K/L tersebut dipengaruhi terutama oleh terhambatnya penyerapan di awal tahun akibat perubahan nomenklatur K/L, namun demikian realisasi telah meningkat secara signifikan sejak Kuartal III,” jelasnya dalam keterangan resmi, Minggu (3/1). 

Pada sisi lain, ia menyatakan kualitas belanja dapat dijaga melalui pengendalian revisi anggaran yang memprioritaskan program/kegiatan yang lebih produktif. Namun secara keseluruhan, realisasi belanja K/L mencapai Rp724,3 triliun yang secara nominal lebih tinggi dibandingkan realisasinya pada tahun 2014 sebesar Rp577,2 triliun. 

“Khusus realisasi belanja modal mencapai Rp213,3 triliun, tumbuh sekitar 45 persen dibandingkan realisasi tahun 2014. Sementara itu, realisasi belanja barang secara nominal juga lebih tinggi dari tahun 2014,” ujarnya.

Ia menambahkan, kinerja belanja non-K/L mencapai 88,3 persen dari pagu APBNP tahun 2015. Fatimah menilai kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) turut mempengaruhi strategi Kemenkeu. 

“Reformasi kebijakan subsidi di tahun 2015, telah mengubah strategi implementasi sasaran dan target, sehingga mampu menekan konsumsi BBM bersubsidi menjadi lebih efisien, yang pada akhirnya mampu mengurangi tekanan fiskal,” jelasnya.

Transfer ke Daerah Capai 93,7 Persen

Fatimah menambahkan, realisasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (sementara) dalam tahun 2015 mencapai Rp623,0 triliun, atau sebesar 93,7 persen dari pagu anggarannya dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp664,6 triliun. 

“Anggaran dana desa yang mulai dialokasikan tahun 2015 sebesar Rp20,8 triliun, hingga akhir Desember 2015 telah disalurkan seluruhnya,” katanya.

Ia mengatakan penyaluran dana desa ini diharapkan lebih mengakselerasi aktivitas ekonomi di daerah dan mendukung pemerataan pembangunan. Program peningkatan pembangunan ke daerah tersebut akan terus dilanjutkan, dalam rangka mencapai target pembangunan dan sasaran pembangunan.

http://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20...ah-sejak-2010/


Sebuah pengakuan? Jujur itu hebat!

Ekonomi 2015 tak sesuai harapan
Pemerintah mengakui dan mengklaim salah perhitungan

Apakah di 2016 pun akan demikian?