https://harianjokowi.wordpress.com/2...-320-ribuekor/

Jakarta – Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Frans Leburaya, dan Kepala Staf Kodam (Kasdam) IX Udayana, Bigjend TNI Hadi Kusnan mengumpulkan 47 pelaku usaha ternak sapi di di Hotel Aston, Kupang, NTT, Rabu (18/11)

Pertemuan ini dilaksanakan guna menampung aspirasi para pelaku usaha dan diharapkan permasalahan yang timbul di lapangan dapat segera terurai, seperti distribusi dan penyediaan sapi dari NTT untuk kebutuhan nasional dan khususnya DKI Jakarta dapat berjalan lancar dan cepat dengan harga yang murah.

“Pertemuan dengan 47 pengusaha sapi di NTT telah menghasilkan kesepakatan. Yaitu pertama, masa karantina sapi di Instalasi Karantina Hewan sebelumnya memerlukan waktu 1 hingga 2 minggu, menjadi 1 hingga 2 hari. Jadi mulai saat ini kami akan mempermudah, demi kelancaran pasokan pemenuhan daging sapi nasional dan khususnya DKI Jakarta,” papar Mentan usai menggelar pertemuan tersebut.

Kedua, Mentan menyebutkan adanya pemangkasan biaya penerbitan surat izin di desa. Ketiga, Penerbitan surat izin dari kabupaten dan propinsi sebelumnya 1 hingga 2 minggu menjadi 1 hari selesai.

Kemudian Keempat, biaya angkut sapi sebelumnya Rp 1,8 juta per ekor tapi dengan nanti menggunakan kapal khusus ternak menjadi Rp 320 ribu per ekor. Harga ini sudah termasuk biaya asuransi dan pakan ternak selama di kapal. Kelima, persentase kuota sapi dari NTT ke DKI Jakarta sebesar 70 persen dari total sapi yang dimiliki NTT.

“Keenam, kami juga menyepakati penerbitan surat rekomendasi dari daerah penerima sebelumnya diperlukan dengan memerlukan waktu 3-4 hari, menjadi tidak diperlukan rekomendasi,” tutur Mentan.

Kesepakatan ini, berlaku untuk memasok sapi ke PT Darma Jaya yang merupakan perusahaan daerah miliki DKI Jakarta yang disubsidi pemerintah.

Gubernur NTT, Frans Leburaya jamin kelancaran penyediaan sapi dari NTT ke DKI Jakarta dan daerah lainnya, dan mempermudah urusan perizinan dan administrasi lainnya dengan waktu pengurusannya selesai dalam waktu 1 hari.

“Kalau urusan izin dan administrasi lainnya di Propinsi NTT, saya jamin 1 hari selesai. Kami tidak akan mencari pendapatan asli daerah dari retribusi izin sapi. Masih banyak sumber lain,” ungkap Gurbenur.

Gurbenur menjelaskan pemerintah Propinsi NTT sejak 2008 bertekad menjadi propinsi ternak. Pemerintah Propinsi NTT terus mendorong instalasi pembibitan ternak sapi karena kebutuhan bibit sapi di masyarakat sangat tinggi entuk menambah populasi sapi.

“Awal jadi gubernur, populasi ternak hanya 500 ribu ekor. Sekarang mencapai 900 ribu ekor lebih. Di Timor telah ada 4 instalasi pembibitan dan di Sumba ada 2 instalasi pembibitan,” tutur Gubernur

Untuk menjamin kelancaran ketersediaan stok sapi dan tidak adanya masalah di lapangan, Gurbenur berjanji akan meminta para bupati untuk menertibkan retribusi yang selama ini memberatkan pelaku usaha. “Ini agar harga jual sapi dari pelaku usaha yang dikeluarkan ke daerah lain menjadi murah dan sapi mudah dikumpulkan,” imbuhnya.

Jakarta -Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah meluncurkan 1 unit kapal angkut sapi, yaitu KM Camara Nusantara I. Kapal ini berlayar membawa sapi dari Nusa Tenggara Timur (NTT) hingga Jakarta.

Untuk sekali perjalanan, Kemenhub memberi subsidi ke setiap ekor sapi yang dibawa. Satu ekor sapi memperoleh subsidi Rp 1,5 juta. Total biaya angkut untuk 1 ekor sapi Kupang-Jakarta mencapai Rp 1,8 juta.

"Subsidi Rp 1,5 juta per sapi. Ongkos totalnya Rp 1,8 juta jadi mereka cuma bayar Rp 300 ribu," kata Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub, Bobby R. Mamahit, di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (11/12/2015).

Untuk sekali perjalanan, total biaya operasional 1 unit kapal ternak Rp 930 juta. Kemenhub menanggung biaya 1 kali perjalanan (voyage) Rp 770 juta. Sisa biaya dibebankan kepada pemilik ternak.

Tahun depan, Kemenhub akan mengalokasikan subsidi untuk 26 perjalanan sebesar Rp 20 miliar.

Untuk kapal ternak, Kemenhub berencana menambah 7 unit lagi. Lima unit baru tanda tangan kontrak hari ini. Ditargetkan, 2 unit akan tanda tangan kontrak di 2016. Lima unit pertama direncanakan baru selesai pembangunannya dalam 2 tahun ke depan.

http://finance.detik.com/read/2015/1...p-15-juta-ekor