Presiden Joko Widodo (Jokowi) terancam dilengserkan dari jabatannya jika mengabaikan rekomendasi DPR. Paripurna DPR merekomendasikan Presiden Jokowi untuk mencopot Menteri BUMN Rini Soemarno dan Dirut PT Pelindo II RJ Lino.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II DPR, Rieke Diah Pitaloka menjelaskan, mengacu Undang-undang (UU) MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) minimal 25 anggota DPR bisa mengajukan penggunaan hak angket jika pemerintah mengabaikan rekomendasi DPR yang disahkan melalui paripurna.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengatakan, jika Paripurna DPR menyetujui penggunaan hak angket dan menghasilkan keputusan, selanjutnya diteruskan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Jika Presiden tidak tindak lanjuti, maka Presiden bisa dikategorikan melakukan pembiaran dan melakukan pemufakatan dengan pelanggar UUD 1945, putusan MK, UU dan Peraturan perundangan lainnya. Artinya, Presiden juga lakukan kesalahan serius dan fatal yang berarti harus dicopot dari jabatannya," ujar Rieke dalam siaran persnya yang diterima Sindonews, Senin (21/12/2015).

Maka itu dia menyarankan Wakil Presiden Jusuf Kalla berkonsultasi dengan pakar hukum tata negara dalam menafsirkan konstitusi. "Saya tidak enak kalau harus menyanggah seorang Wakil Presiden untuk menjelaskan apa bedanya Pansus dengan Pansus Angket yang dibentuk DPR dalam nomenklatur UU yang berlaku di Republik Indonesia," jelasnya.

http://nasional.sindonews.com/read/1...owi-1450686622



Politisi PDIP ini memberikan kesan PDIP tengah membingungkan para pendukungnya. Ada oposisi dan pendukung dalam tubuh PDIP. Tak salah bila dipertanyakan, sebenarnya PDIP itu partai pendukung pemerintah, atau malah pengrusuh pemerintah?

PDIP seperti tak menyadari bila pemerintahan Jokowi gagal, itu artinya PDIP sebagai partai berkuasa juga gagal. Bahkan tak salah bila PDIP dituding sebagai biang kegagalannya.