PDIP: JANGAN-JANGAN JK SEDANG MENDORONG AGAR JOKOWI DITURUNKAN
SENIN, 21 DESEMBER 2015 , 11:59:00 WIB

RMOL. Wakil Presiden Jusuf Kalla disarankan berkonsultasi dengan pakar hukum tata negara supaya tidak sesat logika terkait dengan penafsiran konstitusi dan UU.

Demikian disampaikan Ketua Pansus Pelindo II, Rieke Diah Pitaloka. Saran Rieke ini disampaikan terkait pernyataan JK yang mengatakan bahwa rekomendasi Pansus Angket DPR RI tentang Pelindo II hanya "saran politik" sehinggga tidak wajib ditindaklanjuti.

"Saya tidak enak kalau harus menyanggah seorang Wakil Presiden untuk menjelaskan apa bedanya Pansus dengan Pansus Angket yang dibentuk DPR RI dalam nomenklatur UU yang berlaku di Republik Indonesia," kata Rieke beberapa saat lalu (Senin, 21/12).

Namun yang jelas, lanjut Rieke, dalam Tatib DPR RI, yang merupakan turunan UU MD3, ketika rekomendasi Pansus Angket telah disepakati DPR dalam paripurna tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah, maka cukup 25 orang anggota DPR RI saja bisa mengusulkan hak menyatakan pendapat.

Rieke pun menjelaskan, hasil temuan Pansus, baik berupa dokumen maupun pernyataan RJ Lino dan Meneg BUMN yang disampaikan di bawah sumpah dan dalam rapat terbuka, akan sangat sulit keduanya mengelak dari pembuktian telah melakukan pelanggaran terhadap UUD 1945, Putusan MK, UU dan Peraturan Perundang-undangan lainnya dalam proses perpanjangan kontrak JICT antara Indonesia (Pelindo II) dengan Hongkong (HPH).

"Akibat dari rekomendasi Pansus Angket yang tidak ditindaklanjuti, setelah Hak Menyatakan Pendapat digulirkan, diambil keputusan di paripurna, diajukan kepada MK, maka dapat berujung pada impeachment terhadap Presiden," ungkap Rike mengingatkan.

"Saya bukan menuduh, hanya pikiran selintas saja jangan-jangan Pak JK sedang mendorong terbentuknya opini Pansus Pelindo bukan Pansus Angket. Dan berharap Presiden percaya," sambung Rieke.

Rieke mengingatkan, jika keputusan Pansus tidak tindaklanjuti Jokowi, karena percaya pernyataan JK bahwa rekomendasi Pansus Angket hanya saran politik yang tidak perlu ditindaklanjuti, maka Presiden Jokowi bisa dikategorikan melakukan pembiaran dan melakukan pemufakatan dengan pelanggar UUD 1945, putusan MK, UU dan Peraturan perundangan lainnya. Artinya, Presiden juga melakukan kesalahan serius dan fatal yang berarti harus dicopot dari jabatannya.

"Kalau Joko widodo, diberhentikan dari jabatannya, yang menggantikan jadi Presiden siapa ya? Silakan rakyat Indonesia menjawabnya, saya yakin rakyat sudah cerdas," demikian Rieke.
http://www.rmol.co/read/2015/12/21/2...wi-Diturunkan-


Masinton: Ada Gaduh, Ada Pak JK
Senin, 21 Desember 2015 , 20:42:00

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu kembali ceplas-ceplos soal Wakil Presiden Jusuf Kalla. Anak buah Megawati Soekarnoputri di PDI Perjuangan itu menyatakan bahwa setiap kasus besar yang terkuak di permukaan selalu terkait dengan JK.

Masinton bahkan tak sungkan menyebutkan dia tidak senang dengan keterlibatan JK dalam setiap dugaan kasus korupsi. "Saya sampaikan sikap pribadi dengan mengkritik dia (JK). Saya menagih janjinya yaitu jangan mencampuradukkan kekuasaan dengan bisnis," kata Masinton usai melakukan diskusi dengan Polda Metro Jaya, seputar persiapan Natal dan Tahun Baru, di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (21/12).

Masinton menilai JK selalu terlibat dalam kasus-kasus besar di Indonesia. Artinya, menurut dia, bagaimana bisa ada asap jika tidak ada api. "Ada gaduh pasti ada Pak JK, kan dimuat media semua. Masalah Pelindo, penggeledahan Pelindo, gaduh Freeport semua ada nama Pak JK," bebernya.

Masinton lantas menceritakan kasus yang sama, seperti masa Soeharto. Dia menilai masyarakat pada tahun 1998 jenuh dengan keterlibatan kerabat dan sanak saudara Soeharto dalam dugaan kasus korupsi.

"Soeharto diminta mundur ketika anak-anaknya beserta kroni-kroninya menggunakan pengaruh kekuasaan Soeharto untuk memperpanjang dan kepentingan bisnisnya," kenang Masinton.

"Yang saya sampaikan fakta semua, lalu dimuat media, bukan barang baru juga. Informasi itu di mulai dari masalah listrik. Saya hanya mengingatkan jangan mencampuradukan jabatan untuk kepentingan bisnis," tambahnya.
http://www.jpnn.com/read/2015/12/21/...h,-Ada-Pak-JK-


Fadli Zon Sebut JK Gagal Paham UU
Selasa, 22 Desember 2015 , 00:20:00

JAKARTA – Wakil Ketua DPR Fadli Zon menganggap Wapres Jusuf Kalla tidak mengerti Undang-Undang (UU). Fadli menyampaikan hal itu menyusul pernyataan JK, sapaan Wapres yang menyebut rekomendasi Pansus Pelindo II tidak bersifat mengikat.

Rekomendasi Pansus Pelindo II itu berisi pemecatan Menteri BUMN Rini Soemarno beserta dan Dirut Pelindo II RJ Lino.

“Pansus ini mempunyai daya ikat ke pihak eksekutif. Bukan seperti kata Pak JK bahwa ini sekadar saran politik. Ini mengikat. Saya kira pemahaman Pak JK itu agak kurang soal UU. Pansus ini mengikat,” tegas Fadli Zon di kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (21/12).

Fadli mengatakan rekomendasi itu sudah ditandatanganinya dan diserahkan pada pihak Istana Negara, 18 Desember lalu.

Karena bersifat mengikat, ia yakin rekomendasi tersebut akan dijalankan pemerintah. Meski saat ini Istana menyatakan belum mendapatkan rekomendasi itu.

“Sudah saya teken dan kirim ke Istana. Mungkin masalah administrasinya jadi agak terlambat,” ujar politikus Partai Gerindra tersebut.

Melalui rekomendasi dari Pansus pimpinan Rieke Diah Pitaloka tersebut, parlemen berharap presiden menggunakan hak prerogatifnya untuk mencopot keduanya lantaran dinilai sudah terbukti melanggar konstitusi dan perundang-undangan. Apalagi, RJ Lino juga baru dijadikan tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi mobil crane PT Pelindo II.
http://www.jpnn.com/read/2015/12/22/...agal-Paham-UU-


PKS Desak Usut Peran JK dalam Kasus Freeport
NBC Indonesia 12/21/2015

NBCIndonesia.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohibul Iman meminta seluruh pihak membuka persoalan PT Freeport di Indonesia. Bahkan termasuk mendalami peran Wakil Presiden Jusuf Kalla. PKS meminta pengusutan kasus Freeport bukan hanya soal perkara 'Papa Minta Saham' yang membuat Setya Novanto mengundurkan diri.

"Buka, makanya ayo kita buka. Bahkan termasuk Pak JK (Jusuf Kalla) yang termasuk lantang harus diselidiki pelanggaran etika di MKD. Selidiki juga barangkali ada pelanggaran etik di keluarganya Wapres JK. Jadi kita harus fair," kata Sohibul di kantor DPP PKS, Senin (21/12).


Menurut Sohibul, persoalan Freeport merupakan isu lama yang tak pernah tuntas. Saat ini, masalah Freeport sudah mencuat ke publik, jadi harus diselesaikan secara runtun. Artinya, kalau memang ada usulan dari DPR untuk mengusulkan panitia khusus Freeport, PKS sudah dalam posisi mendukung penuh.

Beberapa waktu lalu, PKS memang belum menyetujui pembentukan pansus Freeport karena khawatir pansus itu akan menutup perkara di MKD soal kasus 'Papa Minta Saham.'

Setelah perkara 'Papa Minta Saham' di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) selesai, lanjutnya, PKS akan mendorong terbukanya ruang gelap persoalan tambang emas terbesar di dunia itu. Termasuk siapa pun yang ikut bermain dalam ruang gelap kontrak Freeport. Bahkan, kalau ada elite politik atau pemerintahan harus dibuka secara terang.

Dalam kasus Freeport, ungkapnya, banyak ruang gelap yang perlu diungkap. Bukan hanya pebisnis, namun juga keterlibatan pejabat-pejabat pemerintah yang diduga menerima suap. Termasuk, sambungya, kalau memang ada keterlibatan dari keluarga Wapres JK. Meskipun, sampai saat ini, belum ada mekanisme mengadili pelanggaran etik yang dilakukan oleh Wakil Presiden.

"Makanya diusulkan Mahkamah Etik Kabinet, waktu itu pernah ada yang mengusulkan," tegas dia.(rol)
[NBCIndonesia.com]
http://www.nbcindonesia.com/2015/12/...lam-kasus.html


Ini Dia Alasan PDIP Serang JK
12/21/2015

NBCIndonesia.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mulai penghabisi Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dengan meminta mundur dari jabatannya karena dianggap sebagai sumber kegaduhan.

“Kalau PDIP minta mundur JK menandakan sudah ada serangan terbuka. Selama ini serangan PDIP masih secara sembunyi-sembunyi dengan memutus kewenangan berlebih seperti muncul Kantor Kepala Staf Kepresidenan,” kata pengamat politik Muhammad Huda dalam pernyataan kepada intelijen, Senin (21/12).

Menurut Huda, PDIP menilai JK terlalu banyak memanfaatkan kekuasaannya untuk memperkaya bagi kelompoknya. “Ini bukan masalah moral, tetapi tidak mendapat proyek, maka JK diserang PDIP,” ungkap Huda.


Kata Huda, penetapan tersangka Dirut Pelindo II RJ Lino makin memojokkan JK. “RJ Lino “oranggnya” JK, dengan tersangka, proyek Pelindo II yang kabarnya milik keluarga JK bisa habis,” jelas Huda.

Selain itu, Huda mengatakan, pertemuan keluarga JK dengan bos Freeport makin menyudutkan Wakil Presiden. “JK sendiri mengakui adanya pertemuan itu, akan tetapi kalau dilihat pertemuan itu di saat JK menjabat Wakil Presiden bisa bermakna beda,” pungkas Huda.

Sebelumnya politikus PDIP Masinton Pasaribu, mendesak Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mundur dari jabatannya. Masinton menilai JK sebagai sumber kegaduhan yang terjadi dalam situasi politik sehingga mengganggu kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kegaduhan ini menurut Masinton dimulai oleh permasalahan yang dibuat Menteri BUMN Rini Soemarno terkait masalah yang ada di PT Pelindo II serta yang dibuat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said tentang persoalan perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia.

“Di mana titik gaduhnya? Saya selalu katakan ada di BUMN dan ESDM namun besarnya di Wapres. Episentrum titik gaduhnya ya di Wapres tadi,” ujar Masinton dalam diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (20/12).
http://www.nbcindonesia.com/2015/12/...serang-jk.html


Kisruh Freeport, Megawati Singgung Peran Kubu Jusuf Kalla
SENIN, 07 DESEMBER 2015 | 13:38 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengatakan kisruh kasus lobi perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia saat ini membuat gaduh. Menurut Mega, akibat kasus itu, semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat saling bertengkar.

"Sudah berhentilah, jangan berantem. Politikus ini berantem terus sekarang," ucap Mega di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 7 Desember 2015. Mega bahkan menyinggung Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dia mengisahkan, kekisruhan di parlemen ini sempat dibahas dengan Jusuf Kalla dan Presiden Joko Widodo.

Menurut Mega, kekisruhan yang terjadi di parlemen kali ini dialami kubu Jusuf Kalla. Kubu Jusuf Kalla yang dimaksud Mega adalah kelompok Fraksi Partai Golongan Karya terkait dengan kasus dugaan pelanggaran etik oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto dalam lobi perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia.

"Saya kalau ngomong sama Pak JK seru, soalnya yang berantem kan bagiannya Pak Kalla sekarang," ujar Mega yang disambut tawa hadirin. Jusuf Kalla yang disindir Mega hanya tersenyum manis.

Mega juga menjelaskan, tak hanya Freeport yang menjadi masalah berkepanjangan di tanah Papua itu, tapi juga masalah keamanan. Apalagi terkait dengan isu bangkitnya kelompok separatis. Untuk itu, Mega meminta Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti selalu menjaga keamanan di Papua."Kapolri dan Panglima harus selalu memperhatikan Papua. Dia akan merdeka, karena memang di sana luar biasa," tutur Mega.

Tak hanya soal Freeport, beberapa perusahaan tambang dan sumber daya asing yang mengeruk kekayaan alam Indonesia, kata dia, juga harus diperhatikan. Dia tak ingin perusahaan itu hanya mengambil keuntungan semata dengan cara membodohi bangsa Indonesia.
http://nasional.tempo.co/read/news/2...bu-jusuf-kalla


Di Depan JK, Megawati: Saya Ini Juga Presiden Loh, Pak
SENIN, 07 DESEMBER 2015 | 15:14 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri masih menganggap dirinya seorang presiden. Di depan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Mega melontarkan guyonan yang menyebutkan seorang ketua umum partai sama halnya dengan seorang presiden yang bisa mengatur kebijakan.

"Saya suka guyon dengan Pak JK dan Jokowi, 'saya ini presiden juga loh'," kata Mega dalam acara Simposium Kebangsaan di Kompleks, Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 7 Desember 2015. "Meski ketua umum partai apalagi kan. Ini bukannya sombong. Ini beneran."

Kalla yang juga hadir dalam acara itu hanya tersenyum mendengar pernyataan Mega. Dalam pidatonya itu Mega mencurahkan hatinya yang selalu dirisak media. Menurut dia, wartawan senang sekali merisak dengan memuat berbagai berita yang tak seimbang.

Mega juga kembali berkelakar soal minimnya alat persenjataan yang dimiliki TNI. "Meski dibelikan itu Pak JK alutsista yang ada. Aduh ampun deh. Jadi kalau suatu saat Singapura nerbangin pesawatnya ke Indonesia keok kita, karena alutsista Singapura ketimbang Indonesia lebih bagus. Malu kita."

Dia juga berkelakar soal adanya singkatan huruf yang banyak sekali ditemukan di setiap kementerian. Menurut dia, singkatan itu mencerminkan budaya malasnya orang Indonesia.

"Misalnya, singkatan alutsista, itu kan apa saat itu saya belum tahu apa artinya ketika saya masih menjabat sebagai wakil presiden," ujarnya. "Makanya saya pusing sekarang dan enggak mau jadi presiden. Saya serahkan saja ke Pak Kalla dan Pak Jokowi."

Dalam kesempatan itu, Mega juga menyinggung soal implementasi dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang semakin menyimpang setelah mengalami empat kali amandemen. Dia mencontohkan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang semakin terbatas. Akibatnya, Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tak lagi menjadi acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Mari kita kaji ulang. Kalau dulu, GBHN itu konsep, begitu juga dengan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita)," ujar Mega. "Kalau zaman Bung Karno itu ada pembangunan semesta. Yang sekarang ditiru Cina."
http://nasional.tempo.co/read/news/2...esiden-loh-pak

-------------------------------

Lapar akibat puasa kekuasaan selama 10 tahun ... rupanya masih menyisakan dahaga yang ruarrr biasa bagi elit PDIP ...