Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta menjelaskan ke publik secara terbuka di balik kisruh dugaan pencatutan namanya dalam perpanjangan kontrak Freeport.

Pakar hukum tata negara Margarito Kamis mengatakan, Jokowi sebagai pemimpin bangsa ini harus berani mengatakan setop perpanjangan kontrak dengan perusahaan asal amerika Freeport.

"Kalau tidak, DPR bisa melakukan interpelasi kepada presiden guna membuka semuanya kepada publik," ujar Margarito, Jakarta, Minggu 6 Desember 2015.

Kisruh persoalan Freeport bergulir setelah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said melaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.


http://nasional.sindonews.com/read/1...ort-1449462648

Jika benar nama Presiden dicatut, SN layak dinonaktifkan. Jika benar RI akhirnya menyerah tentang perpanjangan kontrak Freeport, Presiden juga layak!