Pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden oleh Ketua DPR Setya Novanto untuk memperoleh saham PT Freeport dan pembangunan pembangkit tenaga listrik di Papua merupakan pelanggaran etik dan hukum berupa :

1) penyalahgunaan kekuasaan legislatif menurut konstitusi;

2) pencemaran nama baik pimpinan tertinggi pemerintahan dan negara.

3) pemanipulasian informasi dg menyebutkan Presiden dan Wapres meminta saham padahal tidak benar.

4) Rakyat dan negara dirugikan