Sudirman Said: Surat kepada Freeport McMoran Seizin Presiden Jokowi
Rabu, 2 Desember 2015 | 16:13 WIB




Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said memenuhi panggilan Mahkamah Kehormatan Dewan, Rabu (2/12/2015).


JAKARTA, KOMPAS.com— Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menepis tudingan jika dia "main mata" dengan Freeport McMoran. Menurut dia, surat yang ia layangkan pada 7 Oktober 2015 lalu kepada Chairman Freeport McMoran, James Robert Mofett, atas sepengetahuan Presiden Joko Widodo.

"Bahkan, saya bahas drafnya dengan Presiden," kata Sudirman saat memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Rabu (2/12/2015).

Sudirman menjelaskan, Presiden mengundang James ke Istana Presiden pada 6 Oktober 2015. Dalam pertemuan itu, dibahas keinginan Freeport untuk memperpanjang kontrak di Indonesia.

Pemerintah pun sebenarnya ingin menarik banyak investasi luar ke dalam negeri. (Baca: Fahri Tuding Sudirman Said yang Ingin Percepat Perpanjangan Kontrak Freeport)

Namun, pemerintah terbentur dengan peraturan pemerintah tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang mencakup pembahasan perpanjangan kontrak baru bisa dilakukan dua tahun sebelum berakhir. Kontrak Freeport sendiri berakhir pada 2021.

"Akhirnya, solusinya mereka buat surat assurance yang menyatakan bahwa kontrak mereka akan dilanjutkan," kata dia. (Baca: Soal Perpanjangan Kontrak Freeport, Ini Dilema yang Dihadapi Pemerintah)

"(Setelah pembuatan draf) Presiden bilang, 'Kalau ini sudah cukup, ya dilanjutkan saja'. Freeport bilang kalau ini sudah cukup membantu'," lanjut Sudirman.

Sudirman menambahkan, dalam pembuatan draf surat itu, ia tak sendirian. Sudirman dibantu oleh Setjen dan Biro Hukum Kementerian ESDM. (Baca: Luhut: Kalau Tidak Untungkan Indonesia, 'Ngapain' Kontrak Freeport Diperpanjang?)

"Substansinya disetujui Presiden dan Freeport. Saya bekerja sesuai formal," ujarnya.

http://nasional.kompas.com/read/2015...residen.Jokowi

http://bisniskeuangan.kompas.com/rea...rpanjangan.IUP

Menteri ESDM Bakal Keluarkan Permen Atur Kepastian Perpanjangan IUP
Kamis, 10 September 2015| 19:31 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said segera akan mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM setelah revisi Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2014 disetujui oleh Presiden Joko Widodo. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Teguh Pamuji menyampaikan, permen tersebut akan mengatur kepastian dari pemerintah terkait keputusan pengajuan perpanjangan izin usaha pertambangan IUP). “Kapan pemerintah memberi keputusan akan diatur di Permen yang akan mengatur bahwa pemerintah, misalnya, selambat-lambatnya harus memberikan kepastian sebelum berakhir masa kontrak,” kata Teguh, di Jakarta, Kamis (10/9/2015).

Revisi PP 77/2014 sendiri substansinya mengenai batas waktu pengajuan perpanjangan IUP. Teguh mengatakan, untuk IUP mineral logam dan batubara batas waktunya menjadi paling cepat 10 tahun dan paling lambat 2 tahun sebelum berakhirnya masa kontrak.

Sementara itu, untuk IUP mineral non-logam batas waktu pengajuan perpanjangan bisa dilakukan 5 tahun paling cepat, dan 1 tahun paling lambat sebelum masa kontrak berakhir.

Teguh menyampaikan, ada sekitar lima sampai tujuh IUP yang sudah bisa mengajukan perpanjangan dalam 10 tahun ke depan, termasuk para raksasa tambang PT Freeport Indonesia, PT Newmont Nusa Tenggara, serta PT Vale Indonesia. Perubahan substansi batas pengajuan perpanjangan masih dalam pembahasan, namun diharapkan hal itu bisa disepakati oleh Presiden Joko Widodo pada September atau paling lambat Oktober ini.

Otomatis IUP

Teguh menambahkan, apabila pengajuan perpanjangan disepakati, secara otomatis pemegang Kontrak Karya berubah status menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Sementara itu, perusahaan PKP2B berubah status menjadi IUP.

Freeport Indonesia yang masa kontraknya akan berakhir pada 2021 mendatang, kata Teguh bisa mengajukan perpanjangan lebih awal sebelum 2019, apabila revisi PP 77/2014 disepakati.

Namun, pada 2021 nanti secara otomatis perusahaan tambang berbasis Amerika Serikat itu akan berubah status menjadi IUPK. “Tim perubahan dari KK menjadi IUPK sudah dibentuk diketuai oleh Dirjen Minerba sendiri. Kemudian ada tenaga-tenaga ahli hukum,” sebut Teguh.

Selain memberikan kepastian hukum dan usaha, deregulasi ini juga diyakini akan mendorong investasi masuk. Masih mencontohkan Freeport, Teguh mengatakan, apabila Freeport diberikan perpanjangan kontrak sekarang, akan ada investasi masuk sebesar 5,5 miliar dollar AS untuk pengembangan tambang bawah tanah.