Kejaksaan Agung tidak perlu menangani kasus Setya Novanto minta saham ke Dirut PT Freeport Indonesia. Apa yang dilakukan oleh Setya Novanto belum masuk ranah tindak pidana korupsi atau pidana lainnya. Dia baru minta, belum ada terealisasi, saham yang diminta belum diberikan.
Tapi, kalau pencatutan nama Presiden Jokowi untuk minta saham, bisa ditangani aparat hukum, tapi tentunya bukan Kejaksaan Agung yang menangani. Ini adalah pidana perbuatan tidak menyenangkan dan yang menangani seharusnya Polri, dan itu pun dengan syarat Presiden Jokowi dan Wapres JK sebagai korban terlebih dahulu harus membuat laporan ke Polri.
Lalu kenapa Kejaksaan Agung sudah melakukan start penanganan kasus Setya Novanto minta saham? Kejaksaan Agung nampaknya mau cari muka setelah jaksa agung babak belur dihajar opini terkait dugaan menerima aliran dana dari gubernur Sumatera Utara non aktif.

Namun demikian, Setya Novanto jelas melakukan pelanggaran kode etik. Dan itu harus ditangani oleh Majelis Kehormatan DPR (MKD). Saat ini MKD tengah menggelar sidang tersebut.