Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai proyek reklamasi 17 pulau di laut utara Jakarta dimanfaatkan berbagai pihak untuk kepentingan politik. Mereka menyasar posisinya sebagai seorang gubernur.

Ahok, sapaan akrab Basuki mengatakan, banyak protes yang dilayangkan terkait dilaksanakannya proyek tersebut kepada Pemerintah Provinsi DKI, termasuk rencana aksi unjuk rasa yang akan dilakukan hari ini, Rabu, 2 Desember 2015 pada pukul 13.00 WIB di kawasan Muara Angke.

"Seolah-olah saya yang memberikan izin reklamasi 17 pulau. Seolah-olah saya bisa mencabut izin. Ini jadi politis," ujar Ahok di Balai Kota DKI, Rabu, 2 Desember 2015.

Padahal, meski bertanggungjawab, ia sebenarnya hanya menjalankan amanat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 52 Tahun 1995 Tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Keppres yang ditandatangani Presiden kedua RI, Soeharto, itu bahkan mengatur posisi hingga peruntukkan dari ke-17 pulau. Pemerintah Provinsi DKI ditugasi mengadministrasi pelaksanaan proyek.

Maka dari itu, Ahok mengatakan, pada Rabu, 25 November 2015, Pemerintah Provinsi DKI mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta kepada DPRD DKI. Raperda tersebut mengatur penggunaan Pulau N, O, P, dan Q untuk dijadikan kawasan pelabuhan laut terpadu.

Ahok mengatakan, tidak tepat bagi warga untuk terus memprotes dilakukannya proyek reklamasi kepada Pemerintah Provinsi DKI saat ini.

"Bisa enggak saya melawan (tidak melaksanakan) Keppres yang sudah diterbitkan?" kata Ahok.

Meski demikian, karena hidup di negara demokrasi, Ahok mengatakan, ia tidak akan mempermasalahkan aksi penyampaian pendapat apapun yang dilakukan warga. "Orang kalau mau demo silakan saja," ujar Ahok.

http://metro.news.viva.co.id/news/re...edium=facebook

sabar koh