Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin mengatakan bingung dengan posisi Setya Novanto saat bertemu dengannya. Maroef dan Setya telah bertemu sebanyak tiga kali. Dua pertemuan terakhir membicarakan upaya perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia.

Maroef, ketika ditanya anggota Mahkamah Kehormatan Dewan Akbar Faizal apakah Setya menemuinya sebagai Ketua DPR atau dalam kapasitas lain, mengatakan posisi Setya saat itu beda tipis antara Ketua DPR atau pengusaha.

Mantan Wakil Ketua Badan Intelijen Negara itu membenarkan ada permintaan kompensasi saham sebesar 20 persen, dengan rincian 11 persen menurut Setya ditujukan kepada Presiden Jokowi dan 9 persen sisanya untuk Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Ada pula kompensasi lain yang diminta Setya, yakni terkait permintaan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air.

Permintaan saham oleh Setya selaku pejabat tinggi negara, dipandang Maroef tak etis. Obrolan Setya yang ke sana ke mari juga membuatnya tak nyaman.

Maroef juga curiga kenapa dalam pembahasan perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia dengannya, Setya justru membawa pengusaha minya Riza Chalid, bukannya otoritas berwenang seperti Komisi Energi DPR yang berada di bawah Setya selaku Ketua DPR.

Maroef mengaku khawatir disangka berniat macam-macam, sehingga akhirnya pada pertemuan ketiga antara dia dan Setya, dia diam-diam merekam seluruh pembicaraan lewat telepon selularnya.

Ponsel yang saat itu ia geletakkan di meja sesungguhnya telah dalam posisi on untuk merekam. Perbincangan pun mengalir didominasi Setya dan Riza, sementara ponsel Maroef merekam semuanya sepanjang percakapan.

Ponsel itu kini telah diserahkan Maroef ke penyidik Kejaksaan Agung, sedangkan ia memegang kopi rekaman.

Rekaman itulah yang kemudian dijadikan alat bukti oleh Menteri ESDM Sudirman Said dalam melaporkan dugaan pelanggaran kode etik oleh Setya ke Mahkamah Kehormatan Dewan.

Maka, setahun setelah menjabat sebagai Ketua DPR, Setya kini menghadapi ancaman terbesar dalam karier politiknya

http://www.cnnindonesia.com/politik/...au-pengusaha/.