Hak Asasi Manusiaadalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

“Manusia atau warga negara memberikan kebebasan dan nyawanya untuk negara, sebagai gantinya negara akan melindungi mereka dari serangan serigala atau manusia lainya, menjaga agar hak asasi antar individu tidak saling bersinggungan demi menghindari terjadinya konflik”

a)Hak-hak pribadi (personal Right) meliputi kebebasan menyatakan pendapat,kebebasan memeluk agama, bertahan hidup.
b) Hak-hak ekonomi (property right) hak untuk memiliki sesuatu, membeli atau menjual serta memanfaatkannya.
c) Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan atau (Right of legal Equality).
d) Hak-hak asasi politik (Political right) yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan.
e) Hak-hak asasi sosial dan budaya (social and culture right) misalnya hak untuk memilih pendidikan.
f) Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan (procedura rights) peratuaran dalam hal penangkapan.

Coba bayangkan Agan berdiri di tengah suatu masyarakat. Agan memiliki bola HAM, dan agan yang lain juga memiliki bola HAM nya sendiri-sendiri.

Apabila terjadi persinggungan antar bola HAM, namun belum bersentuhan fisik, terkadang kita mulai merasa tidak nyaman.


Dengan mengacu kepada Hak Asasi yang melekat di setiap individu dan juga atas dasar “Kontrak Sosial", Negara wajib melaksanakan kewajibannya, melindungi, memenuhi kebutuhan, menghormati serta mempromosikan Hak Asasi seluruh warganya, sebagai balasan atasan kerelaan Warganya memberikan kebebasan dan nyawanya kepada Negara.
Maka dari itu Negara sebagai bentuk pelayanannya menciptakan sistem, demi terciptanya keteraturan dan tidak adanya persinggungan Hak Asasi antar warga Negaranya, sehingga hukum pun diciptakan.

Ilustritasi di atas menunjukan adanya persinggungan hak asasi sesama manusia. Misalkan saja itu perkelahian antar perseorangan yang berbuntut tewasnya salah satu dari antara mereka (A/B).
Ini jelas sudah masuk pelanggaran HAM, pelanggaran di sini bentuk konfliknya adalah konflik pelanggaran Hak secara horizontal; karena sama-sama warga sipil/perseorangan.
Ini akan menjadi pelanggaran Pidana, apabila Negara melalui alat serta lemabaganya merespon konflik tersebut, karena Negara sudah menjamin Hak seluruh warga Negaranya yang dituangkan dalam Peraturan.

Jadi, tindak pelanggaran Pidana itu, A-B bersinggungan Haknya dan sudah melebihi dan melanggar apa yang sudah dipromosikan Negara lewat produk hukum (baca: peraturan), dan Negara wajib memberikan pelayanannya untuk menindaklanjuti pelanggaran tersebut lewat lembaga-lembaga/alat Negara yang ada.

Akan beda cerita bila konflik tersebut tidak mendapat respon dan tidak ditindaklanjuti oleh aparatur Negara, bila kasusnya tidak mendapat tindak lanjut dari aparat seperti ini, kasus tersebut sudah digolongkan sebagai Pelanggaran HAM; dimana Negara adalah pelanggarnya.
Misalkan, A bersengketa dengan B, sengketa sampai menghilangkan nyawa si B, dan sudah ada pelaporan terkait jatuhnya korban jiwa si B ke aparatur Negara karena sudah melanggar peraturan tetapi tidak ada tindak lanjutnya, ini sudah menjadi pelanggaran HAM.

Kok pelanggaran HAM?

Iya pelanggaran HAM, seperti yang disebut di atas pelanggaran ini pelakunya adalah Negara, karena Negara melakukan pembiaran, yang secara tidak langsung berarti Negara sudah melanggar “Kontrak Sosial”manusia dalam ber-Negara, dimana pelaku pelanggaran HAM di sini adalah Negara lewat aparaturnya yang tidak memberikan pelayanan.
Emang bedanya terlalu tipis, yang membedakan antara tindak pelanggaran Pidana dan pelanggaran HAM, ya hanya di situ; keterlibatan Negara dalam melayani Hak-hak warganya.