Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) ingin mendorong penerapan komputasi awan (cloud computing) oleh pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) di Indonesia agar bisa mandiri dan sejahtera.

“Salah satu pasar yang potensial bagi adopsi cloud computing adalah UKM. Saat ini terdapat sekitar 55 juta UKM yang bergerak di berbagai segmen bisnis. Sektor ini berpotensi akan terus mengalami peningkatan setiap tahun. Setiap tahun ada pertumbuah bisnis UKM sekitar 5%, ini potensi besar bagi adopsi Cloud,” papar Menkominfo Rudiantara, pekan lalu.

Pria yang akrab disapa RA ini mengungkapkan, guna mendorong penggunaan cloud computing, ada tiga hal yang akan dilakukan pemerintah yakni mendorong device, network, dan application (DNA).

Pemerintah akan melakukan sertifikasi terhadap semua perangkat teknologi informasi (TI) yang beredar di Indonesia untuk mengetahui kualitas dan tingkat keamanannya. Pemerintah akan mempercepat proses sertifikasi dari tiga bulan menjadi 14 hari agar ketersediaan device untuk cloud banyak dipasar.

Di sisi jaringan, pemerintah akan mendorong percepatan pembangunan jaringan internet di seluruh wilayah Indonesia baik pembangunan infrastruktur fixed dan mobile broadband.

Di sisi aplikasi pemerintah akan mendorong agar hasil karya pengembang (developer) konten dan aplikasi lokal untuk bisa digunakan di berbagai sektor seperti di kelautan, pertanian dan lainnya.

Pada kesempatan sama, Pengamat teknologi informasi (TI) Ricardus Eko Indrajit mengakui cloud computing tepat diterapkan di Indonesia.

"Adopsi cloud membuat perusahaan lebih efisien, baik dari sisi biaya maupun efektifitas usaha. Jika selama ini banyak korporasi yang mengalokasikan belanja modal yang besar untuk belanja server, belanja pegawai TI, jika menggunakan cloud dana capex bisa di geser menjadi opex agar lebih efisien,” katanya.

Disarankannya, pemerintah mendorong pembuatan IP protokol dengan yang ketat, sehingga walaupun data center terletak di luar negeri, namun data nasabah (user) hanya bisa di akses oleh user sendiri.

“Kami harapkan pemerintah mendorong pengembangan algaritma enkripsi khusus Indonesia agar tidak mudah di salah gunakan. Kami mengusulkan kalau bisa sandi yang dipakai adalah menggunakan bahasa daerah di indonesia supaya lebih aman," jelasnya.(ak)