Merdeka.com - Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan mengaku bahwa pemerintah tidak akan mempolisikan kasus pencatutan nama yang diduga dilakukan oleh Ketua DPR Setya Novanto dalam kasus perpanjangan kontrak PT Freeport. Luhut justru menyebut Menteri ESDM Sudirman Said aneh karena membongkar kasus tersebut.

"Kami tidak ada waktu melakukan langkah hukum. Menurut kami itu aneh. Mengapa dilaporkan oleh menteri Sudirman, tanya saja dia kenapa dia laporkan itu," kata Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan saat jumpa pers di Kantornya, Jakarta, Kamis (19/11).

Menurut Luhut, pemerintah saat ini sedang fokus penanganan ekonomi, ketimbang melaporkan pencatutan nama Presiden Jokowi. Sebab, pemerintah juga tak mempunyai keinginan memperpanjang kontrak PT Freeport sebelum tahun 2019 mendatang.

"Kami tidak punya atensi atau keinginan negoisasi perpanjangan kontrak sebelum 2019. Anda pegang itu, Presiden tidak mau. Dia selalu katakan, smelter harus jadi, local content harus ada, divestasi harus ada dan pemberdayaan masyarakat harus jalan," kata Luhut.

Nama Luhut sendiri paling banyak disebut dalam transkip yang diduga dilakukan oleh Setya Novanto, Bos Freeport Indonesia dan seorang pengusaha yang disebut berinisial R. Namun Luhut mengaku tidak terganggu dengan pencatutan namanya itu.

"Saya tidak merasa tercemar. Biasa-biasa saja menurut saya. Saya tidak salah," kata Luhut.
Sumber