Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II DPR, Teguh Juwarno menilai jajaran direksi di Jakarta International Container Terminal (JICT) hanya boneka. Sebab, Direktur Utama JICT Dani Rusli dan mantan Direktur JICT Riza Erivan yang dihadirkan di rapat Pansus Pelindo II, Rabu (25/11) ternyata tidak banyak tahu tentang perusahaan pengelola terminal peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok itu.

"Ternyata direksi yang ditunjuk di JICT ini seperti boneka saja, seperti wayang. Mereka tidak tahu bahkan mereka hanya sekedar nurut saja," ujar Teguh di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

Menurutnya, sikap direksi JICT itu mengonfirmasi kecurigaan tentang masalah keuangan di Pelindo II. Sebab, ada kenaikan revenue (penerimaan) bagi Pelindo II, tapi keuntungannya justru semakin turun jikalau dibandingkan valuasi perusahaan pengelola pelabuhan itu.

Teguh menganggap hal itu bukanlah tanpa kesengajaan. "Itu sekaligus menunjukkan bahwa yang namanya penilaian terhadap aset bangsa sengaja dikecilkan ketika bekerja sama dengan pihak lain," tutur dia.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menambahkan, hal janggal lainnya adalah penggunaan pihak ketiga dalam menggaji eksekutif di JICT. Sebab direktur keuangan JICT juga tak tahu lebih detail soal penggajian.

"Kenapa tidak langsung saja? Sementara direktur keuangannya tidak tahu dan mereka sebatas hanya membayar saja. Ini hal-hal yang memang kita melihat dari sisi tata kelola perusahaan. Ini sangat mencurigakan," ucap dia.

Atas dasar itu, Teguh menyebut ada tindak pidana karena telah terjadi penggelapan aset di JICT. "Dalam terminologi ekonomi itu financial engineering. Mereka bermain-main, sengaja, pasti ada pihak-pihak yang diuntungkan. Perlu adanya PPATK itu untuk melihat aliran dana yang diumpetin ini," imbuhnya.

Selain itu Teguh juga mempersoalkan komposisi saham setelah amandemen kontrak pengelolaan JICT oleh HPH dan Pelindo II pada 2014. Berdasarkan kontrak tahun 1999, saham HPH di JICT sebesar 51 persen. Sedangkan Pelindo II memiliki 49 persen.

Sedangkan dalam amanademen kontrak pada 2014, HPH memiliki 49 persen saham dan saham Pelindo II menjadi 51 persen. Namun, berdasarkan valuasi yang dilakukan Bahana Securities dan Financial Research Institute (FRI), saham HPH mestinya bukan 49 persen tetapi di kisaran 26 persen.

Dengan demikian ada 23 persen saham di JICT yang keberadannya menjadi tanda tanya. "Jangan-jangan ada papa minta saham juga di situ," curiganya.(dna/JPG)

http://jawapos.com/read/2015/11/25/1...hanya-boneka/2