Seiring datangnya musim penghujan, bencana Asap di Pulau Sumatera dan Kalimantan berangsur-angsur titik apinya mulai berkurang. Hal ini sangat membantu pemerintah dalam menanggulangi bencana asap. Geliat ekonomi, transportasi dan pendidikan mulai kembali normal, didaerah-daerah yang terdampak asap, dengan melihat kembali aktivitas perdagangan di masyarakat, anak-anak yang mulai masuk sekolah dimana sekian lama diliburkan, dan aktifitas bandara yang ramai kembali. Psikolog Tika Bisono mengatakan masyarakat terlalu mudah memaafkan pihak-pihak yang terlibat membakar hutan dan lahan sehingga kasus pembakaran terus terjadi bahkan meningkat di tahun 2015. Banyak masyarakat yang cenderung marah saat bencana kabut asap melanda. Tapi begitu bencana selesai karena hujan mereka merasa sudah selesai dengan kabut asap dan tidak ada upaya untuk mencegah agar pembakaran hutan dan lahan tidak terjadi lagi. Di satu sisi, pemerintah dianggapnya belum bekerja maksimal dalam menangani bencana asap dan mencegahnya terjadi lagi di kemudian hari. Pemerintah dan masyarakat terkadang cenderung terlambat dalam mengantisipasi bencana asap. Begitu bencana terjadi, baru kita semua bergerak untuk menanganinya. Kita suka terlena dengan keadaan, ini yang perlu diperbaiki oleh kita semua. Mengharapkan pemerintah dan masyarakat agar lebih mengutamakan bencana asap tidak terjadi atau setidaknya berkurang, bukan seperti selama ini yang cenderung menangani korban asap saja. Fokus semua pihak lebih condong pada penanggulangan bencana atau bukan pada pencegahannya. Harus ada upaya preventif agar tidak terulang. Harus berkurang dan ini tidak bisa dilakukan secara instan, karena bencana asap tahun 2015 ini semakin parah dibanding kebakaran 17 tahun terakhir dan jadi penanda bahwa memang bencana asap belum bisa dikurangi. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rapangilei mengatakan jumlah titik api di Sumatera Selatan berkurang drastis berdasarkan hasil pemantauan udara di kawasan pusat kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), pada 10 November. Jumlah titik api sebelumnya mencapai seratus lebih kini sudah berkurang sekitar separuhnya, namun hasil ini belum cukup memuaskan karena masih banyak asap.

Sebenarnya asap ini sudah bisa teratasi seiring dengan beberapa wilayah sudah mulai hujan, namun persoalannya hujan tidak merata sehingga perlu ada proses pendinginan (move up) yakni penyemprotan area yang telah terbakar ini dengan air untuk mempercepat menghilangkan asap.
Selain itu, dari pemantauan udara, ia juga mengamati masih ada titik api baru di tengah lahan yang diperkirakan merupakan lanjutan dari kebakaran lahan gambut (api dari bawah tanah) atau kesengajaan oknum untuk tujuan pembersihan lahan. Pemerintah juga dalam memadamkan api dengn memakai metode "paku bumi" yang dilakukan tenaga ahli asal Afrika Selatan. Metode ini sejauh ini terbilang paling efektif untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan. Metode ini telah berhasil menekan secara drastis titik api di kawasan konsensi Air Sugihan. Ke depan, Indonesia akan mengadopsi metode tenaga ahli Afsel ini karena tidak memerlukan teknologi tinggi. Ini akan digunakan di seluruh daerah. Pada 6 November 2015, Tiga kapal perang TNI Angkatan Laut masih berada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, untuk membantu evakuasi warga korban kabut asap, khususnya balita dan anak-anak. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Ade Supandi, mengatakan, KRI Teluk Jakarta, KRI dr Suharso, dan KRI Banda Aceh akan tetap di Banjarmasin sampai tidak diperlukan lagi di sana. Kehadiran kita di sana juga sekalian standby patroli, jadi itu tugas-tugas yang diberikan pemerintah untuk membantu penanggulangan asap dan masalah kesehatan masyarakat setempat. Mereka juga tetap melaksanakan tugas-tugas TNI.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil mengatakan pemerintah sedang menyiapkan Peraturan Presiden untuk mencegah terjadinya kebakaran di lahan gambut agar tidak terulang kembali. Perpres akan dikeluarkan dengan seluruh tindakan yang diperlukan sehingga ada pencegahan yang efektif. Rumusan Perpres tersebut sedang dalam pembahasan secara detail, termasuk ide pembuatan kontrak "performance" antara pemilik hak guna usaha dengan pemerintah, agar kebakaran kembali ke titik nol. Normatifnya semua dibuat dalam Perpres itu, tapi pelaksanaannya akan kita panggil semua pelaksana HGU dengan pemberi hak, ini sedang dirumuskan. Selain itu, tata cara penanganan kebakaran secara efektif ikut masuk dalam Perpres tersebut, mulai dari adanya sistem peringatan dini hingga penanganan kebakaran kecil, sebagai upaya mencegah membesarnya kebakaran di lahan gambut. Nanti mulai early warning system, tindakan awal, monitoring dan kelembagaan ada disana semua. Sehingga tindakan yang dilakukan bisa efektif. Jadi kalau ada kebakaran kecil, bisa langsung dipadamkan, kita libatkan pemilik perusahaan disitu.

Pemerintah sudah bekerja secara maksimal untuk menghentikan kabut asap yang juga membuat negara tetangga terkena imbasnya. Walaupun saat ini kabut asap sudah mulai berkurang dengan datangnya hujan, pemerintah tetap bekerja secara berkelanjutan antara lain sedang menyiapkan Peraturan Presiden untuk mencegah terjadinya kebakaran di lahan gambut agar tidak terulang kembali, melakukan sosialisasi menjaga kelestarian alam dimana menurunkan aparat TNI, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta melakukan bantuan kesehatan bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat. Mereka bekerja secara simultan dengan semangat tinggi untuk membantu meminimalisir atau memusnahkan titik api yang membuat kabut asap semakin pekat serta memulihkan dan menjaga kesehatan masyarakat terdampak asap. Tindakan tegas terhadap pelaku pembakaran hutan baik dari individu maupun dari korporasi juga sudah dilakukan. Sosialisasi ke masyarakat mengenai pembukaan lahan tanpa membakar dan dan sosialisai upaya menjaga kelestarian lingkungan alam ini dilakukan TNI di beberapa kawasan. Satgas penanganan kebakaran hutan/lahan dan kabut asap melibatkan ribuan prajurit TNI antara lain juga menyiapkan tiga kapal perang TNI Angkatan Laut yang masih berada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, untuk membantu evakuasi warga korban kabut asap, khususnya balita dan anak-anak. Saat ini sudah tidak relevan lagi kelompok-kelompok tertentu menyudutkan pemerintah yang telah salah dalam mengelola hutan sehingga terjadi kebakaran yang merugikan banyak orang. Salah satu solusi agar kebakaran hutan gambut yang mengakibatkan kabut asap segera berakhir maka semua harus dapat berkontribusi positif, baik itu pemerintah Pusat yang bekerjasama dengan pemerintah daerah, perusahaan dan elemen masyarakat Indonesia lainnya. Dengan adanya niat dan kerjasama yang baik untuk segera menuntaskan permasalahan kabut asap maka permasalahan kabut asap diharapkan akan segera berakhir. Semoga !