Jakarta -Bank Indonesia (BI) menyebutkan, ada 4 prioritas kebijakan yang patut ditempuh guna memperkuat ketahanan dan daya saing ekonomi nasional.

Kebijakan tersebut adalah kebijakan memperkuat ketahanan dan kemandirian energi dan pangan, serta ketersediaan air untuk kebijakan industrialisasi di berbagai sektor, kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur fisik dan non fisik serta kebijakan penguatan sektor keuangan.

Demikian disampaikan Gubernur BI Agus Martowardojo dalam "Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2015", di Assembly Hall JCC, Senayan, Selasa (24/11/2015).



Prioritas kebijakan pertama terkait berbagai upaya untuk meningkatkan ketahanan dan kemandirian energi dan pangan, ketersediaan air.

"Dari sisi kebijakan energi, kami merekomendasikan agar kebijakan terus diarahkan pada upaya untuk mendorong peningkatan energi primer dan meningkatkan peranan energi baru terbarukan dalam kerangka bauran energi nasional," kata Agus.

Dari sisi ketahanan pangan, kebijakan untuk membenahi tata niaga impor dan penyelesaian permasalahan distribusi bahan kebutuhan pokok diperlukan dalam jangka pendek guna menjamin ketersediaan pasokan, dan mencegah kesenjangan pasokan saat permintaan meningkat dan produksi terganggu.

Namun, di saat bersamaan, kebijakan jangka menengah dan panjang untuk meningkatkan ketersediaan pangan dari produksi dalam negeri, yakni antara lain melalui modernisasi sektor pertanian, meningkatkan kinerja pertanian di daerah pedesaan melalui program klaster juga perlu dilakukan untuk menopang kemandirian dan ketahanan pangan.

"Terakhir, kebijakan memperkuat ketersediaan air bersih perlu memperoleh perhatian karena akan berkaitan dengan pembangunan ekonomi berwawasan lingkungan," tambahnya.

Prioritas kebijakan kedua, yaitu kebijakan industrialisasi, tidak hanya terbatas pada sektor industri pengolahan tetapi juga berlaku untuk sektor unggulan lainnya.

Agus meyakini, kebijakan industrialisasi juga perlu diarahkan untuk mengembangkan sektor-sektor industri yang memiliki keterkaitan yang panjang dengan berbagai sektor lain (backward dan forward linkage) dan memperluas ruang inovasi serta kreasi termasuk pada industri kreatif industri yang memberikan nilai tambah namun tetap menyerap tenaga kerja yang tinggi, serta industri yang berorientasi ekspor.

"Prioritas kebijakan industrialisasi diatas akan semakin memberikan makna pada pembangunan ekonomi yang seimbang dan berkelanjutan apabila disertai kebijakan yang memfasilitasi pengembangan industri wilayah selain Jawa," tuturnya.

Selain itu, pembangunan kawasan-kawasan berikat perlu pula diikuti dengan pengembangan perkotaan layak hidup (livable city) dan cerdas (smart city) disekelilingnya di pekerja dan talent dapat hidup layak dan membangun aset bagi diri dan masa depan keluarganya.

"Sejalan dengan kebijakan industrialisasi, kami melihat kebijakan di sektor pariwisata dan sektor maritim perlu terus diperkuat sebagai wujud optimalisasi berbagai potensi alam yang dimiliki Indonesia," ujarnya.

Sektor pariwisata memiliki potensi yang cukup besar untuk terus ditingkatkan mengingat sektor ini dapat menjadi peredam gejolak ekonomi, termasuk saat terjadi gejolak nilai tukar rupiah.

Sementara itu, upaya menggali potensi sektor maritim juga perlu terus didukung karena dapat semakin meningkatkan nilai tambah kekayaan sumber daya alam.

"Dalam kaitan ini, kami mendukung penuh upaya Pemerintah dalam meningkatkan industri penunjang galangan kapal (marine plate & marine engine)," katanya.

Prioritas kebijakan ketiga, adalah percepatan pembangunan infrastruktur, baik kebijakan infrastruktur dalam arti fisik maupun kebijakan infrastruktur yang bersifat non-fisik.

Dalam kaitan dengan infrastruktur fisik, BI terus mendukung upaya pemerintah untuk membangun proyek-proyek seperti pembangunan jalan tol, kereta api, dan revitalisasi pelabuhan.

Agus juga meyakini hal ini akan berdampak pada penguatan konektivitas fisik, penurunan biaya logistik yang merata di seluruh wilayah dan akhirnya peningkatan daya saing Indonesia.

"Percepatan pembangunan pembangkit listrik dan transmisinya juga kami dukung penuh karena akan berperan penting dalam mendorong proses industrialisasi," tuturnya.

Dari aspek kelembagaan, komitmen pemberantasan korupsi dan memperkuat kepastian hukum di Indonesia telah mengalami kemajuan.

"Salah satu kemajuan terlihat dari indeks persepsi korupsi yang terus membaik dari tahun ke tahun. Namun, perbaikan perlu dipercepat agar dapat berada pada peringkat yang lebih baik dibandingkan dengan negara lain," jelasnya.

Dalam kaitan dengan aspek kelembagaan ini, berbagai upaya untuk meningkatkan kemudahan berusaha juga perlu diteruskan. Agus juga memberikan apresiasi terhadap berbagai kebijakan deregulasi dan debirokratisasi yang gencar ditempuh Pemerintah dewasa ini.

"Kami meyakini komitmen Pemerintah untuk terus memperbaiki aspek kelembagaan tidak hanya akan meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia, tetapi juga akan dapat memperbaiki daya saing perekonomian kita, yang dalam beberapa tahun terakhir sudah mulai menunjukkan perbaikan dari peringkat 50 pada 2012, menjadi peringkat 37 pada 2015," urainya.

Prioritas kebijakan keempat, penguatan kebijakan di sektor keuangan. Kebijakan di sektor ini selain diarahkan untuk memperluas peran sektor keuangan pada pembiayaan ekonomi, juga diarahkan untuk meningkatkan ketahanan sektor keuangan.

"Kebijakan untuk meningkatkan ketahanan sektor keuangan dalam pandangan kami mencakup dua hal penting, yaitu kebijakan yang terkait dengan landasan hukum penanganan krisis di sektor keuangan dan kebijakan yang terkait dengan kelembagaan institusi keuangan," kata Agus.

Sementara itu, kebijakan prioritas di sektor keuangan yang berkaitan dengan kelembagaan institusi keuangan perlu dilaksanakan secara terkoordinasi dengan otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Pemerintah.

Dalam hal ini, penguatan secara kelembagaan bertujuan agar infrastruktur yang tersedia mampu berfungsi secara maksimal untuk memastikan bahwa para pelaku memiliki modal yang cukup, likuiditas yang memadai, manajemen risiko yang sehat, efisiensi yang tinggi, dan mekanisme entry-exit yang jelas.

Saat pasar keuangan domestik terintegrasi dengan pasar keuangan global, infrastruktur pasar keuangan domestik yang dalam dan likuid juga diperlukan agar memiliki daya redam yang memadai guna menghadapi berbagai gejolak eksternal.

"Untuk itu diperlukan upaya untuk mempercepat pendalaman pasar keuangan yang setidaknya mencakup aspek keragaman instrumen pasar, perluasan basis investor, dan penguatan infrastruktur pasar," pungkasnya.

(drk/hns) DetikFinance