JAKARTA. Perum Bulog telah mendapatkan penugasan impor beras dari luar negeri sebesar 1,5 juta ton. Beras tersebut diimpor dari Vietnam sebesar 1 juta ton.

Yang terbaru dari Thailand, Bulog impor sebesar 500.000 ton. Dengan demikian impor 1,5 juta ton sudah siap mengguyur pasar Indonesia.

Menurut Direktur Pengadaan Bulog Wahyu, penandatanganan kontrak pembelian beras dari Thailand telah diteken Bulog beberapa waktu lalu dengan volume impor sebesar 500.000 ton. Untuk pengiriman beras tersebut ke Indonesia, Bulog memerlukan waktu seminggu atau dua minggu lagi. "Jadi baru masuk nanti bulan Desember," ujar Wahyu di Gedung DPR, Kamis (19/11).

Sementara itu, impor beras dari Vietnam sudah masuk sebanyak 155.000 ton dari 1 juta ton yang sudah diteken kontraknya. Beras tersebut telah disebar ke sejumlah pelabuhan antara lain di Lhokseumawe, Medan, NTT, Papua, Surabaya dan di sejumlah gudang-gudang tempat transit.

Wahyu mengatkan saat membeli beras dari Thailand sempat terjadi negosiasi yang alot. Negosiasi alot tersebut bukan hanya saja masalah harga, tapi juga kualitas beras yang hendak dibeli Bulog. Bulog menginginkan beras kualitas bagus dengan harga terjangkau. "Jadi kita sangat hati-hati dalam pemeriksaan kualitas beras dan penunjukkan surveyor," imbuh Wahyu.

Menurut Wahyu, ketika membeli beras dari Vietnam, mereka juga mengikuti persyaratan yang diajukan Bulog. Kalau semua beras impor sebanyak 1,5 juta ton itu sudah masuk, maka akan dijadikan cadangan pangan nasional untuk mengantisipasi dampal El Nino.

Metrotvnews.com, Kolaka: Kendati kemarau panjang telah melanda Indonesia, namun tak berarti tak ada panen raya. Bahkan, Sulawesi Tenggara khusus di Kolaka, menggelar panen raya padi di lahan 1,150 ha menghasilkan gabah sekitar 7,1 ton.

"Jadi ini adalah pertama melakukan kunjungan di Sulawesi Tenggara khusus Kolaka, ternyata disaat elnino ini ada panen. Kita lihat potensi disini bisa kita kembangkan sampai 10 ribu hektar. Insyaalah akan memeberikan bantuan mulai irigasi sampai elsintan pengembangan sawah," kata Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman saat panen raya di Desa Tosiba, Kecamatan Samaturu, Kolaka, Sulawesi Tenggara, Sabtu (24/10/2015).

Kerjasama semua pihak membuahkan hasil yang menggembirakan. Bahkan bisa membuat Indonesia dalam setahun pemerintahan Jokowi-JK tak mengimpor beras.


"Sekarang hasilnya kita lihat bersama berkat kerjasama semua pihak. Sekarang ini ada elnino cukup kuat, keras. Tadi baru kami baca, elnino cukup kuat dari tahun 1997-1998. Tetapi berkat kerja keras semua pihak. Sampai satu tahun pemerintahan Jokowi-JK, tidak ada impor beras," paparnya.

Amran mengklaim Indonesia saat ini mengekspor bawang, ekspor kacang ijo, jagung. "Kalaupun ada import bisa terkendali. Kementerian Pertanian menghemat devisa Rp52 triliun," terangnya.

Menteri Amran menghadiri perayaan panen raya padi di Desa Tosiba, Kecamatan Samaturu, Kolaka, Sulawesi Tenggara. Amran juga memberikan bantuan total Rp6 Miliar.

Bantuan tersebut total Rp6 Miliar ini disalurkan melalui buku rekening. Amran juga memberikan 12 unit transplenter, untuk 12 Kelompok Tani, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka.

Selain itu juga diberikan kepada petani bantuan benih jagung sebanyak 60. 000 kg untuk lahan seluas 4 ribu ha.
Panen raya di lahan sekitar 1,150 ha menghasilkan gabah sekitar 7,1 ton.

Pantauan Metrotvnews.com, acara simbolis panen raya ini di hadiri ribuan warga. Dengan antusias mereka memenuhi area panen raya.

VIVAnews - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) meminta pemerintah mencabut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 241 Tahun 2010 mengenai pembebasan bea masuk impor beras. FPDIP juga meminta pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39 Tahun 2010 yang memperbolehkan produsen mengimpor barang jadi.

Ketua I Fraksi FPDIP, Puan Maharani, mengatakan, kebijakan pemerintah untuk membebaskan impor beras tersebut dinilai tidak relevan.

"Dari data (Badan Pusat Statistik) bisa diketahui bahwa produksi beras bisa melebihi kebutuhan nasional. Tapi, ini justru impor beras. Bahkan, bea masuk ditiadakan," kata Puan di sela keterangan pers di ruang Fraksi PDIP, gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta, Rabu 9 Februari 2011.

Namun, menurut Puan, jika kedua peraturan menteri tersebut tetap diberlakukan, Fraksi FPDIP meminta pemerintah untuk memberikan jaminan guna menyerap produk hasil petani itu. "Harus ada jaminan dari pemerintah untuk membeli produk hasil petani yang akan panen raya pada Maret atau April nanti," tuturnya.

Sebab, jika tidak terserap, dia mempertanyakan siapa yang akan membeli produk hasil panen raya, jika impor beras terus membanjir.

Ketika ditanya apakah FPDIP akan merekomendasikan menteri terkait diganti? Dia mengatakan bahwa keputusan itu menjadi hak prerogatif presiden. "Itu bukan hak kami," ujarnya.

Meski demikian, Puan juga sempat mempertanyakan kemungkinan tersebut. "Kalau memang menteri yang bersangkutan kebijakannya tidak bisa mensejahterakan rakyatnya, kenapa tidak," ujarnya.

Sementara itu, dalam penjelasannya, FPDIP menilai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39 Tahun 2010 tersebut dapat mendorong pertumbuhan impor lebih besar. Selama 2010, impor meningkat 40 persen dibanding 2009.

Selain itu, peraturan menteri tersebut berpotensi mengurangi surplus neraca perdagangan, meningkatkan ketergantungan terhadap luar negeri, dan mengurangi minat investor untuk berinvestasi dalam jangka menengah maupun panjang.

Permendag tersebut juga dinilai FPDIP dapat mendorong lahirnya deindustrialisasi yang selama ini menjadi keprihatinan kolektif bangsa. Akibatnya, posisi Indonesia kurang menguntungkan dalam kegiatan ekonomi di kawasan regional.

Dampak lainnya, menurut FPDIP, adalah pemerintah justru mendorong pelaku industri untuk tidak berorientasi produksi, tapi hanya berdagang.

JAKARTA--Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah belum berencana melakukan impor beras pada tahun ini. Presiden cenderung memilih memenuhi kebutuhan beras dari dalam negeri dengan meningkatkan produksi beras nasional.

"Kebutuhan beras kita bisa dipenuhi dengan produksi petani, tidak ada impor. Sampai detik ini tidak ada impor. Meski banyak desakan untuk kita mengimpor beras," kata Presiden usai menghadiri panen raya di Desa Cikarang, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Ahad (27/9).

Menurut Presiden, cadangan beras masih dalam batas aman, yakni 1,7 juta ton. Jumlah itu akan ditambah dengan panen pada November dan panen akhir tahun sebanyak 300 ribu ton. Meski dari cadangan beras itu akan dikeluarkan beras masyarakat miskin (raskin) sebesar 220 ribu ton setiap bulannya, menurut Jokowi, cadangan beras nasional masih cukup.

Ke depannya, kata Jokowi, harus ada insentif petani sehingga bergairah untuk berproduksi. "Dan, semuanya masuk sawah, semua berproduksi sehingga hasilnya akan naik," kata Presiden. Selain itu, Presiden mengharapkan, Bulog dapat menjadi penyangga agar harga beras tidak dimainkan spekulan.

Jokowi juga menilai bahwa impor beras dikhawatirkan dapat memukul harga beras lokal dan merugikan petani. Terlebih, jika dilakukan hal tersebut tanpa perhitungan matang. Sebab itu, kata dia, produksi dan stok beras nasional harus benar-benar dipastikan dengan data akurat.