JAKARTA] Mantan anggota Komite Reformasi Tata Kelola Migas, Fahmi Radhy mendesak agar skandal pemerasan saham PT.Freeport Indonesia oleh sejumlah elite nasional mengatasnamakan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla, harus diselesaikan secara hukum.



Kata Fahmy, masukan nama Reza Chalid sebagai pengusaha yang ikut berkongkalikong dengan Ketua DPR Setya Novanto dalam skandal Freeport itu membuktikan mafioso sudah masuk ke Parlemen dan lingkaran Istana Kepresidenan.

"Adanya SN di Parlemen, Luhut dan Darmo di ring satu istana, bersekutu dengan Reza Chalid yang mafia migas dan tambang. Ini jangan diselesaikan secara politis, tapi harus diselesaikan di ranah hukum oleh KPK," tegas Fahmi, Rabu (18/11).

Fahmi menduga Darmo yang disebut-sebut Setya Novanto dalam pembicaraannya soal jatah saham Freeport bersama Reza Chalid dan Dirut Freeport Maroef Sjamsoeddin adalah Darmawan Prasodjo.

Spoiler for DP:

Darmawan memang biasa dipanggil Darmo, yang merupakan Deputi Kepala Staf Kepresidenan, yang diangkat saat Luhut Padjaitan masih menjadi Kepala Lembaga itu.

"Memang perlu dikonfirmasi dulu apakah Darmo itu memang Darmawan Prasodjo? Sebelumnya Darmo itu deputinya Luhut," kata Fahmi.

Sementara Reza Chalid itu, menurut Fahmi, adalah pengusaha yang sama dan diduga kuat terlibat dalam skandal Petral, seperti temuan audit independen terakhir atas anak perusahaan Pertamina yang dulu bertugas mengimpor minyak itu.

"Saya menduga MRC (Mohammad Reza Chalid) di Freeport Gate adalah orang sama dengan MRC yang di Petral Gate," imbuh dia.



Pada kesempatan itu, Fahmi juga mendukung bila Pemerintah RI melaporkan manajemen Freeport ke otoritas Amerika Serikat, tempat dimana perusahaan itu bermarkas.

Hal itu terkait kuatnya kesan praktik suap yang diduga dilakukan Freeport selama ini, bila berkaca dari skandal pemerasan saham itu. Padahal, di AS, berlaku Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) yang melarang perusahaan-perusahaan asal negara itu melakukan suap.

"Jadi oknum Parlemen dan Istana harus dilaporkan ke KPK. Sedangkan Freeport bisa dilaporkan ke penegak hukum USA," tukasnya.

Yang pasti, bagi Fahmi, kalau benar lingkaran istana, dalam hal ini Luhut dan Darmo, sudah bersinggungan dengan mafia berinisial MRC, maka Presiden Jokowi harus tegas membersihkannya.

"Sebab kalau tidak, Jokowi akan terkontiminasi mafia tambang," tandasnya. [MJS/L-8]

http://sp.beritasatu.com/politikdanhukum/inikah-para-mafia-minyak-dari-senayan-hingga-ring-satu-istana/101852