Nama Presiden dan Wapres Dicatut
NEWS UPDATE: Menteri ESDM Akui Setya Novanto yang Catut Nama Jokowi
Senin, 16 November 2015 19:06 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said membenarkan bahwa politisi yang dilaporkannya ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) hari ini adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto.
Hal tersebut diungkapkan Sudirman kepada Najwa Shihab dalam wawancara eksklusif yang tayang di Metro TV, Senin (16/11/2015) petang seperti dikutip Kompas.com.
Saat itu, Najwa menunjukkan sebuah foto surat laporan Sudirman dan menunjukkan adanya nama Setya Novanto sebagai pihak terlapor.

"Di situ, ada kop surat kementerian, ada paraf saya. Saya kira, ya ini laporan yang saya bikin," ujar dia membenarkan.
"Di sini disebutkan laporan tidak terpuji saudara Setya Novanto," lanjut Najwa.
"Saya sebagai Menteri ESDM, hal-hal sebagai berikut melaporkan, ya itu isi laporan saya kepada MKD," kata dia.

Najwa pun bertanya soal perbuatan tidak terpuji yang dilakukan Novanto.
Sudirman hanya menjelaskan bahwa ada seorang tokoh publik dari lembaga legislatif mengajak sebuah perusahaan yang tidak dalam kapasitasnya.
Padahal, perusahaan tersebut, kata Sudirman, juga tengah bernegosiasi dengan negara.

Dari laporan Sudirman itu, disebutkan bahwa "politisi kuat" yang disebutnya telah meminta jatah saham kepada Freeport dan mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden.
Setelah Sudirman melapor ke MKD, Novanto menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Meski tak ada yang menudingnya sebagai pencatut, Setya buru-buru menyampaikan klarifikasi langsung kepada Kalla. Dia mengatakan tidak pernah mencatut nama Jokowi dan Kalla.

SETYA MEMBANTAH

Senin (16/11/2015) sore, Setya Novanto menyambangi Kantor Wakil Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat untuk bertemu Jusuf Kalla.
Setya yang mengenakan setelan jas berwarna hitam dan dasi merah gelap ini tiba di Kantor Wakil Presiden pada pukul 14.50 WIB.
Pertemuan tersebut berlangsung kurang lebih 30 menit.

Ketika dikonfirmasi, Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini membenarkan dirinya telah mengklarifikasi isu mengenai pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.
"Ya saya harus sampaikan karena saya tidak pernah menggunakan masalah-masalah ini (catut nama) untuk kepentingan yang lebih jauh," ujar Setya.
Setya mengatakan dirinya selalu melakukan atau mendukung kegiatan-kegiatan yang lebih mementingkan kepentingan orang banyak dan negara, sehingga ia membantah isu yang berkembang saat ini.
"Yang saya lakukan adalah yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara dan untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Khususnya, masalah Papua itu tentu saya berjuang supaya masalah pendapatan daripada masyarakat Papua akan lebih baik," kata Setya.

Selain mengklarifikasi tudingan tersebut, Setya mengaku dirinya bertemu Jusuf Kalla sekaligus menyampaikan undangan pernikahan puterinya pada 4 Desember 2015 mendatang.

Sumur : http://m.tribunnews.com/nasional/201...ut-nama-jokowi

Bertemu di Pacific Place, Pencatut Nama Presiden Minta 20 Persen Saham dari Freeport

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengungkapkan besaran jumlah saham PT Freeport Indonesia yang diminta anggota DPR yang mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Saham tersebut, kata Sudirman sebagai pelicin untuk memuluskan langkah PT FI melakukan perpanjangan kontrak karya di Indonesia.
Anggota DPR tersebut kata Sudirman mengatakan jumlah saham itu akan diberikan untuk Presiden dan Wakil Presiden.
"Saham yang diminta 11 persen untuk presiden dan 9 persen untuk wapres. Presiden dan Wapres marah akan tindakan ini," kata Sudirman di Gedung DPR, Jakarta, Senin (16/11/2015).
Sudirman membeberkan, anggota DPR dan seorang pengusaha melakukan pertemuan ketiga kalinya dengan pimpinan PT FI pada Senin 8 Juni 2015 di Hotel Kawasan Pacific Place, SCBD, Jakarta Pusat.
Pertemuan tersebut kata Sudirman berlangsung sejak pukul 14.00 sampai 16.00 WIB.

Menurut Sudirman, dalam pertemuan di SCBD itu, oknum anggota DPR menjanjikan suatu cara penyelesaian tentang kelanjutan kontrak PT FI dan meminta agar PT FI memberikan saham yang disebutkan akan diberikan kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
"Anggota DPR tersebut juga meminta agar diberi saham suatu proyek listrik yang akan dibangun di Timika dan meminta PTFI menjadi investor sekaligus off taker (pembeli) tenaga listrik yang dihasilkan dari proyek tersebut," tuturnya.
Menurut Sudirman, anggota DPR yang menjanjikan suatu cara penyelesaian kepada pihak yang sedang bernegosiasi dengan RI dan seraya meminta saham perusahaan dan saham proyek pembangkit listrik adalah tindakan yang tidak patut dilakukan.
Tindakan anggota DPR tersebut, kata Sudirman bukan hanya melanggar tugas dan tanggung jawab seorang anggota dewan karena mencampuri tugas eksekutif, tetapi juga mengandung unsur konflik kepentingan.
"Lebih tidak patut lagi tindakan ini melibatkan pengusaha swasta yang secara aktif ikut terlibat dalam membicarakan negosiasi dengan PT FI," tandasnya.

Sumur : http://www.tribunnews.com/nasional/2...reeport?page=2

Novanto: Tidak Pernah Kita Bawa Nama Presiden

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Ketua DPR Setya Novanto angkat bicara mengenai pernyataan Menteri ESDM Sudirman Said.
Sudirman menyebut adanya politisi yang mencatut nama presiden dan wakil presiden terkait Freeport.
"Yang jelas saya selaku pimpinan DPR. Tentu tidak pernah kita untuk membawa nama presiden, istilahnya atau mencatut nama presiden," kata Novanto di Gedung DPR, Jakarta, Senin (16/11/2015).
Ia mengatakan selalu berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo untuk membahas persoalan bangsa.
Ia mencontohkan pembahasan mengenai kesejahteraan rakyat "Yang saya lakukan pembicaraan dengan presiden tentu hal-hal yang benar," imbuhnya.
Sedangkan berkaitan dengan menteri-menteri, Novanto menuturkan membahas sesuatu yang bertujuang bagi kepentingan bangsa.

Politikus Golkar itu pun membantah membawa nama presiden ketika sedang melakukan pertemuan.
"Karena kita tentu harus hati-hati membawa nama presiden karena beliau kepala negara kita dan tentu kita harus sampaikan yang betul menyampaikannya yang jelas," ujarnya.
Seperti diberitakan, Menteri ESDM Sudirman Said menyebutkan ada politisi yang telah mencatut nama Presiden Jokowi dan Wapres JK terkait perpanjangan kontrak Freeport di Indonesia.
Politisi tadi menjanjikan kepada pihak Freeport perpanjangan kontrak asal ada konsesi yang didapatkan dari jasanya.
Praktik semacam ini, menurut Sudirman, telah menjadi modus yang telah lama berjalan dalam tata kelola ESDM selama ini.

Sumur : http://www.tribunnews.com/nasional/2...-nama-presiden

Fadli Zon Sebut Sudirman Said Lakukan Manuver Politik

Selasa, 17 November 2015 01:26 WIB


TRIBUNNEWS/HERUDIN
Ilustrasi: Wakil Ketua Partai Gerindra Fadli Zon, Direktur Eksekutif Pol Tracking Hanta Yuda, Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira, Moderator, Dewan Syuro DPP PKB Maman Imanul Haq, Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Faridz menjadi pembicara dalam diskusi, di Jakarta Pusat, Sabtu (7/11/2015). Diskusi polemik mingguan ini membahas rencana reshuffle kabinet yang akan dilakukan pemerintahan Jokowi-JK. TRIBUNNEWS/HERUDIN
Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon menilai Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said sedang melakukan manuver politik.
Yakni dengan mendatangi Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk melaporkan Ketua DPR RI Setya Novanto yang diduga melakukan pencatutan nama presiden dan wakil presiden.

"Ya kalau menurut saya (pelaporan Sudirman Said ke MKD) lebih banyak manuver politiknya. Tentu bagian dari manuver," kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Senin (16/11/2015).
Wakil Ketua Umum Gerindra itu menyebut bahwa Sudirman Said selama ini juga lebih sering menguntungkan PT Freeport Indonesia (PT FI).
Dirinya mencontohkan Menteri ESDM memberikan kelongaran bagi PT Freeport untuk bisa mengekspor hasil tambang di tanah Papua ke luar negeri.
"Dia (Sudirman Said) ini menurut saya yang banyak memberikan fasilitas untuk Freeport."

"Padahal UU mengatakan tidak boleh ekspor kalau belum ada smelter," tuturnya.
Saat bertemu MKD, Sudirman membeberkan, ada anggota DPR dan seorang pengusaha melakukan pertemuan ketiga kalinya dengan pimpinan PT FI pada Senin 8 Juni 2015 di Hotel Kawasan Pacific Place, SCBD, Jakarta Pusat.
Pertemuan tersebut kata Sudirman berlangsung sejak pukul 14.00 sampai 16.00 WIB.

Menurut Sudirman, dalam pertemuan di SCBD itu, oknum anggota DPR menjanjikan suatu cara penyelesaian tentang kelanjutan kontrak PT FI dan meminta agar PT FI memberikan saham yang disebutkan akan diberikan kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
"Anggota DPR tersebut juga meminta agar diberi saham suatu proyek listrik yang akan dibangun di Timika dan meminta PTFI menjadi investor sekaligus off taker (pembeli) tenaga listrik yang dihasilkan dari proyek tersebut," tuturnya.
Menurut Sudirman, anggota DPR yang menjanjikan suatu cara penyelesaian kepada pihak yang sedang bernegosiasi dengan RI dan seraya meminta saham perusahaan dan saham proyek pembangkit listrik adalah tindakan yang tidak patut dilakukan.
Tindakan anggota DPR tersebut, kata Sudirman bukan hanya melanggar tugas dan tanggung jawab seorang anggota dewan karena mencampuri tugas eksekutif, tetapi juga mengandung unsur konflik kepentingan.

Lebih tidak patut lagi tindakan ini melibatkan pengusaha swasta yang secara aktif ikut terlibat dalam membicarakan negosiasi dengan PT FI," tandasnya.(*)

Sumur : http://m.tribunnews.com/nasional/201...anuver-politik

Fadli Zon Tak Percaya Setya Novanto Catut Nama Jokowi
Senin, 16 November 2015 21:14 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon meragukan laporan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, yang menyebut Ketua DPR Setya Novanto mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla ke PT Freeport.
Fadli pun semakin tak percaya jika disebut Novanto meminta saham kepada Freeport dengan menjanjikan kemulusan renegosiasi perpanjangan kontrak.
"Saya tidak yakin beliau melakukan hal itu. Apalagi beliau sudah menyampaikan langsung," kata Fadli saat dihubungi Kompas.com, Senin (16/11/2015).
BACA JUGA: Menteri ESDM Akui Setya Novanto yang Catut Nama Jokowi
Fadli mengaku akan mempelajari dulu materi hingga bukti-bukti yang dilaporkan Sudirman Said ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Menurut dia, bisa saja bukti yang diajukan juga tidak valid.
"Bisa saja rekaman itu direkayasa. Aslinya bukan suara Pak Novanto," ucap Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.
Jika tuduhan Sudirman in tak terbukti, Fadli Zon pun mendorong Setya Novanto melaporkan balik ke kepolisian atas tuduhan pencemaran nama baik.
"Itu bisa dilaporkan yang bersangkutan. Supaya duduk masalahnya jelas," ucap Fadli.
Dalam laporannya ke MKD, Sudirman menyebut Setya Novanto bersama seorang pengusaha menemui bos PT Freeport sebanyak tiga kali.
Pada pertemuan ketiga, Novanto meminta saham sebesar 11 persen untuk Presiden dan 9 persen untuk Wapres demi memuluskan renegosiasi perpanjangan kontrak PT Freeport.
Novanto juga meminta PT Freeport untuk menanamkan divestasi saham sebesar 49 persen dalam pembangunan proyek listrik di Timika.

Sumur : http://www.tribunnews.com/nasional/2...ut-nama-jokowi

JK Dengar Setya Novanto Bertemu dengan Freeport bukan Sebagai Ketua DPR

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mendengar bahwa Setya Novanto mengakui melakukan pertemuan dengan orang PT. Freeport Indonesia, namun bukan sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Pasti bertemu, bukan sebagai ketua DPR karena tidak ada urusannya itu. Saya tidak tahu secara pribadi bagaimana tetapi setahu saya tentu tidak ada pertemuan dengan Ketua DPR tentang itu," ujar Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (16/11/2015).
Mengenai pencatutan nama, Kalla mengatakan hal itu dibantah oleh Setya Novanto yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu.
"Ya, saya mendengarkan, Pak Setya Novanto menyampaikan bahwa dia tidak menyampaikan menjual nama lah," kata Kalla.
Setya Novanto sebelumnya membenarkan dirinya telah mengklarifikasi isu mengenai pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia.
"Ya saya harus sampaikan karena saya tidak pernah menggunakan masalah-masalah ini (catut nama) untuk kepentingan yang lebih jauh," ujar Setya.
Setya mengatakan dirinya selalu melakukan atau mendukung kegiatan-kegiatan yang lebih mementingkan kepentingan orang banyak dan negara, sehingga ia membantah isu yang berkembang saat ini.
"Yang saya lakukan adalah yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara dan untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Khususnya, masalah Papua itu tentu saya berjuang supaya masalah pendapatan daripada masyarakat Papua akan lebih baik," kata Setya.

sumur : http://www.tribunnews.com/nasional/2...agai-ketua-dpr