RMOL. Audit investigasi yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berbeda dengan pemeriksaan lain yang lazim dilakukan lembaga tinggi negara tersebut.

Sebab, audit investigasi ini, kata Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK, Yudi Ramdan Budiman, bakal berujung pada proses ligitasi.

"Itu pasti akan ke pengadilan," ujarnya di Gedung BPK, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Senin (2/11).

Audit investigasi, lanjutnya, dilakukan juga sesuai permintaan lembaga penegak hukum. Sehingga, dalam proses penyusunannya, harus lengkap, mendalam, dan menyeluruh.

"Ini, akan menjadikan suatu proses yang utuh nantinya," bebernya. Setelah rampung, audit investigasi tersebut bakal diserahkan kepada lembaga hukum yang memintanya.

Berdasarkan LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban APBD DKI 2014, pengadaan lahan RS Sumber Waras terindikasi merugikan daerah.

Pertama, kerugian sebesar Rp191 miliar, bila mengacu pada kesepakatan pembelian antara Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) dengan PT Ciputra Karya Unggul (CKU) atau Rp484 miliar, jika berpatok pada nilai jual objek pajak (NJOP).

Merespon hasil audit tersebut, DPRD DKI pun membentuk Pansus LHP BPK. Fokusnya, membahas enam temuan, pengadaan lahan RS Sumber Waras, aset di Mangga Dua, PMP PT Transjakarta, aset inbreng ke sejumlah BUMD, BOP, dan kelebihan pembayaran premi asuransi.

Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta BPK menyusun audit investigasi atas pengadaan lahan RS Sumber Waras, Agustus lalu, menyusul adanya laporan masyarakat kepada komisi antirasuah.

Hingga kini, BPK masih merampung audit investigasi. Menurut Ketua Pansus LHP BPK, Triwisaksana, bakal rampung pada minggu ketiga November ini. [tah]



Lebih berat ini, dibanding kasus yang dilaporin ICW soal etik..

Mudah2an ga mundur lagi deh.. BPK menginvestigasinya kasihan tuh HP anak buah ahax dipinjem kelamaan kan.