Merdeka.com - Hubungan mesra Indonesia dan Jepang sudah terjalin lama sepertinya retak sejak China merebut proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Indonesia boleh saja menutupi keretakan itu, tetapi tidak Negeri Matahari Terbit.

Bagaimana tak retak. Jepang sudah menyiapkan proposal sejak tujuh tahun lalu, tiba-tiba harus menerima kenyataan pahit. Indonesia memutuskan menerima proposal China, tanpa memberikan kesempatan Jepang bikin penawaran baru.

Keputusan diambil Indonesia usai Menteri BUMN Rini Soemarno mengunjung China, pada 23 September lalu. Padahal, Negeri Tirai Bambu baru terjun dalam persaingan merebut proyek pada Maret tahun ini.

Situs berita Nikkei, kemarin, mengungkapkan bahwa Menteri Sekretaris Kabinet Jepang Yoshihide Suga mengecam keputusan Indonesia tersebut. Suga mengungkapkan itu pada Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil yang tengah berkunjung ke Jepang pada akhir September lalu. "Kami tidak bisa menerima keputusan Indonesia yang dibuat lewat proses buram."

Suga tak sungkan menyebut hubungan berbasis kepercayaan sejak lama dibangun Indonesia dan Jepang sudah rusak. Dia menolak keinginan utusan resmi Indonesia bertemu Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe.

Jepang sebenarnya menawarkan proyek kereta cepat dengan rekam jejak teknologi dan keamanan mumpuni senilai USD 4,69 miliar atau setara Rp 64 triliun. Jauh lebih murah ketimbang proposal China senilai Rp 74 triliun.

Namun, pemerintah lebih tergiur dengan janji China tak akan merecoki Indonesia dengan urusan duit dan jaminan. Ditambah lagi, China berkomitmen menyelesaikan proyek itu sebelum masa kepemimpinan Jokowi habis pada 2019.

Sementara Jepang, meskipun menawarkan harga lebih murah, tetap membutuhkan jaminan pemerintah Indonesia. Itu diperlukan untuk menarik utang yen.

"Kami tak ada keinginan untuk mengikuti strategi penuh risiko yang diambil China," kata Suga. "Tidak ada keraguan, China bakal terus menjadi rival berat Jepang dalam mengekspor infrastruktur."

Jepang meyakini, megaproyek tak mendapat jaminan pemerintahnya bakal terkatung-katung.

Jika ditelusuri, keinginan China bersaing dengan Jepang dalam perebutan proyek kereta cepat muncul sejak akhir 2014. Kala itu, Presiden Xi Jinping diduga menginstruksikan pejabat senior China Development Bank untuk merebut proyek tersebut dengan segala cara, guna meruntuhkan dominasi Jepang dan sekutunya, Amerika Serikat, di Asia Tenggara.

Instruksi tersebut memunculkan rumor bahwa China menyuap pejabat pengambil kebijakan di Indonesia. Ini merangsang Jepang, notabene anggota Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), untuk melakukan penyelidikan.

Kemungkinan itu bisa saja terjadi mengingat China bukan anggota OECD yang mengharamkan penyuapan terhadap pejabat pemerintah negara lain.

Terlepas itu, sejumlah pengamat menilai Jepang terlalu percaya diri bisa mendapatkan proyek kereta cepat di Indonesia, hanya karena bermodalkan tradisi hubungan erat. Jepang menjadi lengah mengantisipasi dinamika politik, terutama momentum peralihan kepemimpinan, di Indonesia.

Pemerintah China memanfaatkan kunjungan perdana Jokowi selaku presiden ke Negeri Kung fu itu pada November 2014. Di sela-sela KTT Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), Xi Jinping menggelar pertemuan dengan Jokowi.

Hasilnya, dua bulan kemudian, Jokowi mengumumkan suspensi proyek kereta cepat yang diajukan Jepang. Pendirian Jokowi tak berubah meski sudah diajak merasakan kenikmatan kereta peluru dari Tokyo menuju Nagoya, Saat berkunjung ke Jepang pada Maret 2015.

Jokowi mengelak ketika ditanya wartawan terkait peluang Jepang melanjutkan proyek kereta cepat di Indonesia. Alasan Jokowi mengelak muncul kemudian.

Selepas Jepang, Jokowi langsung mengunjungi China. Jokowi dan Xi Jinping sepakat untuk menggelar studi kelayakan proyek kereta cepat.

Saat ini, Indonesia dan China sudah mendirikan PT Kereta Cepat Indonesia-China. Perusahaan patungan itu milik PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan China Railway International Co.Ltd.

Adapun PSBI adalah anak usaha konsorsium perusahaan pelat merah Indonesia: Wijaya Karya, Jasa Marga, PTPN VIII, dan Kereta Api Indonesia (KAI).

Menarik ditunggu apakah kerja sama Indonesia dan China berhenti di tengah jalan atau berlanjut hingga proyek kereta cepat terwujud.

Sekedar ilustrasi, pada 2004, China berhasil menggenggam kontrak proyek kereta di Filipina. Namun, proyek itu kemudian beku lantaran proses konstruksi berjalan lambat alias tak sesuai rencana.

Filipina kemudian meminta bantuan Jepang untuk menuntaskannya.

Sumber