KEMERDEKAAN BISNIS ONLINE BERAKHIR? INIKAH SOLUSI PEMERINTAH BUAT PENGUSAHA KECIL? | KASKUS

Thread

For You

Hot Threads

Komunitas

Semua Komunitas

Kategori

Story

News

Hobby

Games

Entertainment

Female

Tech

Automotive

Sports

Food & Travel

Pengaturan

Gambar

Lainnya

Tentang KASKUS

Pusat Bantuan

Hubungi Kami

KASKUS Plus

© 2024 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved

Beranda

...

The Lounge
KEMERDEKAAN BISNIS ONLINE BERAKHIR? INIKAH SOLUSI PEMERINTAH BUAT PENGUSAHA KECIL?

TS

z4cknet

09-11-2015 20:30

KEMERDEKAAN BISNIS ONLINE BERAKHIR? INIKAH SOLUSI PEMERINTAH BUAT PENGUSAHA KECIL?

KEMERDEKAAN BISNIS ONLINE BERAKHIR? INIKAH SOLUSI PEMERINTAH BUAT PENGUSAHA KECIL?

Harap Perhatikan Ini Sebelumnya!!!:

Spoiler for ATTENTION:

KEMERDEKAAN BISNIS ONLINE BERAKHIR? INIKAH SOLUSI PEMERINTAH BUAT PENGUSAHA KECIL?

Spoiler for ATTENTION:

KEMERDEKAAN BISNIS ONLINE BERAKHIR? INIKAH SOLUSI PEMERINTAH BUAT PENGUSAHA KECIL?

KEMERDEKAAN BISNIS ONLINE BERAKHIR? INIKAH SOLUSI PEMERINTAH BUAT PENGUSAHA KECIL?

MASA kemerdekaan para pelaku bisnis online tampaknya akan segera berakhir. Kementerian Perdagangan (Kemendag) mewajibkan seluruh produk yang dipasarkan melalui toko online (e-Commerce) harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI)

CEKIDOT LENGKAPNYA

Quote:

YUSKA APITYA AJI ISWANTO
nobitaalone10@yahoo.co.id

Kemendag juga berkomitmen memperketat pengawasan bisnis e-Commerce, sehingga dipastikan seluruh produk yang dijual telah memenuhi ketentuan tersebut.

Bisnis online saat ini memang menjamur di semua lini. Tak hanya di jejaring sosial seperti twitter, facebook hingga instagram sekalipun. Pasar online pun kian menjamur di berbagai situs privat. Pebisnis dengan mudah menjual barang dagangannya dengan cukup membuka web pribadi. Tak sedikit juga nitip ke situs berita. Aturan bisnis ini saat ini masih abu-abu dan sangat longgar.

Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kemendag Widodo mengungkapkan, pengetatan pengawasan akan dilakukan sesuai Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 72/M-Dag/Per/9/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Permendag Nomor 14/M-Dag/Per/3/2007 tentang Standarisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan SNI Wajib Terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan.

Dicontohkan Widodo, Permendag 72 Tahun 2015 mengatur barang impor yang diberlakukan SNI Wajib tidak bisa memasuki wilayah pabean jika tidak memiliki Nomor Pendaftaran Barang (NPB). Dengan demikian, importir produk e-Commerce juga harus mematuhi hal itu. “Apabila barang (e-Commerce) yang diimpornya diberlakukan wajib SNI, tentu akan dicegat di kepabeanan apabila tidak memiliki NPB,” ujar Widodo dalam keterangan pers di kantornya, Senin (2/11/2015).

Selain itu, produk-produk yang dijual secara online juga harus mematuhi Permendag Nomor 73/M-Dag/Per/9/2015 Tahun 2015 tentang Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia Pada Barang. “Barang e-Commerce kena peraturan label maupun SNI,” ujarnya.

Pada dasarnya, lanjut Widodo, pemerintah tidak mendiskrimasi perlakuan pengawasan terhadap barang yang dijual secara langsung dengan barang yang dijual secara online. Meskipun diakuinya, saat ini Kemendag masih menggodok rancangan peraturan terkait e-Commerce.

Selain mewajibkan SNI, Kemendag juga mewajibkan pencantuman label dalam bahasa Indonesia pada setiap produk yang dijual di Tanah Air. “Kami lakukan ini dalam rangka peningkatan daya saing industri nasional,” ujar Widodo.

Menurut Widodo, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2013 dinilai sudah tidak relevan. Karena itu ada diregulasi dengan Permendag Nomor 73 Tahun 2015 tentang kewajiban pencantuman label dalam bahasa Indonesia pada barang. “Dulu batasnya pas barang masuk pabean, sekarang saat barang diperdagangkan di pasar harus pakai label Indonesia,” ujar Widodo.

Informasi tentang asal produk pun diubah jadi semakin detail. Jika sebelumnya informasi hanya ada lokasi kota pelaku usaha, kini harus dengan alamat lengkap.

Sebelumnya, kewajiban mencantumkan label dalam bahasa Indonesia hanya untuk importir dan produsen. Kini dengan adanya Peraturan Menteri Perdagangan yang baru, kewajiban itu juga diberikan untuk pedagang dan pengumpul.

Penguatan pengawasan ini dilakukan Kementerian Perdagangan untuk melindungi konsumen Indonesia. Karena label produk dengan bahasa asing membuat konsumen tidak memiliki pengetahuan tentang produk yang mereka beli. “Kami menderegulasi kebijakan supaya semua produk sesuai SNI,” ujar Widodo.

Menurut Widodo, deregulasi ini berguna untuk simplifikasi perizinan impor dalam rangka percepatan arus dokumen. Juga berguna untuk penyederhanaan terhadap persyaratan perizinan. Selain itu, deregulasi Permendag ini mendorong percepatan pelayanan dan perizinan dan memperbaiki kinerja pelayanan.

Beberapa perubahan proses diubah sesuai dengan Permendag Nomor 72 Tahun 2015. Salah satunya adalah proses pemberian standar SNI, yang tadinya harus memakai Surat Pendaftaran Barang (SPB), kini dihapus dan prosesnya langsung ke pencantuman Nomor Pendaftaran Barang (NPB). “NPB wajib dimiliki oleh importir produk SNI yang wajib dan berlaku sesuai masa berlaku SPPT-SNI,” ujar Widodo.

Widodo mengatakan ada beberapa hal yang harus diperhatikan importir ketika Permendag sudah dideregulasi ini.

Pelaku usaha harus menjaga konsistensi produknya.
Pelaku usaha harus mempertahankan status Sertifikat Produk Penggunaan Tanah SPPT-SNI yang dimilikinya.
Pelaku usaha yang memperdagangkan harus mengetahui asal-usul/identitas pemasok barangnya.
Pos audit akan dilakukan di gudang importir.
Jika dalam pengawasan di pasar atau pos audit ditemukan barang tidak sesuai dengan SNI, NPB akan dicabut dan dibekukan.
Pelaku usaha memiliki SPPT-SNI tipe 1b dan 1n (mainan anak-anak).7. Produk yang sudah diberlakukan SNI secara wajib memberikan pilihan tipe sertifikasi antara tipe 1 dan 5 seperti pada produk pupuk, kakao, dan gula rafinasi. Maka sebaiknya pelaku usaha memilih tipe sertifikasi tipe 5 yang berlaku 4 tahun daripada tipe 1 yang berlaku per shipment.

“Semuanya harus lolos uji dan berkualitas SNI. Jangan saat kita periksa barangnya bagus, tapi pas dijual jelek,” ujarnya.

Salah satu pelaku usaha online asal Bogor, Guntur Eko Wicaksono(24), mengaku keberatan dengan aturan baru ini. “Kita bingung dengan visi Pemerintah sekarang. Pemerintah membuka pintu selebar-lebarnya bagi wirausahawan muda untuk membuka usaha. Setelah usaha, diperketat dengan aturan yang njelimet,” ucap pengusaha online jam tangan itu.

Guntur biasa mengambil suplai jam tangan dari sejumlah pasar jam di Jakarta. “Dari pasokannya saja sudah tidak ber-SNI. Kita lihat saja di mal dan swalayan, hampir semua produk yang dijual pun tak ada label SNI. Ini kan sama saja bohong. Kalau mau bertindak ya jangan setengah-setengah. Babat satu ya babat semua. Jangan terkesan pilih-pilih,” kata dia.

Lobangnya : Sumur Suntik - 1

Nih buat agan yang mau tau pelakunya:

Spoiler for Pelaku Nih:

KEMERDEKAAN BISNIS ONLINE BERAKHIR? INIKAH SOLUSI PEMERINTAH BUAT PENGUSAHA KECIL?

Dan yang ini nih pembelanya: My FAVORITE HERO

Spoiler for Si Pembela Kebenaran Berujar:

Quote:

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengkritik kebijakan Kementerian Perdagangan untuk menarik barang-barang impor yang tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI).

"Tanya sama Menteri Perdagangan (Thomas Lembong) deh. Kalau menurut saya juga enggak tepat, mereka sudah beli langsung ditarik lagi," kata Basuki, di Balai Kota, Kamis (29/10/2015).

Kementerian Perdagangan telah menyelesaikan 15 aturan dari Paket Deregulasi dan Debirokratisasi yang merupakan hasil atau langkah lanjutan dari dikeluarkannya Paket Kebijakan Ekonomi tahap pertama oleh pemerintah beberapa waktu lalu.

Salah satunya adalah mewajibkan produk barang berstandar yang ditandai dengan adanya label SNI.

Menurut Basuki, seharusnya Kemendag memberi kesempatan pedagang berdagang hingga batas waktu selesai.

"Kamu mesti selesai jual dulu. Kalau enggak, pedagang UMKM (usaha mikro kecil menengah) kita bisa anjlok. Rata-rata yang jadi korban bukan pedagang besar lho, tapi pedagang kecil," kata Basuki.

Basuki mengaku telah membicarakan permasalahan ini dengan Menko Kemaritiman Rizal Ramli.

Ia berharap juga dapat menyampaikan sarannya kepada Mendag Thomas Lembong.

Sejumlah toko di pusat perbelanjaan di Jakarta tutup. Pemilik toko khawatir ada razia barang berlabel SNI.
Penulis : Kurnia Sari Aziza
Editor : Ana Shofiana Syatiri

Lobangnya : Sumur Suntik - 2

NAH INI NIH KOMENTAR TS BUAT BERITA DI ATAS

Spoiler for IN MY MIND:

Quote:

Mungkin ada agan-agan disini yang udah baca nih berita. Cuma Ane sendiri sempat shock tadi sewaktu distributor sepatu maho (KW) ane posting soal nih berita. Ane baru tau dan jadi geram sendiri bacanya....Grrrr

Bayangin aja nih ya...kebanyakan yang gulung tikar pastinya para pemain kecil atau bisa dikata reseller yang pastinya tiarap dluan. Nah keuntungan reseller seperti ane yg dagang kawe-kawean yah berharap dari importir. Kalo udah kayak gini kejadiannya mah berarti siap2 tiarap dan bela negara.....lain #eeh.

Pemerintah udah ga buka lowongan buat PNS. Fine....TS Terima
Pemerintah ga permudah permodalan dan perijinan dagang. Fine...TS Terima
Terus Pemerintah mau berlakukan regulasi macam gini? Sekalian aja pak ga usah ijinin ane nikah ama kelarin kuliah #curhatPedagangKawe

Tentunya harus ada kawalan ketat mengenai barang apa saja yang harus mendapat label SNI.
Dan diperjelas mengenai aturan ini itu nya.
Geram liat ada regulasi begini. Mungkin hari ini, tapi mungkin besok2 butuh label halal juga buat jualan sepatu.

Ane lagi menghimpun reseller ataupun pedagang lain macam ane. Mungkin dari FJB mau ikutan bantu buat menyorakkan suara hati kami yang tertindas, dan suara hati ane yang kesepian ini.

Satu lagi.Gerak dan himpun sekarang sebelum tidak ada lagi lowongan buat buka usaha kecil2an.
Pengusaha kecil susah nyari dana pinjaman,
Yang besar susah nyari perijinan,
Pemerintah buncitin perut pake ijin ini itu dan bayaran ini itu dari keringat masyarakat.

Maap kalo koment ane agak berantakan,maklum buatnya subuh gan

SEKIAN DULU DARI TS

Akhir Kata

Quote:

Tidak Perlu Makian dan Sumpahan Agar Orang Mau Berkomentar,Memberikan Rate dan Cendol.
Cause you're content will show your rate and quality.

KEMERDEKAAN BISNIS ONLINE BERAKHIR? INIKAH SOLUSI PEMERINTAH BUAT PENGUSAHA KECIL?

Polling

Poll ini sudah ditutup. - 18 suara

Setujukah Agan Dengan Regulasi bisnis e-Commerce Yang Baru Ini?

Setuju

6%

Tidak Setuju

83%

Liat Aja Nanti Deh, Males Ngurusin Bisnis, Enakan PNS Buncitin Perut

11%

0

4K

Kutip

44

Balasan

Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru

Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!

The Lounge

923.3KThread•84.2KAnggota

Urutkan

Terlama

Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru