CIANJUR, (PRLM).- Pendataan untuk tiga kartu sakti
yang baru saja diluncurkan pemerintah pusat harus
dikawal ketat di lapangan. Ini dikatakan Ketua Lembaga
Kajian Sosial dan Ekonomi Cianjur, Unang Margana
mengingat dalam program Bantuan Langsung
Sementara Masyarakat (BLSM) yang dicanangkan di era SBY, banyak warga miskin Cianjur yang tidak
kebagian karena kesalahan pendataan. Untuk
diketahui, Senin (3/11/2014), pemerintah pusat baru
saja meluncurkan tiga kartu sakti yakni Kartu
Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu
Keluarga Sejahtera. Menurut Unang, pemerintah harus melakukan
sosialisasi mengenai cara mendapatkan dan
menggunakan kartu-kartu tersebut. Pasalnya,
beberapa masyarakat masih mengira kartu sehat
adalah kartu yang dikeluarkan Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) yang mewajibakan masyarakat membayar iuran wajib setiap bulan. "Pemerintah Daerah juga harus meninjau data agar
bantuan ini tidak salah sasaran," kata Unang di
kantornya, Selasa (4/11/2014). Selain itu, harus ada ketegasan dari pemerintah jika
ada oknum petugas di lapangan yang menyalahgunakan
kartu tersebut. Menurutnya, pemerintah harus tegas
dengan tindakan oknum yang memanfaatkan
keluarganya sebagai penerima manfaat tiga kartu ini.
Masyarakat pun hendaknya bisa mengadukan langsung ke pemda apabila ditemukan kejanggalan dalam
propses pendistribusiannya nanti. "Jika terbukti, hendaknya kartu yang dipegang orang
yang salah wajib dirampas petugas pengelola,"
ucapnya. Sementara itu, Nur (29), warga Kampung
Pamagersari, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan
Cianjur, mengaku pesimis jika pendistribusian tiga
kartu sakti tersebut akan berjalan dengan baik.
Pedagang sayuran ini menilai, pendataan BLSM yang
dilakukan sebelumnya pun belum bisa menyeluruh ke masyarakat yang membutuhkan. "Kalau datanya yang BLSM mah banyak yang enggak
kebagian. Padahal, kartu itu sangat dibutuhkan untuk
kebutuhan kesehatan, pendidikan dan mungkin untuk
mendapat bantuan usaha," ucapnya. Nur berharap, pendisitribusiannya pun dipantau oleh
Pemerintah Daerah, sehingga tidak ada peluang untuk
oknum yang mengambil manfaat dari pendistribusian
kartu ini. "Kemarin juga waktu ada pembagian bantuan
BLSM banyak orang mampu yang kebagian karena
alasan dekat dengan petugas pendataan. Jangan sampai terjadi lagi," ucapnya. Kemarin (3/11/2014), Presiden Joko Widodo
meluncurkan program perdananya, yakni Kartu
Indonesia Sehat (KIH), Kartu Indonesia Pintar (KIP)
dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Program
tersebut akan ditujukan untuk 1,289 juta masyarakat
miskin dan bertahap dengan total anggaran sebesar Rp 6,44 triliun, menggunakan anggaran Bantuan
Sosial Kementerian Sosial. KIS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat
miskin terhadap kesehatan dan diberikan kepada
anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sehingga
tidak menggeser Sistem JKN. Program KKS, dibuat
untuk meningkatkan kemapuan masyarakat yang
kurang mampu dan diusulkan dalam bentuk e-money untuk menggerakkan usaha yang produktif.
Sedangkan, KIP pada fase pertama akan diterapkan
pada 18 provinsi kabupaten kota, dengan sasaran
152.434 siswa.