Pengacara PT Godang Tua Jaya dan PT Navigate Organic Energy Indonesia, Yusril Ihza Mahendra, tak gentar dengan rencana pemerintah Jakarta yang akan memutus kontrak kerja sama Godang Tua dan Navigate sebagai pengelola Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, tahun depan. "Saya lawan di pengadilan. Dan kita lihat siapa yang menang nanti," kata Yusril saat dihubungi, Kamis, 5 November 2015.

Yusril optimistis akan menang di pengadilan jika pemerintah dan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok memutus kontrak kerja sama. Soalnya, Ahok lah yang melanggar perjanjian kerja sama. Seperti volume sampah yang dikirim pemerintah ke Bantargebang malah meningkat, tak sesuai dengan kontrak kerja sama. "Ahok yang wanprestasi. Kalau digugat, dia bisa kalah," ucap dia. "Orang sekelas saya tidak akan mudah dipermainkan di pengadilan."

Menurut Yusril, jika Ahok memutus kontrak kerja sama dan mengelola sendiri, yang rugi adalah pemerintah Jakarta. Karena pemerintah tak memiliki alat pengolahan sampah seperti milik Godang Tua dan Navigate. "Mau ditumpuk di Bantargebang? Nanti akan jadi gunung karena tidak ada pengolahan. Kalau sebulan macet, Jakarta jadi lautan sampah."

Ia justru curiga di balik rencana Ahok memutus kontrak kerja sama itu. "Jangan-jangan ada pengusaha Tiongkok yang mau masuk? Emang Ahok enggak bisnis selama jadi gubernur, enggak ada link bisnis?” ucap Yusril.

Terlebih, Ahok menuduh Godang Tua sebagai otak penghadangan truk-truk sampah oleh masyarakat dan melaporkannya ke polisi. "Ahok itu ibarat dengkul gatal, tapi yang digaruk kepala. Omongannya meledak-ledak. Melaporkan ke polisi itu mengalihkan persoalan," ucapnya. Ia mengaku tak paham dengan cara berpikir Ahok yang seperti itu.

Daripada memutus kerja sama, Yusril menyarankan kepada Basuki, Godang Tua, dan pemerintah Bekasi untuk duduk bareng menyelesaikan persoalan pengelolaan sampah. Menurut dia, seperti amanah Badan Pemeriksa Keuangan, sebaiknya dibuat perjanjian baru yang saling menguntungkan. "Kami mau adendum perjanjian," ucapnya.

Pemerintah DKI Jakarta urung melanjutkan kerja sama dengan PT Godang Tua Jaya terkait dengan pengelolaan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat. “Daripada bermasalah terus, lebih baik putus kontrak,” kata Wakil Kepala Dinas Kebersihan Ali Maulana Hakim, kemarin.

Karenanya, kata dia, Dinas tak lagi mengalokasikan dana pengelolaan sampah (tipping fee) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2016. Ketimbang menyerahkan ke pihak ketiga, mulai tahun depan, Dinas memilih mengelola sampah di Bantargebang secara mandiri (swakelola), dengan anggaran sekitar Rp 260 miliar selama setahun.

Menurut Ali, swakelola lebih baik ketimbang melanjutkan kerja sama dengan Godang Tua sampai 2023—tahun berakhirnya kerja sama. Soalnya, jika pemerintah berkukuh melanjutkan kerja sama, akan terus merugi. Seperti yang tertuang dalam laporan Badan Pemeriksa Keuangan atas anggaran pemerintah Jakarta 2013.

Dalam laporan itu, Ali berujar, BPK menyebutkan pemerintah Jakarta telah merugi sekitar Rp 182 miliar karena kerja sama dengan Godang Tua. Begitu juga dengan laporan BPK atas anggaran 2014 yang menilai pemerintah telah merugi sekitar Rp 400 miliar.

Namun, jika kerja sama diputus sebelum masa kontraknya selesai, menurut BPK dalam laporannya, pemerintah harus membayar ganti rugi sebesar Rp 379.284.958.333 kepada PT Godang Tua Jaya. Ihwal nilai ganti rugi itu, Ali tak menyoalkannya. “Kalau dilanjutkan, kerugiannya tambah besar,” ucap mantan Wakil Camat Tambora ini.

http://metro.tempo.co/read/news/2015/11/05/231716271/ahok-putus-kontrak-sampah-jakarta-yusril-saya-akan-lawan/2