JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengakui pasti terjadi kekurangan (shortfall) penerimaan pajak dibandingkan target APBNP 2015.

Darmin mengatakan, Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro tentu sudah menyiapkan sejumlah langkah itu menghadapi shortfall pajak, baik untuk menutupi kebutuhan belanja (cash), maupun defisit anggaran.

“Karena itu (cash dan defisit) dua hal yang berbeda. Itu memang seyogyanya kita dari kabinet sudah menyampaikan ke Presiden secara jelas,” kata Darmin, Jakarta, Kamis (5/11/2015).

Darmin menjelaskan, menteri-menteri bidang perekonomian perlu memberikan penjelasan khusus kepada Presiden, sebab tahun anggaran ini tinggal tersisa dua bulan saja, sementara realisasi penerimaan pajak per 31 Oktober 2015 baru separuh target.

“Ini (perlu dijelaskan) agar tidak menjadi tanda-tanya di masyarakat dan di pasar,” kata mantan Gubernur Bank Indonesia itu.

Menurut Darmin, salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap realisasi penerimaan pajak yakni melambatnya perekonomian.

Kondisi tahun ini, sebut Darmin, serupa dengan periode 2009 di mana realisasi penerimaan pajak turun terseret krisis global.

Sebagai informasi, sampai 31 Oktober 2015, Direktorat Jenderal Pajak memperkirakan realisasi penerimaan pajak baru mencapai 58,6 persen atau sekitar Rp 758 triliun.

Tak ayal, target penerimaan pajak dalam APBNP 2015 yang sebesar Rp 1.294,258 triliun mustahil tercapai.

“Sampai akhir tahun paling hanya sampai Rp 1.100 triliun,” kata Dirjen Pajak Sigit Pramudito, Jumat (30/10).

Dengan begitu, kekurangan penerimaan pajak sekitar Rp 190 triliun, lebih besar dari prediksi sebelumnya Rp 150 triliun.


http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/11/05/123400926/Menteri-menteri.Ekonomi.Akan.Jelaskan.ke.Jokowi.soal.Melesetnya.Penerimaan.Pajak




Dengan kinerja seperti ini msh percaya kah kita bahwa 3 tahun ini bisa dijadikan fondasi???



Presiden Joko Widodo: Sekarang Baru Fondasi Nanti Lihat 3 Tahun Lagi


Jakarta, GATRAnews - Kinerja Kabinet Kerja saat ini, satu tahun pertama, menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi), ibarat meletakkan sebuah fondasi dalam membangun rumah. Membuat fondasi itu menimbulkan persoalan paling sulit dan pelik. Waktu satu tahun, lanjutnya, belum bisa terlihat hasilnya. Namun ia berani bertaruh, di tahun ketiga rakyat sudah bisa menikmati hasil dari berbagai kebijakan yang telah digariskan. Salah satunya, berbagai paket kebijakan ekonomi.

Kepada GATRA, akhir Oktober lalu, Presiden Jokowi menjelaskan persoalan yang dihadapinya selama setahun terakhir, dan perkembangan dari kebijakan yang telah dibuat. Berikut petikan perbincangannya:

Persoalan pangan menjadi salah satu fokus pemerintah. Sejauh mana perkembangannya?

Realitas dan fakta yang ada memang semuanya kita impor. Beras, jagung, kedelai, bawang, gula, daging, buah, gandum, semuanya impor. Ini tentu mengganggu neraca perdagangan. Karena itu, barang-barang substitusi impor itu harus dikejar. Salah satunya yang utama adalah di pangan, di samping juga dalam rangka target swasembada.

Di luar pangan, sejumlah bahan baku, termasuk BBM, juga kita impor, dan jumlahnya besar. Ini harus mulai juga disubstitusi di dalam. Khusus untuk pangan, kenapa ini kita kejar? Karena memang kita ini mempunyai potensi di situ. Lahan ada, petani banyak. Tetapi, menurut saya, prioritas dan fokusnya tidak dikerjakan. Petani dibiarkan bekerja sendiri tanpa didampingi dan dikawal.

Secara umum bagaimana pencapaian swasembada pangan nasional?

Pencapaiannya tidak mungkin satu-dua tahun. Perkiraan saya, paling tidak akan terlihat tiga atau empat tahun ke depan. Misalnya, beras. Kenapa kita tahan betul tidak impor sampai sudah satu tahun ini betul-betul tidak impor. Ya, memang ada kenaikan harga di pasar. Tetapi, kalau kita melihat suplainya juga tidak ada masalah.

Artinya, kekuatan pasokan itu ada. Asal kita tidak menganut rezim impor. Kalau kita takut, lalu sedikit-sedikit langsung impor, yang kasihan para petani. Karena semangat produksinya sekarang ini baru gede-gedenya. Kenapa mereka sangat semangat berproduksi? Karena harga gabah pada level yang baik menguntungkan petani.

Ada rencana dari pemerintah untuk membuat asuransi pertanian?

Itu untuk memastikan semangat berproduksi, juga supaya tidak ada ketakutan hitung-hitungan nanti puso atau kena werenglah. Arahnya ke sana. Tapi memang, keseimbangan ini yang kadang-kadang harus kita kelola supaya harga beras tidak terlalu tinggi seperti di bulan Januari dan Februari lalu, tetapi juga tidak terlalu rendah.

Petani perlu harga yang membuat mereka untung dan bersemangat untuk terus berproduksi, berproduksi, dan berproduksi. Jagung dan bawang juga kita jaga agar harganya tidak jatuh. Tetapi memproduksi agar sampai ke tingkatan swasembada itu perlu waktu. Saya berikan contoh, gula.




Pemerintah akan berkiblat kepada intensifikasi atau mekanisasi pertanian?

Dua-duanya. Artinya, mekanisasi di lahan-lahan yang baru mutlak diperlukan. Tapi di sisi lain, intensifikasi di pertanian yang lahannya sudah ada, juga harus dilakukan.

Lahan di Jawa sudah tidak memungkinkan ekstentifikasi. Rencana pemerintah?

Lebih banyak nanti ke Sumatera dan Papua. Aceh Barat, misalnya, punya peluang yang banyak untuk menjadi lumbung beras karena airnya melimpah, waduknya ada, tapi irigasinya belum dibangun. Kita sering menghadapi situasi seperti itu.

BPS merilis angka kemiskinan naik. Tanggapan Anda?

Ada dua hal kenapa itu terjadi. Pertama, karena kita mengambil kebijakan pengalihan subsidi BBM. Itu mempengaruhi, dan itu memang sudah kita kalkulasi. Kedua, memang ada perlambatan ekonomi global. Dua hal itu yang menyebabkan angka kemiskinan itu sedikit naik. Tapi, saya meyakini dengan adanya ruang fiskal yang baik dari pengalihan subdisi nanti, pada titiknya nanti akan berbalik.

Itu akan kelihatan pada tahun ke berapa?

Di tahun ketiga akan kelihatan. Karena infrastruktur sudah menghasilkan transportasi yang lebih murah, dan ini berdampak kepada distribusi logistik yang lebih murah, dan pada akhirnya membuat harga-harga menjadi lebih murah, terjangkau masyarakat.

Tapi kalau sekarang ini seperti buat rumah yang baru fondasinya, masa yang tersulit dan kadang-kadang juga pahit. Ada hal-hal yang kita tidak hitung, muncul. Pelemahan ekonomi global, kurs dolar yang menguat, seperti itu. Saya kira itu yang harus kita selesaikan. Tapi kita meyakini dan kita harus optimistis, tiga tahun akan mulai kelihatan arah dan pertumbuhan ekonomi. Angkanya akan kelihatan.

Visi pemerintah dalam penguatan sektor industri manufaktur?

Kita ini sering lupa waktu karena dimanjakan oleh harga-harga yang baik dulu. Waktu minyak bumi booming, kita lupa membangun industri. Waktu komoditas booming, kita juga lupa hilirisasi dan industrialisasi. Saat ini, konsentrasi kita sedang di situ. Tidak boleh lagi ada deindustrialisasi.

Sekarang, untuk membangun pelabuhan baru, harus plus kawasan industri. Kuala Tanjung, misalnya, ada 2.000 hektare, ada pelabuhan plus kawasan industrinya. Di Pontianak juga, 2.000 hektare plus industrialisasinya. Bulan depan kita buka di Sorong, 7.000 hektare pelabuhan plus kawasan industri dan power plant di situ.

Karena itu, kita juga mengeluarkan deregulasi-deregulasi yang memudahkan, yang memberikan insentif, baik tax holiday dan tax allowance kepada industri, terutama yang investasi padat karya agar industri itu tumbuh. Untuk industri padat karya, kita berikan insentif tarif listrik berupa diskon 30% untuk malam hari.

Industri garmen dan tekstil bisa memanfaatkannya. Tentunya kepastian pasokan listrik juga harus diupayakan. Lalu, kita akan munculkan kepastian mengenai kenaikan upah, karena pengusaha harus membuat kalkulasi. Kalau iklim-iklim seperti itu diberikan, saya kira industri kita juga yakin dan berani berekspansi dan bisa berinvestasi baru lagi. Kalau nggak, ya jangan berharap.





Industri mana yang akan dijadikan unggulan?

Kalau sekarang, kita harus ngomong apa adanya: angkatan kerja ini memang yang terbanyak lulusan SD, SMP, dan SMA. Hampir 60% ada di industri padat karya seperti garmen, sepatu, tekstil, dan manufaktur. Tapi, kita juga nggak boleh berkonsentrasi di situ. Menurut saya, yang menyangkut banyak tenaga kerja juga adalah industri pariwisata.

Bila tahun lalu hanya 9 juta wisatawan, saya menargetkan dalam lima tahun ini harus lebih dari 20 juta. Kuncinya ada pada promosi. Coba lihat anggaran promosi kita sudah berapa kali lipat, saya kira sudah 10 kali lipat. Efek pariwisata itu bisa ke UMKM, ekonomi bawah ini bergerak, baik yang ada di lapangan, juga yang di desa-desa.

Pemerintah saat ini sedang menerapkan efisiensi. Apa hasilnya?

Hasilnya belum apa-apa saya kira. Mungkin belum ada 20%. Untuk menaikkannya, deregulasi melalui paket-paket kebijakan ekonomi akan selalu dibuat. Setiap minggu, setiap dua minggu nanti akan keluar terus. Nanti bisa jilid 200 atau jilid 300. Serius, ini bersambung.

Pemasukan pajak kurang optimal. Tanggapannya?

Ah, nanti dilihatlah perkiraan kita shortfall-nya kurang lebih Rp 120-an trilyun. Nanti lihat di Desember. Nanti juga kita kan harus hitung-hitungan pula, serapan anggaran kita kan juga nggak 100%. Itu sudah terkalkulasikan, saya kira bukan masalah besar.

Meskipun hanya 80% dari target?

Ya, nggak masalah. Karena tadi, karena hitung-hitungan serapan anggaran kita kan nggak juga 100%. Perkiraan kita serapan anggaran akan mencapai 92%-94%. Jadi, angka-angka itu sudah kita hitung. Kemudian kalau ada kekurangan itu dari mana akan ditutup juga, sudah ada hitung-hitungannya. Jadi, tenang saja.

Bagaimana Anda menilai tim ekonomi Kabinet Kerja dalam setahun ini?

Menurut saya, karena perlambatan ekonomi dunia, karena kurs dolar yang menguat, menyebabkan kelihatannya rapor di bidang ekonomi tidak baik. Tetapi, tim kabinet untuk bidang ekonomi saya lihat sudah bekerja siang dan malam untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Bahwa ada yang hasilnya memang belum maksimal, ya tadi karena memang faktor eksternal. Itu sangat memengaruhi sekali.

Bukannya karena kegaduhan di dalam kabinet?

Kegaduhan, menurut saya, biasa-biasa saja. Karena setiap orang kan punya karakter sendiri-sendiri. Karakternya kan sendiri-sendiri, ada yang gayanya gaya rock, ada gayanya keroncong, ada yang nge-rap. Yang tiap hari nge-rap juga ada. Yang gayanya sok rapper ada, sok rocker juga ada. Ada yang pingin ngepop atau keroncong. Tapi, yang paling penting harus mengikuti visi Presiden. Itu saja. Menurut saya, semuanya masih dalam kontrol Presiden. Kalau sudah keluar dari situ, atau ada agenda lain, saya akan tegas.





Artinya, tim ekonomi akan tetap dipertahankan? Tidak di-reshuffle?

Belum berpikir ke sana.

Tentang salah persepsi mengenai perpanjangan kontrak Freeport?

UU Minerba kan sudah jelas bahwa perpanjangan itu dua tahun sebelum habis kontrak. Kan sudah fix.

Jadi tidak ada janji perpanjangan dari pemerintah?

Bukan masalah janji. Saya sampaikan sewaktu bertemu Freeport (James Moffett mengunjungi Istana Merdeka pada Selasa dua pekan lalu --Red.), setidaknya ada lima syarat yang harus dipenuhi. Urusan royalti harus dibenerin, urusan divestasi harus dibenerin, dan itu tugasnya menteri, dan urusan kandungan lokal itu juga harus dilihat. Kemudian pembangunan industri, berarti smelter, ini harus.

Yang terakhir, pembangunan Papua harus berhati-hati. Saya sampaikan itu. Kalau ini dipenuhi, ya nanti kita bicara dua tahun sebelum itu (habisnya masa kontrak). Mereka ngomong, dan semangat memenuhi itu. Saya kira, ya kita kan memerlukan investasi. Investasi mereka kan nggak kecil, US$ 18 milyar.

Persiapan Indonesia untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN, Indonesia mampu bersaing?

Mampu. Saya sudah minta ke Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian untuk mengidentifikasi dan mencari produk-produk yang berdaya saing untuk kita bisa masuk ke pasar-pasar tetangga kita. Memang harus kita memilih, barang kayak apa, kekuatan kita ada di mana, tidak bisa semua memang.

Tidak perlu terlalu takut sekali karena negara yang lain juga takut dengan kita. Masak kita ikut-ikutan takut, yang benar aja. Mereka (para pemimpin ASEAN) kalau bertemu kita takut. Mereka berpikir, kalau MEA dibuka, jangan-jangan produk Indonesia yang masuk ke negaranya. Saya juga berpikir kalau mereka takut, masak kita jadi ikut-ikutan takut.

Ekonomi Indonesia mudah terombang-ambing dampak ekonomi global dan tidak stabil. Tanggapannya?

Yang pertama karena ketergantungan kita kepada impor sudah terlalu tinggi. Yang kedua, posisi-posisi utang luar negeri dan surat utang yang dipegang asing juga lumayan tinggi. Karena itu, ke depannya substitusi barang impor dan barang-barang modal dan bahan baku itu untuk konsentrasi ke depan. Memang, menurut saya, konsentrasi kita ke depan kepada depresiasi. Kurs kita ini akan kita buat berapa agar daya saing kita baik. Angkanya harus dihitung betul.

Berapa? Bukankah kurs kita sudah di bawah Rp 13.700-an?

Itu harus dihitung. Ya, itu kan APBN. Kita bicara agar produk-produk kita punya daya saing, wong di Cina malah dilemahkan. Kemudian yang kedua, konsentrasi dan fokus kita ini mau ke mana. Dengan begitu, pelatihan dan training tenaga kerja juga akan jelas. Kalau masuk ke industrialisasi, industri yang mana yang kita masuki, sehingga ini menyambung dengan pelatihan tenaga kerja.

Juga pembangunan infrastruktur harus terhubung dengan apa yang kita lakukan. Industri apa dan di mana? Semuanya harus sedetail itu, kalau nggak, akan berjalan sendirian. Nggak akan efisien dan kita kalah lagi nanti produknya dengan negara yang lain.

Yang keempat, mereformasi regulasi kita agar lebih sederhana dan lebih cepat sehingga lebih murah. Kita sedang memproses terus dan kita perbaiki terus, ndak akan ada habisnya itu. Kemudian insentif-insentif, itu harus terus, dan itu yang akan memberikan daya tarik kepada dunia usaha dan investasi.

Yang paling sulit ini adalah mobilisasi domestik dan dana asing agar bisa masuk dan kita arahkan kepada industri-industri yang kita kehendaki. Industri yang padat karya yang secara cepat bisa memberikan lapangan pekerjaan untuk rakyat kita.

Dan itu nantinya, yang kelima, APBN kita harus konsentrasi kepada program-program yang padat karya sehingga lapangan pekerjaan bisa terbuka. Ke depan nanti arah dan fokusnya ke sana. Dan juga tetap jaminan pengaman sosial harus diselesaikan. Kita punya dana kesejahteraan keluarga, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dana desa, KUR dengan bunga yang 12%, tahun depan 9%. Itu yang terus harus kita lakukan.

Bagaimana penanganan asap untuk pelaku korporasi?

Sudah 18 tahun (kebakaran lahan dan hutan --Red.). Jadi, memang ada banyak hal yang keliru dalam pemberian konsesi. Lahan-lahan gambut konsesinya diberikan, kemudian kalau gambut terbakar, itu pemadamannya setengah mati. Kalau lahan biasa begitu terbakar, di-water bombing saja sudah selesai. Tapi kalau lahan gambut, atasnya padam, bawahnya masih menyala. Bukan hanya ribuan yang terbakar, angkanya sudah gede banget. Itu yang membedakan dari negara lain.

Sekarang di Amerika juga terbakar. Di Australia kemarin pesawatnya pulang karena di sana terbakar. Tapi setelah membandingkan, mereka kaget karena luas dan sulit menangani lahan gambut. Kuncinya dua.

Pertama, pencegahan. Ini ada di penegakan hukumnya, harus betul-betul tegas, entah pidana, entah didenda, izinnya dicabut, lahannya dicabut, atau diambil alih lagi.

Kedua, membuat canal blocking dan bersekat, karena dengan kanal bersekat itu lahan gambut akan selalu basah. Kalau gambut tidak basah dan tidak ada air, sampai kapan pun akan terbakar dan itu lama. Jadi pembahasan dengan apa, ya dengan canal blocking, itu kan perlu waktu dengan jutaan hektare yang kita punyai.

Itu dikerjakan, dan semuanya kita gerakkan. Tahun depan saya meminta semua kabupaten dan provinsi untuk menganggarkan agar ini terselesaikan. Korporasi juga wajib membangun ini, juga pemerintah pusat. Bila ini bergerak semua, saya kira akan lebih cepat penanganannya soal asap.

Perlukah peninjauan ulang soal izin yang diberikan di atas lahan gambut?

Itu yang kita perintahkan, sebetulnya tanaman apa yang harus tumbuh di situ, bukan konsesinya juga. Termasuk tanaman yang ditanam. Kalau di Riau, misalnya, ditanam sagu, itu nggak masalah. Tapi kalau yang ditanam yang lain, seperti monokultur dan sawit, ya itu masalah.

Ada UU yang melegalkan pembakaran lahan. Tanggapan Anda?

Itu nanti direvisi. Budaya masyarakat kita membakar. Kenapa itu dilakukan? Karena murah, biayanya 1/20. Kalau kita pakai penebangan traktor dan lain-lain, mahal. Korporasi dan perusahaan pun memilih membakar karena murah.




Sikap pemerintah soal revisi UU KPK?

Sejak awal saya sampaikan, revisi KPK kalau diperlukan, silakan. Tetapi masyarakat, akademisi, ahli-ahli hukum harus diajak bicara. Arahnya hanya satu: harus ke penguatan KPK. Kalau itu ya, saya setuju.

Dalam penguatan KPK, pemerintah punya agenda dalam RUU?

Untuk harmonisasi, menurut saya, yang ini dulu yang RUU KUHP diselesaikan, sehingga diharmonisasikan dengan UU Tipikor dan KPK. Sehingga semuanya saling mendukung dan menuju arah yang sama.

Lanjutan eksekusi mati terpidana mati Mary Jane kenapa belum dilakukan? Bukankah bahaya narkoba sangat besar?

Yang kemarin kita tunda karena di Filipina ada proses hukum hal itu. Terus terang saya tidak mengikuti proses yang ada di sana. Tapi sekali lagi, dalam keadaan darurat narkoba yang seperti ini, ya hukum positif kita masih memberi ruang untuk dilakukan itu (eksekusi --Red.).

Bentrok agama seperti Tolikara dan Singkil seperti bom waktu. Bagaimana pencegahannya?

Kita ini kan juga harus sadar bahwa kita ini negara besar. Bangsa besar yang sangat beragam, majemuk, berbeda agama, suku, ras, dan bahasa. Menurut saya, kalau urusan toleransi umat beragama kita sudah sangat baik. Itu diakui oleh negara lain secara eksplisit. Hanya terkadang, itu bukan murni masalah agama, ada ikutan-ikutan yang lain, yang ikut konflik itu.

Apa yang akan dilakukan pemerintah pada pilkada mendatang? Sudah memantau titik rawan kericuhan?

Semuanya dalam proses identifikasi, daerah-daerah mana yang dalam kategori rawan konflik, sehingga perhatiannya kita berikan lebih kepada kabupaten atau kota provinsi itu. Kalau identifikasinya sudah jelas baru kita berikan pengamanan yang lebih pada wilayah itu. Tapi kalau pilkada serentak ini, menurut saya, lebih adem sekarang malahan. Beda ya kalau tidak serentak, kadang-kadang kanan kiri ikut. Tapi sekarang daerah lain juga ikut pilkada, jadi nggak bisa campur.

Soal kemungkinan reshuffle lanjutan, mengingat PAN sudah di pemerintahan?

Reshuffle tidak bisa dilakukan karena satu hal saja. Banyak hal yang harus dihitung, baik kalkulasi ekonomi, politik, dan kebutuhan di pemerintahan dalam menggolkan sebuah agenda. Saya kira semuanya dihitung.

Bukannya PAN sudah mengirim nama dan siap masuk Kabinet Kerja?

He, he, he..., baru kirim nama saja kok. Saya belum memikirkan.

Kunjungan ke Amerika Serikat, apa saja agendanya? (Catatan Editor: Dani Hamdani wawancara dengan Presiden Jokowi dilakukan pada Selasa, 20 Oktober 2015. empat hari sebelum presiden melakukan kunjungan ke Amerika)

Kita akan menjalin investasi dan perdagangan. Mungkin juga akan berbicara mengenai terorisme dan Laut Cina Selatan. Kalau kita semangatnya untuk investasi dan perdagangan, karena kembali lagi ke poin tadi, mobilisasi dana domestik dan mobilisasi dana-dana asing untuk masuk.

http://www.gatra.com/fokus-berita-1/...t-3-tahun-lagi




Harusnya jokowi awal tahun ini sudah lengser