Jakarta -Presiden Jokowi mulai khawatirkan kondisi keuangan negara menjelang akhir tahun. Apalagi setelah mengetahui penerimaan pajak yang masih rendah dan sampai akhir tahun hanya terealisasi 85% dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2015 sebesar Rp 1.295 triliun.

Dengan belanja yang progresif pada kuartal IV, tentunya akan berpengaruh terhadap cashflow atau arus ka‎s. Menarik pembiayaan dalam waktu sempit juga akan menimbulkan risiko.

Berikut realisasi APBN-P 2015, berdasarkan data Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan per 30 September 2015‎ yang dikutip detikFinance, Kamis (5/11/2015)

Pendapatan negara secara total adalah‎ Rp 989,8 triliun atau 56,2% dari pagu yang tercatat Rp 1.761,6 triliun. Ini meliputi penerimaan dalam negeri sebesar Rp 989,3 triliun dan hibah Rp 400 miliar.

Penerimaan dalam negeri terdiri dari penerimaan perpajakan Rp 800,9 triliun yang meliputi pajak dalam negeri Rp 775,3 triliun dan pajak perdagangan internasional Rp 25,7 triliun.‎ Sedangkan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 188,4 triliun.

Belanja negara, total realisasi adalah Rp 1.248,9 triliun atau 62,9% dari pagu yang sebesar Rp 1.984,1 triliun. Rinciannya meliputi belanja pemerintah pusat Rp 737,7 triliun dan transfer ke daerah dana dana desa sebesar Rp 511,2 triliun.

Belanja yang lebih besar dibandingkan pendapatan membuat pemerintah terpaksa memperlebar defisit anggaran. Posisi sekarang adalah Rp 259,2 triliun atau 116,5% dari pagu yang sebesar Rp 222,5 triliun.

Dengan kondisi terburuk penerimaan yang diproyeksi sampai akhir hanya 85%‎ dan belanja terealisasi sampai dengan 93%. Maka defisit anggaran yang tadinya diperkirakan 2,23% akan bergeser jauh ke 2,6%. Artinya pemerintah terpaksa menambah banyak utang.

sumber : http://finance.detik.com/read/2015/1...watir?f9911013

komen ts : perhatikan kalimat yang saya bold diatas