Yusril Ihza Mahendra, selaku Kuasa hukum PT Godang Tua Jaya (GTJ) dan PT Navigat Organic Energi Indonesia (NOEI), menyatakan lahan untuk mengelola sampah di Bantar Gebang bukan milik Pemprov DKI Jakarta.‎

"108 hektar tanah punya Pemprov DKI disana tidak digunakan sebagai tempat untuk memproses sampah. Pengolahan sampah justru dilakukan di atas tanah seluas 12 hektar milik kliennya," kata Yusril di kantor Ihza dan Ihza Law Firm, Jakarta, Selasa (3/11/2015).

Dengan demikian, kata Yusril, pernyatan Gubernur DKI Jakarta, Basuki ‎Tjahaja‎ Purnama (Ahok) yang selama ini mengklaim tanah tersebut milik Pemprov DKI, keliru.

‎"Jadi tidak benar statement pak Basuki yang bilang itu tanah untuk mengelola sampah punya Pemprov DKI. Yang punya DKI itu adalah tanah yang digunakan untuk stockpile," ujar Yusril.‎

Karena itu, Yusril mengimbau kepada orang nomor satu di DKI itu sesekali mau berkunjung ke Bantar Gebang untuk melihat langsung mana tanah milik Pemprov DKI dan mana tanah milik kliennya.‎‎

"Saya kira pak Basuki sesekali harus ke Bekasi, lihat Bantar Gebang. Mana tanah yang punya DKI, mana yang punya ke-2 orang ini. Kalau sampah DKI Jakarta mau ditumpuk saja disana, yah tidak apa-apa," jelas Yusril.

‎"Jadi, yang punya DKI itu hanya tanah yang digunakan untuk menumpuk stockpile sampah.

Sedangkan tanah pengolahan itu punya 2 perusahaan ini," pungkasnya.
http://m.teropongsenayan.com/20238-y...ukan-milik-dki


fix..YusriL #antiAhok