Pasca terjadi berbeda pendapat, akhirnya pemerintah dan DPR menyetujui RAPBN 2016. Perdebatan sebelumnya adalah dinamika demokrasi. Persetujuan RAPBN 2016 dilakukan dalam Sidang Paripurna DPR, Jumat (30/10) malam. Sepuluh fraksi di DPR akhirnya menyetujui RUU APBN 2016. Satu-satunya fraksi yang sempat menolak RAPBN 2016 adalah Gerindra. Partai itu antara lain menolak penyertaan modal negara (PMN) pada badan usaha milik negara dan menginginkan dianggarkan untuk pos-pos yang langsung meningkatkan daya beli rakyat. Target penerimaan pajak juga dianggap tidak realistis, serta keberatan dengan turunnya anggaran untuk kementerian yang berhubungan langsung dengan kehidupan rakyat.

Sebelumnya, sembilan fraksi lain menyetujui RAPBN dengan catatan, termasuk dalam soal PMN. Partai pendukung pemerintah, PDI-P, menginginkan dana PMN difokuskan untuk program kerakyatan. Penyusunan RAPBN 2016 melalui proses tarik-ulur alot sejak awal. Salah satunya, rencana perluasan Kompleks Parlemen di Senayan, Jakarta, walaupun akhirnya pemerintah dan DPR dalam rapat di Badan Anggaran pada Kamis malam menyepakati perluasan tersebut. Sebelumnya, muncul isu dana aspirasi yang dinamai usulan program pengembangan daerah pemilihan. Dana yang diduga politik uang terselubung itu ditolak pemerintah. Pemerintah dan DPR akhirnya juga sepakat mencabut ketentuan DPR berhak mengusulkan program yang dibiayai dengan dana alokasi khusus fisik karena DPR tidak memiliki kewenangan mengusulkan program.

Berlarutnya pembahasan menyebabkan perhatian publik teralihkan dari hal mendasar, yaitu pengalokasian anggaran dan asumsi yang digunakan pemerintah. Masyarakat tidak mendapat informasi memadai tentang postur RAPBN 2016. Misalnya, mengapa pemerintah perlu memberi tambahan modal pada BUMN, sementara realisasi penyerapan PMN sampai saat ini kurang dari separuh. Pun bagaimana mencapai target penerimaan pajak Rp 1.506,57 triliun. Karena dari target pajak tahun ini Rp 1.294,3 triliun, hingga akhir September, realisasinya baru mencapai 52,31 persen dari standar 67,83 persen. Apabila target pajak tak tercapai, utang bisa membengkak.

Keinginan rakyat jelas, yaitu tersedianya lapangan kerja berkualitas agar perut tidak lapar, dapat berpakaian layak, memiliki tempat tinggal memadai serta terjangkau, hidup sehat, dan anak-anak bersekolah dengan baik. Hak rakyat yang dijamin konstitusi itu harus tecermin dalam APBN. Ketika pembahasan RAPBN berlangsung di Gedung DPR, seyogianya politisi selalu ingat bahwa tujuan pembangunan adalah membuat rakyat sejahtera dan bahagia. Begitu pula, pemerintah telah bekerja keras dalam melaksanakan tugasnya dalam memajukan negeri ini. Maka diharapkan anggota DPR RI dapat bersinergi dengan pemerintah melaksanakan program-program pro rakyatnya sehingga pembangunan di negeri ini dapat tercapai dari segala bidang.