Jakarta, CNN Indonesia -- Dalam lawatan kerjanya ke Washington DC, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyempatkan untuk menyaksikan penandatangan 18 kerja sama bisnis yang dibuat oleh 10 entitas nasional dan 14 perusahaan Amerika Serikat (AS). Total investasi yang dibukukan dari keseluruhan kesepakatan bisnis tersebut mencapai US$ 20,25 miliar.

Entitas nasional yang membuat kesepakatan dengan perusahaan AS meliputi PT Pertamina (Persero), PT Saka Energi, PT PLN (Persero) , PT BNI syariah, PT Cikarang Listrindo, PT Indonesia Power, PT Kereta Api Indonesia (persero), Perum Peruri, dan PT Kilat Wahana Jenggala.

Sementara 14 perusahaan AS yang bermitra atau berkomitmen investasi adalah Corpus Christie Liquefaction, Phillip Morris, Coca Cola, Swift Energy, General Electric (GE), Skychaser Energy, Master Card, UPC Renewables, Caterpillar, Cargill, Crane Currency, Jarden Zinc, Bechtel Corporation, dan Hubbell Power Systems.

Kesepakatan yang berlangsung di Kantor Kamar Dagang AS (US Chamber of Commerce), Washington DC pada Senin (26/10) dihadiri sekitar 250 pengusaha dan pengambil kebijakan dari Indonesia dan AS.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani mengatakan dari sekian banyak kesepakatan bisnis yang ditandatangani, prosesnya sebagian besar sudah berjalan lama.

"Ada beberapa yang prosesnya sudah sangat lama, terutama yang non-energi umumnya sudah cukup matang tinggal finalisasi. Kedatangan Presiden menjadi momentum bagi mereka," jelas Franky.

Berikut 18 kesepakatan bisnis dan nilai investasi tersebut:
1. Perjanjian jual beli gas alam cair (LNG) antara Pertamina dan Corpus Christie Liquefaction senilai US$ 13 miliar
2. Phillip Morris berkomitmen ekspansi hingga 2020 dengan rencana investasi mencapai US$ 1,9 miliar.
3. Coca Cola investasi US$ 500 juta untuk perluasan dan penambahan produksi, pergudangan, distribusi, dan infrastruktur minuman ringan (2015-2018).
4. Pengembangan lahan "shale gas" Eagle Ford, Fasken antara Saka Energi dengan Swift Energy di Webb County, Texas senilai US$ 175 juta
5. PT PLN (Persero) Gorontalo dengan General Electric bersepakat membangun turbin gas dan cydepower berkapasitas 100 MW di Gorontalo senilai US$ 100 juta.
6. Kerja sama Universitas Udayana dengan Skychaser Energy untuk konservasi air dan reduce power consumption senilai US$ 30 juta
7. BNI syariah dengan Master Card meluncurkan kartu debit haji dan umroh
8. PT PLN (Persero) dengan UPC Renewables sepakat membangun Pembangkit Listrik Tenaga Bayu berkapasitas 350 MW (2015-2018)
9. Cikarang Listrindo dengan General Electric sepakat memperluas pembangunan pembangkit listrik (IPP) senilai US$ 600 juta
10. PT Indonesia Power dengan General Electric sepakat membangun pembangkit listrik di Jawa Tengah berkapasitas 700 MW senilai US$ 400 juta
11. PT PLN (Persero) dengan General Electric sepakat investasi US$ 525 juta untuk membangun pembangkit bergerak (mobile) berkapasitas 500 MW di Mataram, Bangka, Tanjung Jabung, Pontianak, Lampung dan Sei Rotan.
12. PT Kereta Api Indonesia dengan General Electric sepakat investasi US$ 60 juta untuk perawatan 50 lokomotif selama 8 tahun
13. PT PLN (Persero) dengan Caterpillar sepakat investasi US$ 500 juta untuk proyek pembangkit tenaga hibrid dan Proyek Solar PV energy storage untuk microgrid di 500 pulau terpencil dengan kapasitas total 2 Giga Watt (GW).
14, Cargill berkomitmen memperluas investasinya di Indonesia hingga 2019 dengan nilai sebesar US$ 750 juta
15. Perum Peruri dengan Crane Currency sepakat untuk membangun pabrik pengaman uang kertas di Karawang senilai US$10 juta
16. Perum PERURI dengan Jarden Zinc sepakat membangun pabrik di Karawang senilai US$ 30 juta
17. PT Pertamina (Persero) dengan Bechtel Corporation sepakat membangun dan mengembangkan kilang selama lima tahun dengan nilai transaksi US$ 800 juta
18. Kilat Wahana Jenggala dengan Hubbell Power Systems sepakat berekspansi pada pabrik insulator transmisi polymer untuk distribusi listrik, dengan kisaran investasi US$ 5- US$ 10 juta.

Jakarta - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menyebutkan, kunjungan kerja Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon beserta rombongan ke Amerika Serikat (AS) menghabiskan anggaran paling sedikit sekitar Rp 4,6 miliar.

Ketua DPR Setya Novanto, Wakil Ketua DPR Fadli Zon, dan rombongan saat ini sedang berada di New York, Amerika Serikat (AS) untuk mengikuti konferensi para Ketua Parlemen Dunia di Kantor PBB di New York, sejak 1 September 2015.

Namun, kehadiran Novanto dan Fadli Zon dalam kampanye bakal calon presiden Amerika dari Partai Republik Donald Trump di New York, Amerika Serikat cukup menghebohkan publik di Indonesia.

Kehadiran Setya dalam kampanye Trump dan dialog yang terjadi di antara keduanya terekam dan diekspose media.

"Perilaku ketua DPR dan rombongan tidak pantas, seolah-olah Indonesia adalah negara kecil yang bisa dibuat lelucon oleh Amerika," ujar Sekretaris Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yenny Sucipto kepada Beritasatu.com, Jumat (4/9).

Fitra, kata Yenny, coba membut kajian riil terkait perjalanan dinas ke AS berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 53/PMK.02/2014 mengenai Standar Tentang Biaya Masukan 2015 (termasuk biaya tiket, uang saku, dan hotel perjalanan Dinas).

Penelusuran Fitra ini, kata Yenny, berdasarkan standar dolar AS dengan perincian sebagai berikut, yakni biaya pesawat ke AS US$ 14.428 untuk sekali perjalanan, uang harian US$ 527 per anggota DPR, dan uang hotel US$ 1.312,02 per malam.

"Maka jumlah anggaran untuk sembilan orang yang berangkat ke AS selama 12 hari adalah Rp 4.631.428.800 (Rp 4,6 miliar) dengan asumsi paket hemat sesuai aturan PMK. Kami menduga, anggarannya lebih besar, bisa mencapai Rp 10 miliar lebih dengan asumsi berbagai tunjangan," jelas Yenny.

Yenny menilai, anggaran perjalanan dinas DPR ke AS tidak transparan dan berpotensi ada kemahalan harga (mark up) karena sistem lumsum. Hal ini, katanya, memboroskan anggaran, apalagi saat dolar naik.

"Agenda kunjungan ke AS juga tidak jelas, bahkan foto-foto dengan politikus AS justru membuat rakyat Indonesia malu. Ini bentuk pemborosan keuangan negara," tegasnya.

"Sepulang dari AS, Fitra akan menagih akuntabilitas biaya perjalanan dinas ini," tambah Yenny.

Dalam catatan FITRA tahun 2015 anggaran perjalanan dinas DPR cukup tinggi yakni :

1. Anggaran Perjalanan Dinas Pelaksanaan Fungsi Legislasi Rp 123.887.811.000

2. Anggaran Perjalanan Dinas Pelaksanaan Fungsi Anggaran Rp 16.457.442.000

3. Anggaran Perjalanan Dinas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Rp 139.955.867.000.