PR mencanangan zona integritas wilayah bebas korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Ombudsman.

Ketua DPR Setya Novanto mengatakan, pencanangan zona integritas adalah bentuk komitmen untuk menjadikan lingkungan parlemen sebagai wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBM).

Hal itu akan dilakukan kata Setya, dengan melakukan pencegahan korupsi melalui reformasi birokrasi dalam pelayanan publik.

"DPR mendorong Sekretariat Jenderal (Sekjen) melanjutkan reformasi birokrasi dan mewujudkan wilayah bebas korupsi dan akuntabilitas unit kerja," ujar Setya dalam sambutannya di Gedung Pustaka Loka, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/11/2015).

Ketua BPK Harry Azhar Aziz yang turut hadir menyambut baik dan memberi apresiasi pencanangan zona integritas yang dilakukan DPR. Menurutnya, hal tersebut adalahh bukti adanya tekad dari lingkungan DPR mengambil prakarsa dan mencegah korupsi di parlemen.

"Makna revitalisasi adalah cara menghidupkan kembali, bukan mengaktifkan kembali," ucap Harry.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Winantuningtyastiti mengatakan, seluruh pegawai DPR sudah menandatangani pakta integritas. DPR kata dia, juga telah melaksanakan surat edaran KPK yang mewajibkan pejabat menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

"Sesuai edaran KPK yang wajib melaporkan LHKPN juga kami laksanakn 100 persen," tutur wanita yang biasa disapa Win itu.

Menpan RB Yuddy Chrisnandy pun menyambut baik adanya pencangan zona integritas di DPR. "DPR adalah salah satu dari 30 lembaga negara yang telah mencanangkan zona integritas tersebut. Masih tersisa beberapa lembaga yang belum melakukan," ucap Yuddy.

Dalam pencanangan zona integritas turut hadir, Ketua KPK Taufiqurrahman Ruki, Ketua Ombudsman dan seluruh pegawai DPR.

source: http://nasional.sindonews.com/read/1...psi-1446439943