Ahok: Buruh DKI Ribut Karena UMP Bekasi dan Karawang Rp 3,5 Juta

Jakarta - Meski Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) setuju UMP DKI 2016 naik menjadi Rp 3,1 juta tahun depan, namun nyatanya buruh masih protes. Menurut Ahok, aksi mereka dipicu oleh rasa kecemburuan terhadap UMP Karawang dan Bekasi yang lebih tinggi jika mengikuti PP nomor 78 tahun 2015.

"Kenapa mereka ribut? Karena Bekasi dan Kota/Kabupaten Karawang kalau menggunakan PP sebab UMP-nya Karawang tahun ini tidak berdasarkan survei KHL (Kebutuhan Hidup Layak) yang betul, tapi karena permintaan buruh," ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Sabtu (31/10/2015).

"Kalau menggunakan UMP dikalikan pertumbuhan ekonomi dan inflasi, maka 2016 Kerawang itu jadi Rp 3,5 juta. Jadi Karawang-Bekasi lebih tinggi," sambungnya.

Ahok menyebut jika benar UMP kedua daerah itu menjadi Rp 3,5 juta tentu tidak adil bagi para buruh yang ada di Jakarta. Sebab, dari segi biaya hidup di Ibu Kota jauh lebih tinggi ketimbang Bekasi dan Karawang.

"Kalau kita survei kebutuhan pokok di Karawang dan Jakarta mahalan mana? Jakarta dong sewa rumah dan transportasi. Mana pantas mereka dapat segitu? Tapi ya kalau tetap pakai PP ya segitu jadinya. Saya sudah sampaikan begitu saja," kata dia.

Meski demikian, Ahok menyebut dirinya harus taat kepada PP nomor 78 tahun 2015 yang sudah diteken oleh Menaker. Dia pun menyebut apabila ada pihak yang tidak setuju dengan PP tersebut maka bisa menggugatnya ke Mahkamah Agung (MA).

"UMP saya kira harus taat kepada PP, lalu buruh ingin gunakan undang-undang nomor 13 tahun 2003. Kita bilang ambil jalan tengah kita tetap pakai PP karena saya enggak boleh melanggar PP kan. Kalau kamu enggak suka PP ini ya gugat ke MA. Soal berhasil enggak berhasil urusan kedua," terangnya.

"Kalau penangguhan sejak 2015 sudah tidak ada penangguhan," tutup Ahok.