Jakarta- Berdasarkan data survei yang dilakukan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), masih banyak masyarakat yang tidak tahu, bahwa subsidi BBM sebelum dicabut oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghabiskan Rp 300 triliun per tahun.

"Bisa dibayangkan jika dana Rp 300 triliun itu digunakan untuk membangun sekolah yang baik, melengkapi sarana kesehatan di pelosok desa, dialokasikan untuk perbaikan jalan dan irigasi, maka pembangunan akan semakin merata di negeri ini," kata Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, dalam diskusi di Hotel Acasia, Jakarta, Sabtu (31/10/2015).

Selain menghabiskan uang ratusan triliun rupiah, subsidi BBM juga tak tepat sasaran. Survei YLKI mengungkapkan, penerima terbesar subsidi BBM adalah masyarakat menengah ke atas, yakni mereka yang punya kendaraan baik roda 2 maupun roda 4.

"Ini adalah gambaran ketidakadilan politik, ekonomi, dan sosial dari subsidi BBM pemerintah yang kurang menyentuh lapisan masyarakat bawah," Tulus menambahkan.

Karena itu, pihaknya mendukung pencabutan subsidi BBM dan berusaha turut memberikan pengertian pada masyarakat, bahwa kenaikan harga BBM memang perlu dilakukan. "Untuk itulah, maka upaya-upaya yang dapat memberikan informasi kepada masyarakat agar dapat memahami kenaikan BBM perlu dilakukan berkesinambungan," ucapnya.

Sebagai informasi, Indonesia mulai menjadi pengimpor(net importer) min‎yak bumi sejak 2004, seiring dengan menurunnya cadangan minyak nasional dan peningkatan kebutuhan di dalam negeri.

Saat ini jumlah cadangan minyak bumi Indonesia tinggal 0,2% dari total cadangan terbukti sedunia. Cadangan terbukti minyak bumi Indonesia akan habis dalam waktu 11,75 tahun dari tahun 2013.