Tahap pertama dari penyusunan APBN, dilakukan oleh pemerintah gan. Pemerintah menyusun yang namanya Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Jadi kalo diibaratkan nih, kita membuat proposal untuk membiayai kegiatan kita selama satu tahun kedepan. Nah pemerintah dalam menyusun R-APBN menyesuaikan dengan kebutuhan tiap – tiap pos, jadi jangan sampai asal nyusun eh pas akhir tahun APBN kita minus, masak harus utang lagi.

Setalah R-APBN yang disusun oleh Pemerintah selesai, selanjutnya R-APBN dibawa oleh Presiden untuk diusulkan serta dibahas bersama DPR. Nah disinilah “perang” menetapkan APBN terjadi. Seperti sekarang ini, beberapa anggota Dewan menolak R-APBN 2016 yang diusulkan oleh Pemerintah. Untuk menjadi APBN, R-APBN harus “mengalahkan” DPR. Maksudnya gini gan, APBN yang ditetapkan itu tidak 100 % sama seperti R-APBN yang disusun Pemerintah. Ada bagian yang ditambah dan dikurangi menyesuaikan kebutuhan (mungkin hanya Pemerintah dan DPR yang tahu).

Setelah terjadi “pergulatan” yang hebat antara Pemerintah dan DPR, R-APBN bisa lolos atau tidak lolos. Ketika R-APBN lolos maka oleh DPR akan ditetapkan menjadi undang-undang dan lahirlah APBN. Kalo gak lolos gan ? seperti yang ane tulis diatas, jika R-APBN tidak lolos, maka Pemerintah menggunakan APBN tahun lalu. Nah ini yang gak enak, APBN tahun lalu harga minyak murah, nah tahun depan diperkirakan naik. Padahal kita pake APBN tahun lalu, kan bisa rugi *hanya contoh negative penggunaan APBN tahun lalu*

Selepas dari “medan perang” dan APBN telah ditetapkan, fase selanjutnya adalah pelaksanaan. Disini Pemerintahlah yang menjadi pemain utama. Contoh seperti penyaluran subsidi dan listrik harus sesuai dengan APBN, missal jika subsidi selama 1 tahun sebesar 1000 rupiah ya berarti Pemerintah harus mengalokasikan 1000 rupiah untuk subsidi, gak kurang gak lebih.Jadi tahap ini adalah tahap untuk mendapat pemasukan (pajak dll) dan membelanjakan anggaran (pembangunan, pendidikan, subsidi, bayar utang dll)

Agar tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, maka pelaksanaan APBN wajib dilakukan pengawasan. Siapa yang mengawasi gan ? untuk pengawasan dilakukan oleh instansi yang berwenang yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jadi BPK akan melakukan kroscek pada tiap-tiap kementrian atau badan yang menerima dana APBN. Apakah rakyat gak boleh mengawasi ? kalo menurut ane sih boleh, tapi kan gak mungkin kita masuk kantor menteri perdagangan kemudian meminta laporan penggunaan dana APBN selama 3 bulan, emang ente siapa ? Rakyat kayak kita cukup mengawal saja penggunaan APBN dan memastikan penggunaannya tepat sasaran.