Wina - Indonesia memprakarsai pertemuan khusus membahas langkah strategis mainstream illegal fishing sebagai kejahatan transnasional terorganisir.

Pertemuan khusus dengan negara-negara yang memiliki kesamaan pandangan itu digelar di Wina, Austria, Kamis (29 Oktober 2015) waktu setempat.

"Illegal fishing telah menjadi fenomena kriminal lintas batas yang terkait kejahatan transnasional lainnya seperti pencucian uang, perdagangan orang dan perbudakan, serta mengancam keamanan negara," ujar Dubes/Wakil Tetap RI Rachmat Budiman dalam sambutan pembukaan.

Menurut Dubes, sangat disadari bahwa tantangan yang dihadapi sangat kuat, termasuk pada tingkat multilateral.

"Mengingat karakteristiknya, maka diperlukan langkah serius dan terarah dari negara-negara yang berkepentingan agar illegal fishing dapat diakui sebagai kejahatan transnasional terorganisir," tegas Dubes.

Dubes mendorong para peserta agar memanfaatkan pertemuan ini untuk membahas dan mencari solusi ke depan mengenai langkah konkret mainstream illegal fishing sebagai kejahatan transnasional terorganisir

Pertemuan ini dihadiri antara lain oleh Duta Besar Australia dan Duta Besar Kosta Rika yang juga menaruh perhatian besar pada isu illegal fishing.

Pertemuan memandang penting untuk lebih memperkuat upaya membawa isu illegal fishing secara politis pada forum-forum penting United Nations Office on Drugs and Crime/UNODC (Kantor PBB Urusan Narkoba dan Kejahatan).

Tak kalah penting adalah mendorong UNODC untuk mengembangkan program pengembangan kapasitas bagi penegak hukum negara-negara yang membutuhkan serta penguatan legislasi nasional.

Disepakati sebagai langkah konkrit ke depan untuk terus mengusung isu illegal fishing secara berkesinambungan pada forum UNODC, termasuk menjajagi kemungkinan digelar pertemuan dalam skala lebih luas dan tingkat lebih tinggi dengan melibatkan negara-negara yang selama ini memiliki pandangan dan kepentingan berbeda atas isu illegal fishing.

Seluruh peserta mencatat pertemuan yang berlangsung pertama kali ini sebagai momentum bersejarah dalam upaya illegal fishing sebagai salah satu bentuk kejahatan internasional terorganisir.

Pertemuan ini juga dipandang penting dalam mendorong upaya internasional untuk memerangi kejahatan tersebut secara efektif dan berkelanjutan.

Sebelumnya disampaikan bahwa dalam memerangi illegal fishing, Indonesia menerapkan multi-door approach (pendekatan banyak pintu), yakni dengan berkoordinasi di antara lembaga-lembaga nasional terkait dalam mengatasi kejahatan tersebut.

Hal itu ditekankan Ketua Satgas Pencegahan dan Pemberantasan IUU Fishing Mas Achmad Santosa selaku narasumber kunci.

Pria yang di kalangan akrab biasa disapa Ota ini juga memaparkan bagaimana modus operandi illegal fishing di Indonesia sehingga patut diklasifikasikan sebagai kejahatan transnasional terorganisir.

Selain Ota, pertemuan juga menghadirkan pembicara Gunnar Stolsvik (Head Project of Norwegian Advisory Group against Organized Fisheries Crime and IUU-Fishing), Jorge Rios (Chief of the Global Programme for Combatting Wildlife and Forest Crime UNODC) dan Jessica Battle (Marine Manager WWF-International).

Praktik dan tantangan yang dihadapi dalam memerangi illegal fishing, baik secara nasional maupun regional, dibahas dalam pertemuan itu.

Muara pemahaman yang dicapai bersama adalah bahwa illegal fishing merupakan kejahatan transnasional terorganisir yang memerlukan kerjasama internasional untuk memeranginya.

Secara terpisah, Koordinator Fungsi Politik L. Amrih Jinangkung mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari langkah strategis dalam roadmap (peta jalan) yang disusun KBRI/PTRI Wina untuk mendukung prioritas kebijakan nasional di bidang maritim.

"Peta jalan meliputi berbagai langkah konkrit bagi mainstream illegal fishing sebagai kejahatan transnasional terorganisir, mulai dari kampanye membangkitkan kesadaran, penggalangan dukungan internasional hingga pembentukan pengaturan norma yang diakui secara international," pungkas Amrih.
(es/dhn)
http://news.detik.com/berita/3058468...l-terorganisir